Rini Berhasil Bawa Utang BUMN Melampaui Utang Negara

0
975
Utang BUMN dari waktu ke waktu terus melonjak, terutama sejak 2014 hingga 2017. Bahkan total utang BUMN pada 2017 telah mencapai Rp4.825 triliun, melampaui utang pemerintah Rp4.000 triliun.

Nusantara.news, Jakarta – Indonesia belakangan terkenal makin kaya utang, tak hanya negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun getol berutang. Alhasil, utang BUMN di bawah kendali Menteri BUMN Rini Soemarno saat ini telah melampaui utang negara. Mau dibawa kemana BUMN kita?

Memang memprihatinkan, negeri besar bernama Indonesia yang kaya akan sumber daya alam harus menggali utang semakin dalam. Keranjingan menggali utang tak hanya dilakoni pemerintah, tapi juga oleh BUMN. Yang menakjubkan sekaligus memprihatinkan, utang BUMN hingga Desember 2017 telah mencapai Rp4.825 triliun, sementara utang pemerintah baru Rp4.000 triliun.

Adalah anggota Komisi VI DPR RI Daniel Lumban Tobing yang mempertanyakan kondisi utang BUMN saat ini. Walaupun sebagian besar utang BUMN dalam denominasirupiah, namun melihat besarannya benar-benar mengkhawatirkan. Itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa Komisi VI DPR RI meminta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian BUMN.

“Utang BUMN Rp 4.800 triliun, sedangkan utang negara tidak sampai segitu. Apakah ini akan didalami di sesi selanjutnya karena ini berbahaya juga,” demikian Daniel.
 
Daniel pun meminta agar Kementerian BUMN membuat rincian tentang total utang BUMN tersebut dari masing-masing perusahaan

Hanya saja Komisi VI DPR RI mengapresiasi atas peningkatan kinerja keuangan BUMN dari tahun 2014 sampai dengan 2017 dengan peningk5atan jumlah aset menjadi sebesar Rp7.212 triliun atau naik 57%. Sementara laba tahun berjalan naik 26% menjadi sebesar Rp186 triliun dengan kontribusi setoran terhadap APBN sebesar Rp351 triliun.

Kontribusi setoran ke APBN tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp211 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp99 triliun dan dividen sebesar Rp41 triliun.

Jika menengok kinerja BUMN pada 2014, total aset BUMN mencapai Rp4.467 triliun, naik 5,95% dari periode 2013 sebesar Rp4.216 triliun. Liabilitas (kewajiban) perusahaan persero tercatat mencapai Rp3.381 triliun, naik 3,11% dari sebelumnya Rp3.279 triliun.

Jika dibandingkan sampai 2017, aset BUMN melonjak dari Rp4.467 triliun menjadi Rp7.212 triliun atau tumbuh 61,45%. Sementara pertumbuhan utang dari Rp3.488 triliun menjadi Rp4.825 triliun atau tumbuh 38,33% atau rata-rata 12,77% per tahun.

Terlihat  bahwa pertumbuhan aset lebih cepat dibandingkan pertumbuhan utang. Celakanya pertumbuhan utang berlangsung orisinil sebesar 38,33% sepanjang 2014-2017, sementara pertumbuhan aset tidak murni. Seperti diketahui beberapa BUMN melakukan revaluasi aset dengan menyebabkan lonjakan aset sampai ratusan persen seperti PLN, Pertamina, KAI, Telkom, Bank Mandiri, BRI, BNI dan lainnya. Praktis, sebenarnya pertumbuhan utang BUMN jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan asetnya.

Kebutuhan ekspansi

Dengan kecenderungan pertumbuhan utang 12,77% yang demikian pesat tersebut, seharusnya pada 2018 utang BUMN akan mencapai Rp5.441,15 triliun. Namun menurut catatan Kementerian BUMN, total utang BUMN tahun 2018 diperkirakan naik menjadi Rp5.253 triliun. Angka itu hanya naik 8,87%.

Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro mengatakan, proyeksi kenaikan total utang BUMN tersebut dengan memperhitungkan ekspansi para BUMN.

“Ya namanya kalau mau ekspansi ya harus (berutang), tidak mungkin dari duit sendiri semua,” tuturnya dalam RDP dengan DPR kemarin.

Kementerian BUMN juga memproyeksikan total aset BUMN naik dari posisi 2017 Rp7.212 triliun menjadi Rp7.817 triliun di akhir tahun. Selain itu total ekuitas juga diprediksi meningkat dari Rp2.387 triliun menjadi Rp2.563 triliun.

