Risma Jadi Jurkam Puti Menyalahi Etika?

0
116
Bakal calon Wakil Gubernur Jawa Timur Puti Guntur Soekarno dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Nusantara.news, Jawa Timur – Pada Pilkada serentak 2018, sejumlah kepala daerah di Indonesia siap menjadi juru kampanye (Jurkam). Dengan menjadi Jurkam, diharapkan dapat meningkatkan jumlah suara pemilih.

Sebenarnya kepala daerah menjadi Jurkam tidak ada yang salah. Tapi secara etika publik, lebih baik jika pejabat itu tidak ikut kampanye. Karena waktu, energi, pikirannya pasti tercurahkan untuk kampanye biarpun tugasnya hanya di akhir pekan.

Seperti diketahui kepala daerah memiliki amanah, kewajiban terhadap publik. Namun bila seorang pemimpin mendahulukan yang bukan kewajibannya, maka dia sudah menyalahi etika. Apalagi bila mereka menggunakan fasilitas negara untuk kampanye.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu presiden dan wakil presiden, dijelaskan tentang aturan pembatasan penggunaan fasilitas milik negara dalam kegiatan tersebut.

Pemerintah juga menuangkannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemilu oleh pejabat negara. Dalam UU dan PP tersebut disebutukan, pejabat negara tidak diizinkan memakai sarana perkantoran, radio negara, sandi telekomunikasi milik pemerintah dan peralatan lainnya.

Seorang kepala daerah menjadi Jurkam salah satu Paslon, pastinya antara kewenangan kepala daerah dan haknya sebagai fungsionaris partai akan tumpang tindih. Sebut saja Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma). Sebelumnya dia telah menyatakan kesediaannya memenangkan pasangan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim yang diusung PDIP pada Pilkada Jatim 2018. Risma bahkan bersedia menjadi Jurkam pasangan Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno.

Baca juga: Puti Guntur Soekarno by Design

Menurutnya, posisi Jurkam sudah sering dia jalani. Karena PDIP telah beberapa kali mempercayakan posisi itu kepada dirinya di beberapa daerah yang menggelar Pilkada. “Kalau jurkam sudah sering saya. Di beberapa daerah, sampai ke pelosok Indonesia,” ujarnya.

Risma menegaskan, dirinya tidak akan segan untuk turun langsung dan mengawal pemenangan bagi calon usungan PDIP pada Pilgub mendatang. “Soal pemenangan itu sudah tugas semua kader, jadi otomatis kami akan bekerja,” ucapnya.

Hal itu dibuktikan Risma yang terlihat selalu mendampingi Puti dalam melakukan safari politik di wilayahnya. Aktivitas Risma ini langsung mendapat sorotan dari DPRD Surabaya. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto, menegaskan bahwa kepala daerah dan wakilnya seyogyanya meminta persetujuan Kementrian Dalam Negeri melalui gubernur jika menjadi juru kampanye.

“Idealnya kepala daerah berkonsultasi dengan gubernur karena ketika masa kampanye izin itu turunnya melalui gubernur,” terangnya, Selasa (23/1/2018).

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, apabila memasuki masa kampanye, tugas KPU dan Panwas yang harus lebih jeli mencermati siapa saja yang menjadi juru kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim. Apakah mereka mengantongi izin cuti atau tidak. “Izin cuti dari jabatannya atau izin dari instansi yang ada di atasnya,” papar Herlina.

Namun demikian, Herlina mengaku sejauh ini dirinya belum melihat keluhan masyarakat terkait kegiatan wali kota mengikuti safari politik Cawagub Puti Guntur Soekarno.

“Tapi untuk pastinya apa yang dilakukan wali kota masuk kategori kampanye atau tidak bisa konsultasi ke gubernur,”  kata Ketua Bappilu Partai Demokrat Surabaya ini.

