Riwayat Oposisi di Panggung Politik Indonesia

0
129

Nusantara.news, Jakarta – Setelah Sarekat Islam dan Tjokroaminoto turun pamor, juga pemberontakan gagal PKI pada 1926, Soekarno adalah eksponen pergerakan nasional yang paling menonjol. Ketokohannya bersama Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dibentuknya tahun 1927 menjadi kekuatan baru pelembagaan oposisi terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda.Orde

Pengaruh atas ketokohan Soekarno tentu saja membawa konsekuensi. Ia terus diawasi dan dipersempit ruang geraknya, bahkan hingga dipenjara dan diasingkan. Pemerintah kolonial memang tak menghendaki politik oposisi ‘Si Putra Fajar’ tersebut.

Ketika kolonial hengkang dan Indonesia memasuki era kemerdekaan, Bung Karno menjadi presiden pertama. Selepas dasar-dasar kenegaraan dan sistem pemerintahan dibentuk, Maklumat X Moh Matta diterbitkan. Lewat maklumat itu, partai politik pun menjamur dan bersiap untuk kontestasi pemilu. Di masa ini, demokrasi parlementer coba diterapkan sebagai ’uji coba’.

Era Orde Lama

Di masa demokrasi parlementer dengan multipartai, panggung politik dipenuhi oleh pertarungan ideologis tiga kekuatan utama (Partai Masyumi: Islam-Nasionalis, PNI: Sekuler-Nasionalis, PKI: Komunis). Kabinet silih berganti, kadang dikuasai Masyumi, kadang PNI, kadang pula koalisi keduanya. Watak oposisi yang sangat kritis dan ideologis di era ini membuat kondisi kabinet pemerintahan jatuh bangun dalam waktu singkat.

Sejarawan Anhar Gonggong dalam bukunya 'Indonesia, Demokrasi, dan Masa Depan' (Ombak, 2005) menulis bahwa selama periode Demokrasi Liberal yang berlangsung pada tahun 1950-1958, selama delapan tahun itu, tidak kurang dari sebelas kali kabinet pemerintahan berganti. Dampaknya, kabinet pemerintahan praktis tidak pernah dapat merealisasikan program kerjanya.

Presiden Soekarno pun mulai alergi dengan oposisi dan partai politik. Ia kemudian membubarkan parlemen hasil Pemilu 1955, membubarkan Masyumi, PSI, Partai Murba, dan membentuk Parlemen sendiri. Semua tindakan lancung Bung Karno terhadap demokrasi tersebut diawali dengan terbitnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.

Dekrit inilah awal mula diterapkan sistem ‘demokrasi terpimpin’ sekaligus menandai era otoritarianisme Soekarno. Tokoh-tokoh oposisi kemudian dibungkam, partai politik selain PNI dikebiri, dan pers dikendalikan. Wapres Bung Hatta yang tak sejalan dengan watak Bung Karno, akhirnya mundur dari jabatannya.

Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini sekaligus menandai berakhirnya Dewan Konstituante dan pembungkaman pihak oposisi.

Era Orde Baru

Di masa Soeharto pun demikian: berjalan demokratis di awal, namun merasa gerah terhadap oposisi ketika struktur kekuasaannya mulai solid. Saat itu rezim militer menggunakan cara ideologis dan koersif untuk memastikan lembaga oposisi tidak berkembang. Partai-partai politik dipaksa berfusi dan dibatasi fungsi kontrolnya terhadap pemerintah. Golkar menjadi satu-satunya partai penguasa selama 32 tahun dan praktis peran dua partai politik yang lain (Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dikebiri sebatas ”penghias” demokrasi.

Di level masyarakat, Orde Baru menerapkan politik korporatis yang tidak lain merupakan cara penguasa untuk mengendalikan kelompok-kelompok di masyarakat, mulai dari petani, buruh, nelayan, pemuda, perempuan, agama, atau media massa, sebagai pendukung pemerintah.

