Ribut-ribut SK Bocor, Pemkot Batu Tuntut ASN

0
31
Gedung Balikota Batu 'Among Tani' (Foto: Hellopet)

Nusantara.news, Kota Batu – Di lingkungan Pemerintah Kota Batu beberapa akhir ini di ributkan bocornya Surat Keputusan (SK) yang bocor dan belum dilegalkan oleh pihak pemerintah namun foto dan lainnya sudah tersebar di media sosial.

SK tersebut berisikan Walikota Batu, Dewanti Rumpoko untuk pengembalian Plt Sekda Alwy ke Pemprov Jawa Timur. Surat dengan nomor registrasi 800/650/422.2018 yang bersifat penting, belum bisa diketahui oleh publik tersebut menyebar tanpa adanya stempel pemerintah kota..

Sebenarnya secara konten, tidak ada permasalahan. Karena  surat tersesbut sudah sesuai dan menganut aturan presiden. Jika tidak dijalankan, justru malah pemerintah kota yang akan disalahkan.

Berikut isi surat tersebut:

WALIKOTA BATU
Batu, 7 Maret 2018 

Yth. Gubernur Provinsi Jawa Timur

Tugas (Plt) Sekretaris Kota Batu ke Provinsi Jawa Timur Sehubungan dengan telaah Republik indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyabat Sekretaris Daerah, bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa Pemerntah Kota Batu akan melakukan penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah terhitung pada tanggal 2 Apri 2018 untuk selanjutnya diakukan tahapan pengisian Sekretaris Daerah melalui mekanisme seleksi terbuka. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan disertai ucapan terima kasih, penugasan Sdr. Dr. ALWI, MHum sebagai Plt Sekretaris Daerah Kota Batu sebagaimana surat Saudara tertanggal 7 Nopember 2017 Nomor 821 2113047/204 4/2017 kami kembalikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur,

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih atas perhatiannya

 

WALIKOTA BATU
DEWANTI RUMPOKO

Surat Keputusan Walikota Batu, yang tersebar di Sosial Media (Foto: Muhammad Aminudin-Detik.com)

Menyikapi hal tersebut, Pakar Administrasi Negara Universitas Brawijaya Malang, Profesor Syamsiar Syamsudin angkat bicara. Menurutnya, membocorkan surat keputusan (SK) Wali Kota Dewanti Rumpoko melanggar empat aturan, yakni melanggar Pasal 322 KUHP tentang rahasia jabatan, melanggar PP No 53 Tahun 2010, melanggar PP No 11 Tahun 2017 serta UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 32.

“Jadi, perilaku tersebut telah  melanggar empat aturan yang ada di dalam pemerintahan, bahkan jika dokumen tersebut sangat rahasia, maka pelaku bisa dikenakan sanksi yang cukup berat,” kata wanita yang akrab disapa Prof Syam tersebut.

Ia mengatakan, kasus ini memang lebih baik ditangani secara internal lewat Inspektorat. Namun jika Inspektorat tidak sanggup, kata dia, sebaiknya diserahkan ke pihak kepolisian.

“Baiknya, permasalahan internal diselesaikan dengan Inspektorat. Namun, jika tidak sanggup bisa dilimpahkan ke pihak kepolisian. Biar nantinya, polisi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hemat saya, akan lebih baiknya diselesaikan secara internal dulu,” paparnya.

SK yang mengacu pada Perpres No 3 tahun 2018 tersebut, menjadi perhatian karena belum di stempel tapi meskipun sudah ditandatangani. Mengetahui SK itu tersebar, Wali Kota Dewanti Rumpoko berang dan meminta agar ASN yang merasa menyebarkan mengakuinya dengan jujur.

Inspektorat Sorot 6 ASN Pemkot Batu

Melihat adanya kebocoran informasi terkait beredarnya SK Walikota Batu, Inspektorat Pemkot Batu pun menelusuri oknum-oknum yang membocorkan informasi tersebut.

Inspektorat pun langsung memanggil enam Aparatur Sipil Negara (ASN), diduga menyebarkan SK Walikota Batu tersebut. “Sejauh ini masih dilakukan klarifikasi, terkait dengan surat wali kota,” ujar Kepala Inspektorat Pemkot Batu Eddy Murtono.

Ia mengatakan, proses klarifikasi tengah berjalan. Sehingga pihaknya tidak bisa menyampaikan secara gamblang hasilnya. Dia menyebut, keenam ASN berasal dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Batu. Keenam ASN itu berinisial DD dan AG, staf di dinas Infokom Kota Batu. Lalu YL di Bagian Umum Pemkot Batu serta ASN lainnya.

Kepala Bagian Humas Pemkot Batu Santi Restuningsari menjelaskan, terungkapnya keenam ASN, karena kemarahan Walikota Batu, Dewanti Rumpoko.

“Ibu Wali, pun mengancam, agar anak buahnya mengaku, sebelum kasus tersebut dibawa ke polisi, kemudian akhirnya pelaku terungkap karena mengakui dirinya lantaran takut dibawah ke jalur hukum” jelasnya

Dalam suratnya Dewanti menulis soal pengembalian Plt Sekda Alwy kepada Pemprov Jawa Timur. Ada beberapa alasan turut dituliskan untuk surat dikirim kepada Gubernur Jawa Timur, itu.

Saat ini, mereka kemudian harus menjalani pemeriksaan Inspektorat. Informasi dalam internal pemerintahan memang dibagi dalam dua jenis yakni rahasia dan ada yang untuk dikonsumsi publik. Surat tersebut sebenarnya memang dikonsumsi oleh publik.

Namun, karena surat tersebut belum legal dan memiliki stempel. Sudah menyebar viral di berbagai media. Hal ini yang kemudian membuat pihak Humas Pemerintahan menjadi kerja lebih giat untuk mengklarifikasi informasi yang belum legal tersebut, namun sudah menyebar. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here