Ribuan Warga Mojokerto Belum Punya e-KTP

0
239

Nusantara.news, Kota Mojokerto – Carut-marut pengadaan blanko e-KTP di Kementerian Dalam Negeri yang tak kunjung selesai, membuat empat ribu warga Kota Mojokerto kebingungan karena mereka bakal kehilangan kartu identitas seiring dengan habisnya masa berlaku Surat Keterangan (SK) pengganti e-KTP.

Sementara SK pengganti e-KTP sendiri umurnya hanya enam bulan saja. Praktis, sejak Oktober silam, empat ribu warga Kota Mojokerto hanya memegang SK saja.

Kepala Dispendukcapil Kota Mojokerto, Ikromul Yasak, saat dikonfirmasi mengungkapkan,  sampai saat ini blanko e-KTP belum tersedia. Sebagai penggantinya sesuai dengan SE Kemendagri No 471-13/10231/DUKCAPIL 29 September 2016, pihaknya mengeluarkan SK sebagai pengganti e-KTP.

“Maklum karena kondisinya seperti ini, kami terpaksa menerbitkan SK sebagai pengganti e-KTP seiring dengan belum tersedianya blanko resmi untuk mengurus e-KTP. Sejak Oktober 2016 lalu sebanyak 4 ribu warga Kota Mojokerto memegang SK sebagai pengganti e-KTP,” jelas Yasak, Kamis (9/3/2017).

Namun, Yasak berjanji memberikan prioritas terlebih dahulu bagi pemegang SK untuk mendapatkan e-KTP jika blanko sudah tersedia. Sayang, sampai berita ini diturunkan ketersediaan blanko masih belum ada kepastian.

“Kemendagri baru akan merampungkan lelang pengadaan blanko akhir Maret nanti. Di lain sisi, masa berlaku SK pengganti e-KTP semakin mendekati akhir, khususnya yang diterbitkan bulan Oktober 2016. Diperparah belum ada kepastian terkait solusi yang ditawarkan pemerintah,” ungkapnya

Yasak berharap kepada pemerintah untuk segera mencarikan solusi agar bisa ditindaklanjuti dan bisa melegakan warga. “Kalau masa SK pengganti e-KTP habis, kami masih menunggu petunjuk dari kementerian. Kami belum bisa menentukan solusinya,” terang Yasak.

Tentu saja kondisi ini membuat resah ribuan warga Kota Mojokerto yang memegang SK sebagai pengganti e-KTP. Muhammad Arifin (43) salah satu warga Kota Mojokerto yang tinggal di daerah Prajurit Kulon mengeluhkan kondisi ini, sekaligus mempertanyakan mengapa ketersediaan blanko e-KTP bisa habis.

“Kita sebagai warga negara yang patuh hukum selalu menaati aturan yang diberikan pemerintah. Namun, hak kami untuk mendapatkan e-KTP  terganjal. Mestinya pemerintah peka,” katanya.

Farisma (28), warga tinggal di Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari juga mengeluhkan birokrasi saat ini. Menurutnya pemerintah harus segera mencarikan solusi yang terbaik. “Kalau masa berlaku SK habis, bagaimana? Kalau belum ada solusi, kami mau pakai apa. Saya berharap blanko segera tersedia,” tandasnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here