Rindu Orde Baru?

0
177

SEBUAH berita kecil akhir pekan kemarin: Tommy Soeharto bersafari ke sejumlah pesantren di daerah tapal kuda Jawa Timur. Dan, seperti biasa, anak bungsu Presiden Soeharto ini dielu-elukan untuk maju menjadi presiden. Meski katanya dia tak berambisi meraih jabatan tertinggi itu, Tommy sendiri sudah mendirikan partai politik yang sudah lolos Sipol KPU untuk bertarung di Pemilu 2019.

Kita tak hendak membahas aktivitas Tommy Soeharto atau partainya. Tapi, bahwa masih ada upaya untuk  menjual kembali tuah Orde Baru, dan upaya itu juga mendapat sambutan publik, itu menarik kita cermati. Terlepas seberapa signifikan sambutan itu, apakah sambutan itu bisa dikonversi menjadi dukungan, itu soal lain.

Apalagi dalam beberapa tahun terakhir ada berbagai survei yang menyatakan masyarakat ternyata merindukan Orde Baru. Alasan mereka, pemerintahan Orde Baru jauh lebih baik dibandingkan pemerintahan saat ini.

Pendapat dua-tiga ribuan orang yang dimintai pendapat dalam survei-survei itu secara kuantitatif belum bisa menggambarkan realitas yang sebenarnya. Tetapi, secara kualitatif, substansi pendapat jelas tidak bisa disepelekan. Artinya, jika ada kerinduan terhadap sebuah rejim telah yang ditumbangkan bersama oleh rakyat, itu sesungguhnya merupakan sebuah gejala politik yang tidak sederhana.

Tidak sederhana, karena itu mempertaruhkan sebuah pilihan besar dari sebuah negara. Masyarakat telah sepakat untuk menggelindingkan reformasi total di segala bidang setelah menjatuhkan rezim Orde Baru. Tujuannya, jelas, ada perbaikan yang substansial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi yang sekian puluh tahun menjadi penyakit kronis di setiap sendi bangsa ini diharapkan bisa terkikis. Kebebasan berpendapat yang sekian lama terbelenggu diharapkan benar-benar dapat menciptakan kedewasaan dalam berpolitik. Demokratisasi yang dilantunkan tidak bermuara pada lepasnya buhul-buhul integrasi nasional. Sementara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang tampak dengan nyata, kesejahteraan harus benar-benar dirasakan.

Persoalannya, apakah semua itu benar-benar bisa diwujudkan oleh rezim-rezim pengganti Orde Baru. Masalah ini tidak mudah memang. Pemerintahan di era reformasi masih harus berkutat untuk mencari rumusan resep paling pas untuk menyembuhkan berbagai penyakit itu. Dan sampai sekarang, harus diakui, belum ditemukan resep yang tepat.

Di satu sisi, kita maklum. Penyakit yang ditinggalkan Orde Baru memang parah. Selama tiga dasawarsa kita bagaikan berminyak air. Ekonomi memang tumbuh pesat, tapi di lapis usaha-usaha konglomerasi. Barang-barang kebutuhan pokok memang berharga murah, tetapi seiring dengan itu utang luar negeri membubung tinggi. Praktek KKN meruyak di segala lini, sehingga ekonomi biaya tinggi menjadi keniscayaan.

Untuk membongkar habis seluruh kekeliruan itu memang butuh waktu panjang. Kerusakan yang dilakukan secara sistematis selama puluhan tahun, memang sukar diobati dalam tempo singkat.

Tetapi, di sisi lain, masyarakat juga tidak sabar dengan lamanya proses perbaikan. Apalagi proses itu memakan biaya sosial dan politik yang mahal pula. Pemberantasan korupsi ternyata masih jauh panggang dari api, bahkan terlihat semakin menjadi terbuka. Harga-harga melambung berkali lipat, sementara ekonomi belum pulih. Secara kasat mata, memang harus diakui, beban yang dipikul rakyat sehari-hari jauh lebih berat dibanding masa Orde Baru.

Keterlambatan –kalau tak hendak dikatakan, kegagalan—pemerintah memperbaiki keadaan inilah yang harus menjadi catatan. Sebab, masyarakat berpikir tentang hari ini. Mereka belum berani memikirkan masa depan, karena persoalan hari ini saja belum sanggup diatasi.

Inilah yang harus dijawab oleh pemerintah era reformasi ini. Sanggup atau tidak memaknai reformasi secara riil dan langsung berkaitan dengan kepentingan dasar rakyat. Rakyat tidak terlalu perlu pemaknaan yang “sophisticated” dan melangit, selama hajat hidup yang riil belum teratasi dengan baik.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here