Ribut-ribut Revisi UU MD3

0
46

Nusantara.news, Jakarta  – Karena sifatnya hanya penyempurnaan yang tidak mengubah substansi, revisi UU No.17 Tahun 2014 tentang MD3 tidak perlu masuk Prolegnas. Demikian pernyataan Anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang.

“Kan hanya beberapa point saja yang diubah, tidak menganggu substansi yang lain. Jadi nggak perlulah masuk Prolegnas,”  ucapnya kepada sejumlah wartawan di kompleks Parlemen, Kamis (8/12) lalu.

Memang, UU MD3 yang sempat diajukan PDI Perjuangan ke Mahkamah Konstitusi itu menyulut kontroversi, terutama karena UU it disahkan pada 5 Agustus 2014 setelah masing-masing Partai Politik di DPR mengetahui hasil Pemilu Legislatif 2014.

Namun upaya PDI Perjuangan kandas di Mahkamah Konsitusi. UU yang mengatur kepemimpinan, terutama di DPR tetap berlaku dengan sistem paket.

Fraksi-fraksi di DPR terbelah antara Koalisi Merah Putih yang menyabet seluruh jatah pimpinan DPR dan Koalisi Indonesia Hebat yang sama sekali tidak mendapatkan jatah kursi ketua maupun wakil ketua DPR.

Belakangan, seiring kembalinya Setya Novanto menjadi Ketua DPR, terbuka deal-deal politik. PDI Perjuangan selaku partai pemenang Pemilu akan mendapatkan 1 kursi wakil ketua DPR, maka UU MD3 yang semula hanya ada 5 wakil ketua perlu direvisi menjadi 6 wakil ketua.

Namun gagasan Junimart ditentang oleh koleganya dari Fraksi Persatuan Pembangunan, Arsul Sani. Menurutnya, setiap revisi UU harus diproses melalui Prolegnas.

“Karena yang mau direvisi itu UU. Jadi harus lewat prolegnas. Kecuali  yang mau direvisi itu peraturan tatib DPR,” sanggah Arsul.

Maka Arsul berpendapat, revisi UU MD3 tidak bisa diselesaikan pada 2016 karena revisi UU itu belum masuk dalam Prolegnas.

Asal masuk dulu Prolegnas, pada prinsipnya dia tidak keberatan dengan revisi UU MD-3 yang akan mengubah komposisi kepemimpinan di DPR.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here