Sekedar informasi total utang BUMN di 2017 yang sebesar Ro 4.825 trliun naik 38% dibandingkan catatan utang 2014 sebesar Rp3.488 triliun.

Imam menjelaskan total utang BUMN hingga 2017 tepatnya mencapai Rp4.825 triliun tersebut sebagian besar merupakan utang BUMN perbankan dalam bentuk dana pihak ketiga (DPK) yakni mencapai Rp2.000 triliun.

Imam juga menegaskan bahwa utang BUMN tersebut sebagian besar untuk kebutuhan ekspansi dan kegiatan usaha BUMN. Sebab biasanya proyek-proyek yang digarap BUMN dengan rasio pembiayaan 30% dari ekuitas dan 70% pinjaman.

Oleh karena itu utang BUMN meningkat dari tahun ke tahun. Imam mencatat total utang BUMN 2017 itu naik 38% dibandingkan catatan utang 2014 sebesar Rp3.488 triliun.

Meski begitu total aset BUMN naik 57% dari 2014 sebesar Rp4.577 triliun menjadi Rp7.212 triliun di akhir 2017. Total ekuitas juga naik 119% dari Rp1.089 triliun menjadi Rp2.387 triliun di 2017.

Waspadai gagal bayar

Seperti diketahui pemerintah melalui Kementerian BUMN tengah menggenjot pembangunan infrastruktur. Hal ini dinilai membuat biaya operasional berlebihan yang berpotensi BUMN gagal bayar hutang.

Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira berpendapat, faktor yang berisiko menaikkan utang BUMN terus membengkak adalah tak adanya efesiensi didalam tubuh manejemen perusahaan.

Masih banyak beban operasional yang terlalu tinggi, kemudian proses bisnisnya yang belum efektif kinerjanya. Jadi kalau kita lihat perusahaan yang lain sudah berlari kencang, tapi ada beberapa BUMN yang merugi itu, memang ada permasalahan manajerial, ujarnya beberapa waktu lalu.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan membuat hutang terus meningkat. Ia mencontohkan seperti pada proyek pembangunan 35.000 megawatt yang dinilai berlebihan.

“Yang membuat hutang BUMN meningkat salah satunya kita lagi senang bangun infrastruktur, infrastruktur maupun penugasan itu sebetulnya tujuannya sangat bagus, tidak ada perdebatan lagi lah soal infrastructur kita perlu atau engga. Contoh infrastruktur 35.000 megawattt itu kalau terus dipaksakan akan ada kelebihan pasokan sampai bisa sampai 30%. Infrastruktur memang perlu, tapi yang lebih perlu rasionalisasi proyeknya,” ungkap Bhima.

Menurutnya, karena proyek infastruktur didanai utang maka perlu sistem pendanaan yang pada akhirnya gak membebani BUMN maupun APBN pemerintah. Kalau memang proyek-proyek itu memang perlu dilakukan, kalau bisa pendanaannya dibikin multiyears, dibikin tahun-tahun ke depan sehingga bagus untuk BUMN-nya lebih aman debt to service-nya. Kedua aman untuk keuangan negara, karena banyak proyek BUMN yang jaminannya APBN juga, kalau bermasalah dengan proyek-proyek itu yang nanggung, gantinya dari APBN juga.

Mestinya dengan kue ekonomi yang besar, ditambah penguasaan pasar dan sumber daya alam yang kaya, BUMN mestinya lebih efisien dan bisa menimimalisir utang. Namun disayangkan justru BUMN belakangan terseok-seok dalam tumpukan utang, tentu dalam jangka menengah panjang akan menjadi beban besar buat BUMN.

Bandingkan dengan Temasek di Singapura, atau Hasanah di Malaysia, BUMN negeri-negeri jiran itu berjalan efisien dengan sedikit utang. Akuisisi demi akusisi dilakukan karena pengelolaannya benar, sehingga cepat meraksasa, bahkan beberapa investasinya di Indonesia sudah cukup besar.

Sementara BUMN di bawah kendali Rini mengalami nasib utang menumpuk, efisiensi rendah, dan yang paling disesalkan sudah dilepas satu per satu ke swasta dan asing.

Jika demikian, dimana letak kedaulatan ekonomi kita kalau BUMN hari ini sudah salah kelola? Dikemanakan Nawa Cita Bung Karno itu?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here