Rini Soemarno Menguji Jokowi

0
322

BOCORNYA rekaman pembicaraan antara Menteri Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno  dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, jelas bukan perkara sederhana. Rekaman percakapan Rini  dengan Sofyan diunggah di Instagram oleh akun @jokerpolitik pada Jumat pekan lalu, 27 April 2018. Dalam keterangannya, akun itu menuliskan: “Akhirnya kedok terbongkar”. Kedua orang itu diduga tengah membahas soal bagi-bagi fee sebuah proyek.

Potongan percakapan tersebut membahas ihwal saham investasi PLN dan Pertamina. Dalam percakapan itu, nama Ari Soemarno, disebut-sebut. Sofyan dalam video tersebut juga menyebut dia bertemu kakak Rini Soemarno itu untuk membahas masalah pembagian saham itu.

Kementerian BUMN tidak membantah kebenaran percakapan yang terjadi tahun lalu itu. Menurut Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro,  proyek yang dimaksud tidak terealisasi karena dianggap belum dapat memberi keuntungan optimal, baik untuk Pertamina maupun PLN. Imam menegaskan, percakapan yang beredar di media sosial telah dipotong.

Kementerian BUMN akan mengambil langkah hukum terkait penyebaran dan pengeditan rekaman pembicaraan  Rini Soemarno dengan Sofyan Basir itu, karena rekaman video yang tersebar itu dinilai menyesatkan masyarakat. Rini sendiri juga menegaskan akan melaporkan kasus ini ke polisi.

Presiden Joko Widodo belum mau memberikan tanggapan terhadap kasus ini. “Saya tidak mau komentar sebelum semuanya jelas,” kata Presiden usai acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), di Jakarta, 30 April 2018 kemarin.

Kalau demikian, kata kuncinya di sini adalah kejelasan. Harus ada upaya yang serius untuk membuka semua fakta-fakta tentang hal tersebut. Presiden harus memerintahkan sendiri pengungkapan kasus ini. Sebab, kasus rekaman percakapan ini berkaitan erat dengan reputasi pemerintahan Joko Widodo.

Pertama, soal keamanan komunikasi antara pejabat dan penyelenggara negara. Komunikasi pejabat negara mempunyai standard operating procedure (SOP) perlindungan yang ketat di bawah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Saluran komunikasi pejabat itu mempunyai fasilitas perlindungan yang terenkripsi.

Jika saluran komunikasi yang sudah dilindungi itu bisa disadap dan rekamannya tersebar luas, tentu ada yang keliru dalam mekanisme perlindungan tersebut. Beban perlindungan itu berada di tangan BSSN sebagai instansi negara yang ditugaskan untuk itu. Tidak bisa mengharapkan, apalagi mempersalahkan pihak di luar pemerintah, untuk menjaga kerahasiaan tersebut.

Sama halnya ketika terjadi penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat tinggi lainnya beberapa tahun lalu oleh intelijen negara tetangga. Terlepas dari etika diplomatik, intelijen penyadap itu jelas tidak bisa disalahkan, karena itu memang tugasnya sebagai aparat telik sandi. Kesalahan ada di pihak kita, karena tidak mampu melindungi diri.

Soal kedua, kita sepakat jika Menteri Rini Soemarno akan melakukan langkah hukum atas beredarnya rekaman pembicaraannya tersebut. Tidak boleh seseorang menyebarkan rekaman pembicaraan orang lain tanpa izin, apalagi jika rekaman itu diperoleh melalui penyadapan.

Harus diselidiki siapa yang menyadap. Kalau dilakukan oleh orang yang tidak berwenang, harus ada proses hukum yang tegas. Jika dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang, misalnya KPK atau penegak hukum lain, harus ada klarifikasi mengapa rekamannya tersebar ke publik. Kalau memang penyadapnya adalah lembaga penegak hukum, Presiden mesti mempertanyakan, apa tindak lanjut dari penyadapan itu, mengingat percakapan itu terjadi tahun lalu.

Masalah ketiga, ini yang lebih penting, yakni benar tidaknya isi percakapan, yang konon untuk bagi-bagi fee proyek yang ternyata kemudian tidak jadi itu. Jika mengikuti pernyataan Sekretaris Kementerian BUMN di atas, artinya percakapan tersebut memang telah terjadi, namun rekamannya sudah dipotong.

Soal rekaman yang sudah dipotong atau diedit, itu soal teknis. Tetapi yang harus ditemukan kebenarannya adalah apakah kedua orang yang berkomunikasi itu memang membicarakan sesuatu yang tak pantas. Presiden harus memerintahkan untuk memastikan apa sebenarnya yang dibicarakan kedua orang itu.

Jika Presiden menemukan sesuatu yang tabu dibicarakan oleh dua penyelenggara negara itu, tak ada pilihan lain kecuali melakukan tindakan tegas dan keras. Sebab ini menyangkut reputasi pemerintah. Bahkan, lebih spesifik, menyangkut langsung reputasi dan wibawa Joko Widodo, karena melibatkan orang yang sangat dekat dengan Presiden. Meminjam istilah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahwa isi pembicaraan antara Rini dan Sofyan itu menunjukkan Menteri BUMN itu sudah melanggar perintah Presiden karena melibatkan keluarga dalam kepentingan negara.

Bisik-bisik orang tentang betapa perkasanya Rini Soemarno akan terklarifikasi jika Presiden memerintahkan pengusutan tuntas masalah ini. Jika tidak, orang akan berbisik-bisik, betapa tidak berdayanya Kepala Negara.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here