Ritel Modern Tak Berizin Gusur Pedagang Kelontong

0
205
Ilustrasi Ritel Modern

Nusantara.news, Kota Malang – Ratusan ritel modern yang hadir di Kota Malang, belum sepenuhnya memenuhi izin dan persyaratan administratif. Tidak sedikit dari toko tersebut bahkan sudah menjalankan aktivitas bisnisnya. Hal tersebut kemudian menjadi pertanyaan bersama, kenapa dibiarkan?

Fenomena menjamurnya rotel atau toko modern di Kota Malang, mengancam keberadaan pedagang kecil terutama toko kelontong milik masyarakat. Pedagang kelontong tradisional nampak terpinggirkan proteksi pemertahanan perdagangan tradisional oleh pihak yag berwenang pun masih minim.

Nampak di berbagai sisi jalan baik kanan atau kiri jalan di setiap kecamatan di Kota Malang marak berdirinya toko modern tersebut. Toko kelontong dan pedagang kecil pun mendapatkan dampak secara langsung dengan terkikisnya pelanggan,yang beralih pada toko modern yang umumnya berada pada lokasi yang strategis bahkan berjajar dengan pasar tradisional.

Padahal dalam Peraturan yang dimaksud Mustofa adalah Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menjelaskan, pendirian toko modern harus 2 kilometer dari pasar tradisional atau pusat perdagangan rakyat.

Hal tersebut diatur untuk menjaga stabilitas modernitas dan juga mempertahankan nilai tradisional masyarakat. Namun, di Kota Malang justru mayoritas toko modernyang sudah berdiri dalam radius 50-100 meter dari pasar tradisional.

Hingga akhir 2016 terdapat sekitar 257 toko modern yang belum memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), diantaranya adalah tiga brand terbesar di Indonesia yakni: Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi.

SIUP yag merupakan salah satu syarat bagi pemilik usaha toko modern untuk memperoleh Izin Usaha Toko Modern (IUTM), seakan di kangkangi oleh para pengusaha, yang kemudian langsung mendirikan bangunan dan menjalankan usaha tanpa melengkapi SIUP terlebih dahulu.

Untuk saat ini, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2010 Kota Malang tentang perindustrian dan perdagangan menjadi payung hukum yang mengatur pendirian toko modern. Aturan tersebut mengaturadanya IUTM bagi jaringan toko modern yang ingin membuka usaha.

Sampai saat ini, belum ada operasi penindakan yang dilakukan terhadap toko modern belum memiliki izin tersebut. “Belum ada tindakan, hanya kami melayangkan surat imbauan dan beberapa peringatan. Secepatnya kemudian akan kami lakukan evaluasi, dan terus menekan untuk memenuhi aturan administratif yang berlaku,” jelas Priyadi, Kepala Satpol PP Kota Malang.

Kondisi tersebut terlihat bahwa belum adanya upaya untuk penyelesaian problem toko modern di Kota Malang. Pasalnya, yang terdampak juga masyarakat kecil kelas menengah kebawah dan juga Pemerintah Kota Malang sendiri juga akan merugi.

Sebelumnya di tahun 2016, Ombudsman RI menyarankan Walikota Malang, M Anton menutup toko modern ilegal yang ada di wilayah Kota Malang dalam kurun 30 hari terhitung sejak 2 Juni 2016 lalu pasca tekanan Aliansi Anti-Toko Modern Ilegal (ATMI) dan demonstasi beberapa warga pemilik pedagang kelontong.

Saran itu adalah tindak lanjut dari laporan Aliansi Anti-Toko Modern Ilegal di Kota Malang tentang toko modern yang belum memiliki penertiban izin operasional, penyalahagunaan bangunan dan tempat, dan beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada terkait jarak dan zonasi dibangunnya toko modern.

Saran tersebut tertuang secara resmi dengan nomor 0080/LNJ/0058.2016/SBY-04/V/2016, dilayangkan untuk Walikota Malang. Selain itu, tercantum tembusan ke Ketua Ombudsman RI di Jakarta, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Timur, Ketua DPRD Kota Malang, dan Aliansi Toko Anti-Toko Modern Ilegal.

Tampak Pemerintah Kota Malang terkesan abai untuk masalah ini. Sebelumnya permasalahan ini sempat panas di Kota Malang, namun kini semakin redup. Hingga saat ini belum ada perubahan signifikan terkesan ada pembiaran.

Nasib pedagang kecil 

Ancaman keberadaan toko modern yang keberadaannya memberangus segala lini dan meminggirkan keberadaan pedagang kecil, toko tradisional dan toko kelontong. Ratusan toko modern yang belum memiliki izin pastinya bermasalah dan tidak sesuai dengan tauran yang telah diatur.

Pengangkangan zonasi/garis batas kewilayahan pendirian toko akan memakan wilayah pelanggan toko kelontong dan tradisional. Soetopo Dewangga, Koordinator Aliansi Anti-Toko Modern Ilegal (ATMI) menjelaskan dampak keberadaan toko modern ilegal ini.

“Bukan bermaksud kami anti kemajuan, tapi kemajuan tersebut jangan merusak budaya yang telah ada sebagai identitas dan jati diri kita.” tandasnya kepada media, Selasa (19/9/2017).

Pasar Tradisional harus tetap ada, budaya tawar menawar corak perdagangan harus tetap dijaga. Pembangunan dan kemajuan haruslah seimbang bukan berat sebelah.

“Apabila semua modern dan penguasaan modal/kapital tersentral orang-orang yang bermodal besar lantas bagaimana nasb pedagang kecil, kelontong dan tradisional yang pendapatanya hanya kelas menengah kebawah,” jelas pria berambut cepak tersebut.

Ia menilai keberadaan dan berjalannya toko-toko modern yang masih bermasalah tersebut berdiri karena persekongkolan antara pengusaha dengan dinas terkait. Peran pemerintah sebagai stabilitator harus muncul baik dari Pemeritah Kota Malang, Satpol PP, Dinas Pasar, Dinas Perdagangan untuk menyikapi masalah ini.

“Yang ada, apabila ini terus dibiarkan Kesenjangan di Kota Malang akan semakin tinggi!” tegas Soetopo.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here