Di sektor perburuhan, misalnya. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menjadi satu-satunya serikat buruh yang boleh ada dan diarahkan untuk lebih banyak menjadi corong pemilik modal ketimbang para pekerja. Mereka yang berusaha kritis dan bertentangan dengan pemerintah segera dibungkam.

Lantas bagaimana nasib oposisi di era Reformasi?

Era Reformasi

Ketika BJ Habibie (1998-1999) menggantikan Soeharto, peran partai oposisi juga belum nampak tegas lagi. Karena pada saat itu kondisi pemerintahan masa ada dalam masa transisi usai lengsernya Soeharto. Sedangkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (1999-2001), oposisi juga tidak terlalu bermakna, mengingat seluruh potensi kekuatan politik nasional terserap dalam pemerintahan. 

Pada masa pemerintahan Gus Dur, seluruh partai besar dan menengah (PDIP, Partai Golkar, PAN, PKB, PPP, PBB, PKS, dan PKP) mendapatkan posisi dalam kabinet yang dipimpinnya bersama dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. DPR praktis berisi partai-partai yang mayoritas. Baru ketika Gus Dur kerap mengganti menteri-menterinya dengan orang dekatnya, barulah beberapa partai berdiri sebagai oposisi dan mencoba menggoyang kursi Gus Dur. Hasilnya, Gus Dur pun dicopot usai sidang istimewa MPR. 

Saat pemerintah dipegang oleh Megawati peran oposisi kembali meredup. Karena pada saat itu partai-partai juga tidak secara tegas memposisikan dirinya sebagai oposisi. Meskipun, pemerintah Megawati juga kerap panen kritik.

Era Pemilihan Presiden Langsung 

Barulah ketika Pemilu memungkinkan Presiden bisa dipilih langsung oleh rakyat, peran oposisi kembali terlihat. Di Pilpres 2004, Golkar dan PPP mengusung paslon yang pada akhirnya kalah di putaran pertama. Golkar mengusung Wiranto-Salahuddin, sedangkan PPP mengusung Hamzah-Agum. Setelah itu keduanya mengalihkan dukungan kepada Megawati-Hasyim yang ujungnya juga keok di putaran kedua oleh SBY-JK.

Ketua Umum (Ketum) PPP Hamzah Haz dan Ketum Golkar Akbar Tandjung menolak masuk koalisi partai pendukung pemerintahan SBY-JK. Namun, JK sendiri merupakan kader Golkar. Mulanya dia ikut konvensi capres Golkar. Namun, saudagar berdarah Bugis itu mundur dari konvensi dan menjadi cawapres SBY. Politikus-politikus Golkar dan PPP, yang menunjukkan dukungannya kepada SBY atau JK, turut dapat jatah di kabinet susunan SBY-JK.

Dari PPP, ada Bachtiar Chamsyah (menteri sosial) dan Suryadharma Ali (menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah). Dari Golkar, ada Aburizal Bakrie (menko perekonomian; lalu kesra), Fahmi Idris (menteri tenaga kerja dan transmigrasi), Rachmat Witoelar (menteri lingkungan hidup), dan Paskah Suzetta (menteri negara perencanaan pembangunan nasional).

Sepanjang lima tahun pemerintahan SBY-JK, lanskap politik internal partai juga berubah. JK terpilih sebagai Ketum Golkar pada 2004 dan Suryadharma Ali sebagai Ketum PPP pada 2007. Sedangkan Wiranto dan Prabowo Subianto, dua kader Golkar, mendirikan partai baru, masing-masing Hanura dan Gerindra. Golkar bersama Hanura mengusung JK-Wiranto di Pilpres 2009. Sedangkan PDIP dan Gerindra mengusung Megawati-Prabowo. Dua paslon ini kalah oleh petahana, SBY-Boediono, yang diusung lima partai.

Tanpa ada perdebatan panjang, Golkar mengalihkan dukungannya untuk pemerintahan SBY-Boediono. Beberapa kadernya pun dapat posisi menteri: Agung Laksono (menko kesra), Muhammad Sulaeman Hidayat (menteri perindustrian), serta Fadel Muhammad dan Sharif Cicip Sutarjo (menteri kelautan dan perikanan).

