Rizal Ramli: Menkeu Mestinya Cari Resep Kurangi Bayar Utang

0
68
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebaiknya mencari cara mengurangi utang, bukannya menambah utang ke Bank dunia

Nusantara.news, Jakarta – Pemerintah Jokowi sudah tak bisa diragukan lagi dalam hal membangun infrastruktur. Namun sayangnya, dengan segala keterbatasan anggaran, alokasi anggaran untuk infrastruktur lebih kecil ketimbang alokasi anggaran untuk bayar pokok dan bunga utang. “Mestinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencari cara cespleng untuk mengurangi alokasi anggaran untuk bayar utang,” kata Rizal Ramli.

Mantan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengaku salut pada Presiden Jokowi karena dia fokus di dalam membangun infrastruktur yang selama 10 tahun terakhir diabaikan. Jadi fokus infrastruktur itu memang bagus, dan banyak infrastruktur yang dibangun itu di luar jawa.

“Saya salut, karena gap kaya miskin Jawa luar Jawa itu tinggi sekali. Kita perlu investasi di luar jasa agar gap-nya mengecil,” jelasnya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Tetapi dalam kaitannya dengan utang, jumlahnya ternyata besar. Membayar pokok dan bunga utang sebesar Rp514,5 triliun pada 2017. Bandingkan dengan biaya pendidikan sekitar hanya Rp416,1 triliun, dan infrastruktur Rp387,3 triliun. Jadi untuk mebayar utang pokok dan bunga lebih besar dari alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur.

“Itu kan aneh, kok prioritas anggaran nomor satu bayar pokok dan bunga utang, kenapa ini tak disentuh, kenapa nggak cari jalan untuk mengurangi beban utang?” kritik Rizal.

Rizal juga menyayangkan anggaran yang lain yang dipotong-potong semua, seperti subsidi energi turun hingga 66,2%, pajak dinaikin, mahasiswa diminta supaya punya NPWP, PTKP diturunin, petani gula mau diuber, rekening sampai Rp200 juta mau diintip. “Kenapa sih nggak fokus mengelola utang supaya bebannya lebih terkendali?” kata Rizal.

Enny Sri Hartati, ekonom Indef, mengatakan utang memang tidak haram, tapi harus terkelola dengan benar. Di zaman Rizal Ramli memang masih banyak pilihan untuk penyelesaian utang, karena didominasi utang-utang luar negeri yang bersifat bilateral dan multilateral. Maka masih memiliki kemungkinan melakukan debt to nature swap maupun lobi-lobi bilateral.

Sementara posisi utang hari ini adalah Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki masyarakat, sehingga memilih swap dan restrukturisasi pilihannya sangat terbatas. Artinya, risiko pengelolaan utang itu semakin meningkat. Jadi warning-nya menjadi satu alarm yang sangat kencang, DPR dalam pembahasannya harus dimitigasi betul.

Apalagi kalau kita lihat struktur utang, menurut Enny, lebih banyak didominasi utang jangka pendek, dengan masa jatuh tempo hanya 3 hingga 6 bulan. Sementara utang itu digunakan untuk membangun infrasatruktur yang berjangka panjang. Pada saatnya bisa terjadi mismatch dan pada gilirannya menjadi default.

Artinya, kalau pengelolaan utang tidak hati-hati, kelangsungan fiscal kita bisa terancam. Apalagi dalam RAPBN 2018, tambahan utang yang dicanangkan sekitar Rp400 triliun, tapi untuk membayar bunga reprofiling 2017 saja, sudah Rp300 triliun. Apalagi kalau utang baru yang semakin pendek lagi, bagaimana risiko pembayaran utang ke depan?

“Kalau Sri Mulyani bilang rasio utang terhadap PDB aman karena masih kecil, kita sebagai negara besar mampu membayar bunga dan pokok utang, tidak cukup hanya dengan rasio itu, perlu menjaga kualitas layanan utang,” jelasnya.

Anomali rating

Rizal juga mengkritik rating Indonesia naik menjadi investment grade dengan outlook positif. Tapi anehnya bunga SBN tinggi sekali. Itu terjadi pada 2004 sampai 2010. Ketika Menteri Keuangannya bernama Sri Mulyani, saat itu ekon Indonesia lebih tinggi dari Thailand, Filipina dan Vietnam. Harusnya tingkat bunga Indonesia di bawah.

