Rizieq Harus Menggugat Balik

1
416

SELAIN bersyukur, ada hal penting lain yang harus dilakukan Habib Rizieq Shihab dan para pendukungnya atas terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus sangkaan obrolan mesum, yakni menggugat balik Polri yang telah menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Mengapa? Karena dengan begitu, Rizieq akan menyelamatkan banyak hal penting.

Pertama, menyelamatkan dirinya sendiri. Untuk kepentingan pribadinya, dia perlu menggugat balik untuk memulihkan nama baiknya. Sebab penetapan sebagai tersangka itu telah merusak reputasi Rizieq sebagai ulama, apalagi sangkaannya kasus asusila. