Ridwan Mukti Kena OTT, Bengkulu Ikuti Riau Cetak “Hattrick” Koruptor

4
464
Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti (kedua kiri) dikawal petugas KPK saat diamankan ke gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/6). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc/17.

Nusantara.news, Jakarta – Dengan tertangkapnya Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (20/6) kemarin. Ridwan Bersama istri dan dua pengusaha sudah dinyatakan oleh KPK sebagai tersangka pada Rabu (21/6) pagi.

Begitu dinyatakan sebagai tersangka dan mengenakan rompi oranye, mantan Bupati Lubuklinggau, Sumatera Selatan itu menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Bengkulu dan Ketua DPD I Golkar Bengkulu. DPP Partai Golkar yang akan memberikan batuan hukum kepada tersangka mengapresiasi sikap Ridwan Mukti yang sebelum menjadi bupati pernah menjabat anggota DPR-RI itu.

Dengan tertangkapnya Ridwan Mukti, kini Provinsi Bengkulu secara berturut-turut mengikuti jejak Provinsi Riau yang mencetak hatrik korupsi untuk Kepala Daerahnya. Sebelum Ridwan Mukti ada dua Gubernur yang berstatus terpidana korupsi, masing-masing Agusrin Maryono Najamudin dan Junaidi Hamzah, wakilnya yang kemudian dilantik menjadi Gubernur definif Bengkulu.

Agusrin adalah Gubernur Bengkulu periode 2005-2010 dan 2010-2015. Namun baru saja menjabat untuk peride keduanya, politisi dari Partai Demokrat itu menjadi tersangka korupsi, bahkan divonis bersalah dalam kasus penggelapan dana pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan atas tanah dan bangunan pada tahun anggaran 2006.

Meskipun sudah dinyatakan bersalah, namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak segera mencopot jabatannya dengan alasan belum inkrah karena terpidana masih mengajukan proses Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Setelah PK ditolak, Presiden SBY baru menerbitkan surat pemberhentiannya pada Desember 2012, sekaligus mengangkat Junaidi Hamzah, wakilnya, menjadi Gubernur Bengkulu.

Belum dua tahun menjabat Gubernur, lagi-lagi Junaidi Hamzah terlibat perkara korupsi penerbitan surat keputusan (SK) pembayaran honor Tim Pembina RSUD M Yunus pada tahun 2011. Nilai proyek yang diperkarakan mencapai Rp.5,4 miliar. Dan terakhir kali, Ridwan Mukti yang baru dilantik menjadi Gubernur Bengkulu pada 2016 pada Rabu (21/6) sudah dinyatakan tersangka oleh KPK.

Selain Bengkulu yang kepala daerahnya mencetak hatrik korupsi, sebelumnya sudah ada Provinsi Riau yang kepala daerah tiga kali secara berturut-turut menjadi terpidana perkara korupsi. Sedangkan Sumatera Utara tercatat dua Gubernurnya secara berturut-turut menjadi terpidana korupsi, masing-masing Syamsul Arifin dan Gatot Pujo.

Untuk Gubernur Riau yang tersangkut korupsi, pertama, Brigjen (Pur) Saleh Djasit yang menjabat Gubernur Riau dari Partai Golkar menjadi tersangka korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) senilai Rp4,719 miliar dari dana APBD Riau tahun 2003. Saleh Djasit divonis 4 tahun penjara pada 28 Agustus 2008.

Selanjutnya Gubernur Rusli Zainal yang tersangkut perkara korupsi penambahan venue untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) dan dijebloskan ke penjara oleh KPK sejak 14 Juni 2013. Rusli Zainal sempat divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor dan vonisnya diperberat oleh Mahkamah Agung menjadi 14 tahun penjara pada 17 November 2014.

Setelah Rusli Zainal, gubernur penggantinya, Annas Maamun, yang usianya sudah sepuh juga menjadi terpidana kasus korupsi. Mantan Bupati Rokan Hilir itu terkena OTT KPK pada 26 September 2014. Annas terpidana perkara suap terkait izin alih fungsi hutan tanaman industri menjadi perkebunan kelapa sawit. Annas divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Bandung pada 24 Juni 2015. Vonisnya diperberat menjadi 7 tahun penjara oleh Mahkamah Agung pada 5 Februari 2016.

Sebelum Ridwan Mukti dinyatakan tersangka oleh KPK, secara keseluruhan sudah 18 Gubernur yang terjerat perkara korupsi. Sebagian besar (16 kasus) perkaranya ditangani oleh KPK. Sedangkan secara keseluruhan, kepala daerah yang terjerat kasus korupsi mencapai 343 kasus, 50 kasus diantaranya ditangani oleh KPK.

“Korupsi yang melibatkan kepala daerah umumnya terkait praktik suap dalam hal perizinan,” ungkap Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK Ranu Mihardja kepada wartawan di Palu, Rabu, 10 Agustus 2016 lalu.

Namun, meskipun sudah sering terjadi OTT kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah tampaknya tidak menimbulkan efek jera. Buktinya, Ridwan Mukti yang citranya “semerbak wangi” saat menjadi Bupati Lubuklinggau tiba-tiba istrinya tertangkap OTT di rumah pribadinya di Bengkulu.

“Ya mohon maaflah, saya harus bertanggungjawab terhadap kekhilafan istri,” ujar Ridwan yang keluar dari pemeriksaan KPK dengan mengenakan rompi oranye pada Rabu (21/6) pagi tadi.[]

4 KOMENTAR

  1. Ini titik masalahnya kalau lewat kendaraan partai harus ada deal2 dan yg parah harus ada ygvdi setor sebelum bahkan saat kalau sudah jadi..

  2. Kalau dah ketangkap yang disalahkan istri, ” Mungkin pak Gubernur beranggapan Surga berada ditelapak kaki Istri ” Makanya dua dua masuk. ( Pelajaran Berharga kepada Para Kepala Daerah )

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here