“Tapi Menkeu saat itu kasih bunga kepada kreditor 1% hingga 1,5% lebih mahal. Harusnya dengan rating yang membaik, bisa 1% lebih murah,” kata Rizal.

Kalau utang sampai 10 tahun, bunga berbunga, Itu bisa 20% lebih kemahalannya. “Jadi saya minta Menkeu yang sama, dengan cara yang sama, harus melakukan refinancing, utang yang kemahalan di masa lalu, ditukar dengan utang yang lebih murah supaya tidak menyusahkan rakyat Indonesia.”

Eny menambahkan, kalau utang Indonesia tidak berisiko dan juga bisa melakukan refinancing, pertumbuhan ekonomi 5,4% tidak cukup. “Masalahnya sekarang utang kita sudah bertambah, tapi mengapa pertumbuhan ekonomi kita masih stagnn di level 5,01%?”

Resep cespleng

Lebih jauh Rizal Ramli menilai Pemerintah Jokowi telah mengambil kebijakan yang tidak tepat terkait kondisi krisis. Di tengah ekonomi yang sedang melambat, Menteri Keuangan justru asik memotong anggaran, melakukan pengetatan fiskal, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melambat. Situasi ini masih akan terjadi hingga 2019.

Di negara lain, seperti Amerika, Eropa, China, kalau ekonomi sedang melambat, justru dipompa atau dilonggarkan. “Misalnya, kalau ekonomi lagi susah, jangan uber-uber pajak dulu, nanti kalau ekonominya membaik silakan diuber.”

Menurut Rizal tidak terlalu sulit untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi dari 5% menjadi 6,5% dalam waktu kurang dari dua tahun. Tapi tidak boleh menggunakan pakem neoliberal, tidak boleh menggunakan obat Bank Dunia. Menkeu Sri Mulyani ditengarai tengah mengarahkan Pemerintah Jokowi untuk kembali meminjam ke Bank Dunia.

Cara mengatasi persoalan utang, menurut Rizal, pertama, ekonomi harus dipompa, tapi tidak dipompa dengan bujet karena bujetnya terbatas. Ekonomi dipompa dengan build operate transfer (BOT), atau build operate own (BOO). Ekonomi dipompa dengan revaluasi aset, dipompa dengan sekuritisasi aset, sehingga ada mesin pertumbuhan yang lain di luar APBN. Terutama di dalam pulau Jawa.

Kedua, harus ada pompa daya beli. Saat ini semua pangan impor di Indonesia mahal sekali. Harga gula dan daging dua kali harga internasional, kenapa? Karena dikelola dengan sistem kuota, pemegang kuotanya cuma 6-7 orang kartel, para taipan yang sudah puluhan tahun menikmati kartel ini.

Sistem kuota ini harus diganti dengan sistem tarif, siapa aja orang boleh impor, tapi kita pasang tarif untuk melindungi industri di dalam negeri.

Ketiga, kredit perbankan hanya tumbuh 10% dan menyumbang pertumbuhan ekonomi hanya 5,01%. Kalau kita mau punya pertumbuhan ekonomi 6,5%, pertumbuhan kredit harus digenjot sampai 15% tapi tetep pruden.

Keempat, harus ada kebijakan terobosan. Pemerintah sudah membuat 14 paket kebijakan, dan rencananya akan ditambah satu lagi paket 15, tapi tidak ada dampaknya.

Pada 16 tahun lalu, penumpang pesawat turun 16% karena krisis 1998. Kami izinkan 6 pemain baru, Lion Air, Sriwijaya Air, Citilink, modal mereka pesawat butut nyewa. Tapi dampaknya apa, ada kompetisi, sehingga biaya pesawat drop 60%, rakyat yang gak bisa naik pesawat terbang jadi bisa naik pesawat, sehingga penumpang naik tujuh kali.

“Kalau hanya kebijakan ecek-ecek, banyak jumlahnya tapi dikit dampaknya, mau 10 kali, 20 kali, tidak akan berdampak kepada masyarakat. Harus ada kebijakan terobosan,” jelasnya.

Gagasan Rizal sendiri sebagian sudah dilaksanakan di masa Pemerintahan Gus Dur, seperti revaluasi aset dan pertukaran utang mahal menjadi utang baru. Tingggal Pemerintahan Jokowi apakah punya itikad baik untuk mengurangi jumlah utang agar tidak menjadi warisan anak cucu nanti.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here