Rilis Lembaga Survei “IndikatOr”: Khofifah Tempati Urutan Teratas

0
173
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berfoto bersama siswa berprestasi di Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (11/6). Dalam kunjungan kerjanya, Mensos memberikan bantuan sosial non tunai dari progam Keluarga Harapan (PKH) kepada 350 keluarga dan 10 siswa berprestasi. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/ama/17.

Nusantara.news, Surabaya – Selama 2 periode memimpin Provinsi Jawa Timur, Gubernur Soekarwo sukses meraih beragam prestasi nasional maupun internasional. Mantan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) di era gubernur Imam Utomo ini sukses membangun birokrasi Jawa Timur menjalani roda pemerintahan, termasuk berulangkali mempertahankan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK berturut-turut.

Di sisi lain, kesenjangan ekonomi masih cukup tinggi terjadi. Oleh karena itu, pemilihan gubernur (Pilgub) 2018 pun menjadi harapan untuk mengikis disparitas itu. Itulah sebabnya, memilih pemimpin yang berkarakter membangun rakyat jadi keharusan dibanding sibuk membangun citra.

Harapan ini terlihat dari alasan responden memilih beberapa nama calon gubernur yang dirilis Lembaga Survei ‘IndikatOr’ dalam temuan survei selama 3-7 Mei 2017 di Surabaya, Minggu (11/6/2017).

Dari alasan yang diberikan responden, sebanyak 16,9 persen menginginkan gubernur periode mendatang lebih memfokuskan perhatiannya pada rakyat. Angka ini menempati urutan teratas dari 17 parameter yang dikumpulkan selama survei. Menariknya, Khofifah Indar Parawansa menempati urutan teratas (23 responden) diikuti berturut-turut oleh Tri Rismaharini (20), Saifullah Yusuf  (15), Agus Harimurti Yudhoyono “AHY” (14) dan Abdullah Azwar Anas (11).

Temuan survei ini menggunakan metodologi jumlah sampel 819 orang berusia 17 tahun atau lebih dengan “multistage random sampling” yang tingkat toleransi kesalahannya 3,5 persen. Menurut peneliti IndikatOr Hendro Prasetyo, pihaknya dalam simulasi terbuka merangkum 25 daftar nama calon mengambil hasil ada 2 parameter yang mendapat poin tertinggi. “Selain perhatian pada rakyat, pemimpin yang diinginkan oleh warga Jawa Timur juga harus jujur atau bersih dari korupsi,” sebutnya.

Pemimpin yang bersih/jujur dari KKN ini menariknya, juga menempatkan Khofifah sebagai yang tertinggi. Sampai saat ini sekitar 43 persen warga Jatim sudah tahu akan ada Pemilihan Gubernur 2018, sedangkan 57 persen sisanya belum mengetahui. Selain itu, lanjut dia, sebagian besar pemilih otonom dalam menentukan pilihan, sedangkan pihak lain yang besar pengaruhnya adalah anggota keluarga, warga dan tokoh masyarakat sekitar tempat tinggal.

Hendro Prasetyo dari hasil survei itu menilai ada tiga kandidat yang bakal bersaing ketat. Yakni Khofifah, Gus Ipul dan Tri Rismaharini. Hanya saja, hingga kini baru Gus Ipul yang sudah mendeklarasikan pencalonan. Karena itu, setiap ada agenda kerja Menteri Sosial di Jawa Timur, statemen Khofifah untuk maju selalu ditunggu. Termasuk ketika bersama Anas menghadiri Gerakan Stabilisasi Pangan (GSP) bersama Anas di Banyuwangi.

Kemiskinan Jadi PR Berkelanjutan

Jumlah penduduk Jawa Timur (Data BPS 2017) sekitar 39 juta jiwa. Dari jumlah itu, 4.638.530 jiwa di antaranya masuk kategori miskin dan banyak tersebar di pedesaan. Gubernur Soekarwo ketika memimpin rapat koordinasi tentang Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Timur (21/4/2017) lalu, sudah menekankan ini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan.

Meskipun secara prosentasi mengalami penurunan sekitar 0,20 poin dari 12,05 persen dari data Maret – September 2016, namun angka ini terbilang cukup besar. Apalagi jumlah penduduk miskin secara nasional sendiri mencapai 10,70 persen. Jawa timur sendiri menempati peringkat kedua nasional dalam ‘menyimpan’ angka kemiskinan dari 34 provinsi di Indonesia.

Permasalahan ini harus jadi perhatian utama gubernur terpilih nanti. Termasuk menganalisa permasalahan yang jadi penyebab agar angka kemiskinan itu terus menurun. Salah satu ukurannya, bisa dilihat dari peningkatan kesejahteraan dalam konteks ekonomi berupa terjaganya pendapatan penduduk di suatu wilayah. Untuk mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat digunakan Indeks Gini.

Dalam pembacaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun anggaran 2016 di DPRD Jawa Timur (27/3/2017), Soekarwo menyebutkan data BPS, nilai Indeks Gini di Jawa Timur tahun 2015 sebesar 0,40. Kemudian pada 2016 nilainya tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 0,40. Artinya tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Jawa Timur masih dalam kategori sedang (antara 0,3 – 0,5).

Terkait kemiskinan, beberapa penyebab seperti terbatasnya pemenuhan kebutuhan dasar, kesulitan akses pendidikan dan pekerjaan sempat diuraikan gubernur. Beragam program pun sudah dilakukan agar terjadi penurunan signifikan jumlah penduduk miskin. Namun sepanjang 2015-2016, hanya ada sekitar 60 ribu jiwa yang terbebas dari kemiskinan.

DPP Golkar Tunggu Hasil 7 Lembaga Survei

Dari beberapa partai besar di Jawa Timur, baru PKB yang sudah ada pernyataan memberikan rekomendasi kepada Gus Ipul. Sedangkan PDI Perjuangan masih berkutat dalam penjaringan melalui pendaftaran. Sementara DPP Partai Golkar seperti yang dikatakan Wakil Sekjen DPP Adies Kadir akhir pekan lalu, mengatakan paling lambat 6 bulan sebelum pemilihan akan menentukan siapa yang akan diusung.

“DPP Partai Golkar belum menentukan, masih menunggu hasil survei,” kata Adies anggota Komisi III DPR RI tersebut. Dia mengatakan, ada tujuh lembaga survei yang ditunjuk oleh partainya yakni, empat di antaranya lembaga survei yang berpusat di Jakarta dan tiga lembaga survei yang berkantor di Jawa Timur. Hasil lembaga survei ini nanti akan menjadi acuan untuk mengusung cagub dan cawagub.

Dari beberapa nama yang santer diberitakan maju sebagai calon gubernur, tiga nama sudah masuk radar yaitu Khofifah, Gus Ipul dan Tri Rismaharini. Ketiga nama ini yang digodok dalam survei yang diadakan oleh partai Golkar.

“Ini (tiga nama) yang digodok, dari hasil survei yang masuk dalam kandidiat kuat. Dari tiga ini satu nanti yang diusung sebagai cagub,” ujarnya.

Sementara itu, lanjut Adies,  mengenai koalisi, Partai Golkar sampai saat ini masih menunggu hasil survei dan masukan dari DPD Partai Golkar Jawa Timur. “Kalau di pusat dengan partai apapun kita komunikasi dengan baik, tetapi di Jatim kami masih nunggu masukan dari DPD. Jadi ini koalisi masih cair,” kata Adies. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here