Ribuan UMKM Terancam Kolaps dengan Hadirnya Jalan Tol

0
326
Dianugerahi wilayah yang tandus berpengaruh pada indeks pembangunan masyarakat (IPM) Situbondo. Bahkan di sebagian wilayah, ada warga yang harus berjalan kaki berjam-jam demi mendapat air bersih.

Nusantara.news, Situbondo – Sinopsis film animasi “Cars” produksi Amerika jadi gambaran  dampak negatif dari pembangunan jalan bebas hambatan yang harus dipikirkan dengan serius.

Di satu sisi, jalan tol memang mempersingkat arus transportasi antarpusat ekonomi, namun di sisi lainnya dapat mematikan keberadaan kota yang penuh sejarah lantaran tidak lagi dilirik pengguna jalan.

Kondisi itu yang kini jadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo. Tol Probolinggo-Banyuwangi yang nantinya akan terhubung dengan Tol Trans Jawa, ditarget sudah beroperasi pada 2019. Kondisi ini pasti akan mempengaruhi volume kendaraan di jalan nasional Surabaya-Banyuwangi melalui pantai utara (pantura) Situbondo.

Padahal di sepanjang jalan raya itu terdapat ribuan pelaku ekonomi kreatif yang dikelola masyarakat. Mulai dari sekedar warung kopi, toko kelontong hingga gerai cindera mata untuk menarik minat pengguna jalan.

Jika tidak dipikirkan sejak awal termasuk mencari solusinya, akibat dampak perekonomian rawan menimbulkan gelombang pengangguran. “Saat ini kami telah mempersiapkan diri dengan mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) berbuat sesuatu. Karena ketika jalan tol sudah mulai beroperasi, pastinya pemasaran produk-produk lokal akan berkurang,” ujar Kepala Bagian Ekonomi Pemkab Situbondo Sentot Sugiono kepada media beberapa waktu lalu.

Ada beberapa pertimbangan yang membuat Situbondo wajib was-was. Pengguna tol dari luar kota kemungkinan besar tidak lagi beristirahat di Situbondo. Pertama, yang paling terasa adalah sepinya rumah makan (restoran) maupun pemilik warung di sepanjang Jalur Pantura Situbondo.

Kedua, pemasaran produk-produk lokal seperti makanan dan minuman serta kerajinan milik perajin di Situbondo pastinya berkurang. Hal ini membuat gairah pelaku usaha industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) juga rawan meredup. Padahal mereka selama ini mengandalkan pemasukan dari pengguna jalan yang rehat sejenak di beberapa titik lokasi wisata, termasuk Pantai Pasir Putih sebagai salah satu andalan pemasukan PAD.

“Yang jelas pemilik warung dan rumah makan di jalur Pantura akan tutup semua karena pembelinya akan berkurang drastis, termasuk pemasaran kerajinan milik IKM dan UMKM, sebab kendaraan tujuan Banyuwangi dan sebaliknya tentu  akan lebih memilih menggunakan jalan tol,” katanya.

Menurut Sentot, jalan tol yang diperkirakan akan mulai beroperasi pada 2020 itu, pemerintah daerah mulai saat ini telah berbuat sesuatu, salah satunya menjalin kerja sama dengan empat kabupaten di eks-Karesidenan Besuki dan Kabupaten Lumajang. “Kerja sama antardaerah di eks-Karesidenan Besuki dan Kabupaten Lumajang nantinya dapat saling mengisi pemasaran produk masing-masing kabupaten,” katanya.

Situbondo memang harus segera mempersiapkan diri jika tak ingin terlindas oleh proyek nasional tersebut. Contoh susahnya IKM telur ayam Kabupaten Brebes di Jawa Tengah sejak ruas tol dioperasikan bisa jadi pelajaran. Dari omzet Rp5 juta perhari, merosot menjadi Rp1 juta per hari setelah tol difungsikan.

Mungkin ada baiknya UMKM tersebut disedaiakan fasilitas berdagang di rest area di sepanjang jalan tol yang baru digarap tersebut. Sehingga UMKM tetap hidup, sementara jalan tol bisa dinikmati para pelintas jalan.

Garis putus-putus merah merupakan rencana jalan tol yang kini masih dalam tahap pengerjaan. Garis merah sepanjang pantura merupakan jalan nasional penghubung Surabaya-Banyuwangi.

Sesuai data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur 2016, di Situbondo terdapat 156.727 UMKM dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 277.434 orang. Jumlah ini cukup signifikan dalam memberi pemasukan asli daerah (PAD) 2016. Dari total PAD 2016 sekitar Rp173,86 miliar, sebanyak Rp125.756.302.850 didapat dari lain-lain PAD yang sah. Salah satunya adalah dari sektor UMKM-IKM.

Jika dibandingkan dengan dampak positifnya untuk mendorong kelancaran arus barang dan manusia, potensi Situbondo memang terkesan ‘dikorbankan’ pemerintah dalam proyek ini. Sebab, Presiden Joko Widodo mempercepat proyek infrastruktur ini karena ingin memperkuat Banyuwangi sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas nasional.

Butuh Solusi  

Program terpadu dan tepat sasaran memang harus segera dicari Pemkab Sitobondo. Sebab, persoalan lama yang masih terjadi juga terus membayangi. Semisal, kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan di Kota Santri ini. Hal ini yang jadi indikasi banyak warga memilih mencari penghidupan layak ke luar negeri kendati menempuh cara ilegal.

“Sesuai data yang dirilis Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Luar Negeri RI, di Jawa Timur adalah “kantong” TKI termasuk Situbondo,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Situbondo, Achmad Junaidi nya di Situbondo, Kamis (14/9/2017).

Dalam catatan Disnakertrans, katanya, jumlah TKI legal yang terpantau kurang dari 100-an orang. Sedangkan yang ilegal diprediksi mencapai ribuan orang per tahun. “Tentunya lebih banyak, dan mereka yang memaksakan berangkat keluar negeri menjadi TKI dengan cara ilegal mungkin karena biayanya murah. Padahal risiko yang dihadapi sangat tinggi,” katanya.

Bagi warga Situbondo, mencari penghidupan lebih layak memang seperti keharusan jika melihat potensi sumber daya alamnya. Di dominasi struktur tanah tandus, hanya sektor pariwisata yang membuat nama Situbondo masih diingat.

Yakni dengan keberadaan Pantai Pasir Putih dan Taman Nasional Baluran sebagai salah satu suaka tersisa populasi banteng liar. Selain itu, nyaris tidak ada potensi lain yang bisa digarap kendati pada era 1980-1990-an sempat booming dengan budidaya udang windu di sepanjang pesisir pantai.

Karena itu, pemerintah harus juga memikirkan upaya peningkatan kesejahteraan bagi warga Situbondo. Salah satu cara mungkin dengan membuka peluang investasi yang dapat mendongkrak dan menyerap tenaga kerja lokal.

Semisal mempercepat penggarapan proyek panas bumi yang izin eksplorasinya dipegang PT Medco Cahaya Geothermal (MCG). Dengan adanya investasi besar, tentunya harus dibarengi aturan tegas yang bisa menyerap tenaga kerja lokal, kekhawatiran dampak negatif Tol Trans Jawa bisa dieliminasi. Setidaknya, sinopsis Cars tidak membuat Situbondo menjadi kota mati.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here