Rizal Ramli Ungkap Sri Mulyani Jual Aset BDNI Terlalu Murah

0
232
Rizal Ramli menilai Sri Mulyani menjual aset BDNI milik Sjamsul Nursalim terlalu murah, dari nilai aset Rp4,5 triliun, hanya dijual Rp220 miliar.

Nusantara.news, Jakarta – Sisa-sisa rongsokan kasus Bantuan Likudiitas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim terus terkuak. Kali ini Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengungkap bahwa Menkeu Sri Mulyani pernah menjual aset Sjamsul Nursalim hanya 4,8%.

Bagaimana ceritanya?

Menurut Rizal, Menkeu Sri bisa dianggap ikut andil merugikan keuangan negara. Tindakan Sri Mulyani menjual aset Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim hanya sebesar Rp220 miliar merugikan negara lebih dari Rp4 triliun.

“Saya ingin menambahkan sedikit, memang ada kerugian negara tapi pada saat BPPN menyerahkan (aset BDNI) kepada Menteri Keuangan akhir tahun 2005, nilai aset BPPN itu Rp4,5 triliun atau hanya 4,8% dari nilai aset. Aneh bin ajaib pada tahun 2007 dijual hanya 200 miliar oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat itu,” ujar Rizal Ramli di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor kemarin.

Rizal Ramli dihadirkan KPK dalam persidangan dalam kapasitasnya sebagai Menko Ekuin sekaligus Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) periode 2000-2001. Ia menjadi saksi dalam sidang dugaan tindak pidana korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim terkait pinjaman BLBI.

“Jadi ini jumlah kerugian yang jauh lebih besar. Saya nggak tahu apakah salah atau nggak salah,  tetapi di dalam desection making di BPPN, hal-hal strategis yang penting diputuskan oleh ketua KKSK yaitu Menko Ekonomi,” tambah Rizal.

Kuasa hukum tersangka kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI Syafruddin Arsjad Temenggung, Yusril Ihza Mahendra juga pernah menyebut seharusnya Menteri Keuangan tahun 2007 dan Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) yang bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp4,58 triliun.

Yusril beralasan, kliennya sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai kepala Badan Perbankan Penyehatan Nasional (BPPN). 

Ia juga menyebut kliennya itu menjalankan segala tanggung jawabnya sesuai dengan keputusan dari KKSK dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu.

Syafruddin didakwa merugikan negara Rp4,5 triliun dalam penerbitan SKL BLBI. Juga memperkaya pemilik saham pengendali BDNI, Sjamsul Nursalim, melalui penerbitan SKL.

SKL itu dikeluarkan Syafruddin berdasarkan Inpres 8/2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Syafrudin disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana diubah UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Di bawah rerata

Jika mengacu pada tingkat pengembalian aset (asset recovery) BPPN, dimana rerata 28%, maka aset yang dijual Sri Mulyani jadi di bawah rerata. Dari total aset BPPN yang dijual BPPN sebesar Rp650 triliun, sampah perbankan yang berhasil dikonversi menjadi likuditas hanya Rp182 triliun. Sisanya Rp468 triliun dianggap sebagai biaya krisis.

Dalam UU Program Pembangunan Nasional (Propenas), sebenarnya BPPN dituntut mampu melakukan recovery aset hingga 70%. Artinya, pencapaian recovery aset BPPN sudah jauh di bawah standar Propenas, apalagi penjualan aset oleh Sri Mulyani sangat jauh dari cita-cita Propenas.

Namun melihat detil transaksi yang ugal-ugalan dan cenderung merugikan keuangan negara, maka penjualan aset eks BLBI Sjamsul Nursalim oleh Sri Mulyani sangat diobral (fuly fire sale).

Jika melihat rendahnya penjualan aset pada masa Menkeu Sri memimpin, diduga aset dimaksud adalah PT Dipasena Citra Darmaja.

Di dalam BPPN itu ada unit untuk perbankan, ada AMK (Aset Manajemen Kredit) lalu ada lagi AMI (Aset Manajemen Investasi). Yang mereka kuasai di AMI adalah pemilikan dari aset-aset, sementara di AMK adalah hak tagih bank-bank kepada nasabah peminjam.

Menyangkut penyelesaian AMI, terkait dengan surat keterangan lunas, yang terkait dengan PKPS (Perjanjian Kewajiban Pemegang Saham) terhadap aset-aset mereka yang diserahkan ke BPPN.

Harus dilihat bahwa aset-aset itu ada yang diserahkan dengan menggunakan skema MSAA (Master of Settlement and Acquisition Agreement), dan MRNIA (Master of Refinancing Note Issuance Agreement), dan itu terjadi pada tahun 1998-1999 yang valuasinya mereka asumsikan dengan kondisi perekonomian normal.

Padahal, waktu itu dalam puncaknya krisis. Jadi, bisa dibayangkan bahwa valuasinya saat itu terlalu tinggi. Contoh yang paling nyata adalah Dipasena. Waktu itu valuasinya nilainya Rp19,7 triliun sementara saat dijual nilai pasarnya jauh menurun atau down sizing. Tetapi itu suatu yang telah diperjanjikan oleh BPPN saat itu dan diterima sebagai alat pembayaran dari obligor tersebut.

PT Dipasena Citra Darmaja, tambak udang yang menjadi aset konglomerat Sjamsul Nursalim di Lampung yang telah diserahkan ke BPPN pada tahun 1999. Ada tiga aset Sjamsul yang diserahkan ke BPPN, yaitu GT Petrochem, GT Tire, dan Dipasena Rp27,4 triliun.

Dari jumlah itu, nilai Dipasena saat diterima BPPN, kalkulasi nilanya mencapai Rp20 triliun. Namun, berdasarkan laporan Tim Bantuan Hukum BPPN pada 2002, nilai riil Dipasena ternyata hanya Rp5,2 triliun. Bahkan, menurut perhitungan BPPN sendiri, saat dijual tinggal sekitar Rp 4,5 triliun.

Celakanya, ketika melihat realisasi penjualan yang hanya Rp220 miliar, maka ini adalah down sizing aset di atas down sizing. Inilah yang disoal Rizal Ramli atas Sri Mulyani. Itu sebabnya dalam Sidang Tipikor harus ada penyikapan yang jelas atas kebijakan Sri Mulyani atas aset Sjambul Nursalim.

Apakah itu masuk kategori merugikan negara? Atau hanya sebatas kesalahan administrasi biasa. Tampaknya feeling Rizal Ramli harus menjadi nafas dalam pengambilan keputusan hakim Tipikor.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here