Menanggapi sorotan tersebut, Wakil Ketua Komisi A, Adi Sutarwijono mengakui, bahwa kepala daerah maupun wakilnya sudah sepantasnya wajib mengajukan cuti jika mengikuti kampanye atau menjadi juru kampanye.

Namun demikian, dia menegaskan masa kampanye tiba ketika sudah ada penetapan pasangan calon, dan nomor urutnya. Penetapan pasangan Cagub dan Cawagub Jatim sesuai jadwal berlangsung 12 Februari mendatang. Adi menerangkan, kegiatan yang dilakukan Risma bersama Puti berkaitan dengan diskusi kebijakan yang dijalankannya selama memimpin Kota Surabaya.

“Bu Risma tak mengajak memilih, tapi membuka ruang untuk mendiskusikan kebijakan pembangunan dan pemerintahannya,” ujar Ketua Bappilu PDIP Surabaya.

Ia menyebut, kegiatan Walikota mendampingi Cawagub yang diusung PKB, PDIP, PKS dan Gerindra tersebut tidak menjadi masalah. Pasalnya, mereka berdua adalah teman. Selain itu, sesama kader PDIP sudah sepantasnya yang bertugas di pemerintahan memberikan kontribusi. Dan, itu adalah hal yang wajar.

“Mengenai rutinitas beliau terganggu atau tidak. Saya kira kalau meluangkan waktu berarti gak terganggu,” katanya.

Adi menambahkan, siapapun boleh menimba ilmu dari Wali Kota Surabaya. Hanya saja, keputusan untuk bisa tidaknya memberi ruang dan waktu bergantung pada yang bersangkutan.

Baca juga: Tidak Penting Puti Trah Soekarno

Ketentuan peraturan kampanye ini tertuang pada Pasal 63 Peraturan KPU (PKPU) 4. Pada bab VII tentang Kampanye Pemilihan oleh Pejabat Negara. Dalam lampiran permohonan cuti tersebut harus diserahkan paling lambat tiga hari sebelum pelaksana kegiatan kampanye. Dalam PKPU ini, ada beberapa jabatan yang diharuskan mengajukan melampirkan permohonan cuti, yakni mulai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, hingga Wakil Wali Kota. Selain itu, ada pula anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, hingga pejabat negara lainnya.

Surat cuti ini harus diberikan oleh pihak yang berada di atasnya. Misalnya, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur yang mengajukan cuti.

Kemudian, gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mengajukan cuti.

Sayangnya, banyak kepala daerah yang tidak mengindahkan peraturan tersebut. Sebab beberapa elite partai juga menjadi pejabat di tingkat tataran kepala daerah serta legislatif, baik di tingkat provinsi maupun pusat. Sehingga tidak ada teguran atau sanksi bagi anak buahnya yang bandel. Bagaimana juga tidak baik kepala daerah ‘dipinjam’ sebagai juru kampanye partai. Yang pasti kegiatan kampanye dapat mengganggu kinerja mereka sebagai kepala daerah.

Apa yang dikatakan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo bahwa kepala daerah dapat menjadi juru kampanye pasangan calon di daerah asalkan kampanye yang dilakukan pada hari libur kerja, seperti Sabtu atau Minggu, sebenarnya aturan itu tidak berlaku. Yang namanya kepala daerah tidak memiliki hari libur. Hari Sabtu dan Minggu tetap dianggap sebagai hari kerja biasa dan kepemimpinan di daerah berbeda dengan kepemimpinan lainnya. Meski sedang cuti, kepala daerah harus tetap mengurus pelayanan publik yang bermasalah.

Kepala daerah adalah kepemimpinan pamong dengan ciri utamanya berada di tengah-tengah masyarakatnya, merasakan masalah rakyat, memecahkan bersama dan mendorong pemberdayaan rakyat. Jadi kalau kepala daerah menjadi juru kampanye di daerah lain, sudah pasti akan berpengaruh bagi masyarakat di daerahnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here