Selama sepuluh tahun SBY menjabat presiden, PDIP menempatkan diri sebagai oposisi, walaupun sejumlah kadernya ingin merapat dan SBY pun mengajak PDIP bergabung mendukung pemerintahannya. Hanura dan Gerindra mengikuti jejak PDIP sebagai oposisi di periode kedua pemerintahan presiden SBY. Walhasil, tiga partai ini tidak dapat jatah menteri kala presiden dijabat SBY.

Setelah pemerintahan SBY purna, Prabowo kembali maju dalam Pilpres 2014. Bedanya, Prabowo kini mencalonkan diri menjadi presiden dengan didampingi politisi PAN, Hatta Rajasa. Keduanya didukung Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari partai Gerindra, PAN, PKS, Golkar, PPP, dan PBB. Kali ini, Prabowo mesti berseberangan dengan Megawati, rekan elektoralnya pada 2009.

Dalam Pilpres 2014, Prabowo-Hatta harus melawan Jokowi-Jusuf Kalla yang didukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari partai PDIP, Hanura, Nasdem, PKPI, dan PKB. Namun, Prabowo lagi-lagi menelan pil pahit. Ia kalah dengan perolehan suara 46,85 persen. Sementara Jokowi melenggang sebagai presiden, Prabowo menjadikan KMP sebagai koalisi partai oposisi pemerintah Jokowi.

Pasca itu, satu per satu partai yang mendukung KMP mengubah haluannya. Mulai dari PPP yang sejak awal memang dirundung konflik dualisme. Partai Amanat Nasional (PAN) yang merapat ke Jokowi setelah tampuk kepemimpinan beralih ke Zulkifli Hasan. Lalu, Golkar yang bergabung dengan pemerintah setelah suksesi ketua umum melalui aklamasi untuk Setya Novanto.

Bedanya dengan PAN, Golkar dan PPP tetap setia berada di koalisi Indonesia Kerja pada pemilihan presiden 2019. Sedangkan PKS senasib dengan Gerindra, masih tetap pada pendiriannya sebagai oposisi loyal bagi pemerintahan Jokowi. 

Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto pada debat capres 2019

Tampaknya, kisah 2014 bakal terulang di Pilpres 2019. Usai MK menolak gugatan Prabowo-Sandi, partai Koalisi pendukung Prabowo seperti PAN dan Demokrat menunjukan sinyal bergabung dengan kubu petahana. Bahkan bukan tidak mungkin kali ini Gerindra juga ikut merapat ke pemrintahan, terlebih wacana rekonsiliasi Prabowo-Jokowi yang disertai tawaran jatah kekuasaan kian menguat.

Bergabungnya Gerindra sangat besar kemungkinan akan menyisakan PKS sendirian sebagai partai oposisi tunggal. Pasalnya PKS belum menunjukkan tanda-tanda keinginan untuk menjadi bagian dari kekuasaan. Ketua PKS Mardani Ali Sera mengatakan partainya mempertimbangkan pentingnya oposisi sebagai pengawas dan penyeimbang pemerintah selain kehendak konstituen. PKS menyebut tidak akan meninggalkan Prabowo.

"Koalisi Adil Makmur ingin memberi pendidikan politik bahwa ada adab dan etika dalam berpolitik,” ucapnya.

Di satu sisi, wacana masuknya kubu Prabowo ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi di satu sisi melahirkan optimisme akan kondisi politik yang lebih tenang dan kondusif. Namun, jika pada akhirnya hampir semua partai politik menjadi bagian dari pemerintahan, maka kekuasaan sang petahana di periode kedua terancam tak akan punya oposisi formal yang kuat.

Dengan kondisi seperti itu, apakah kemudian berpotensi melahirkan kelompok oposisi jalanan? Kita tunggu saja. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here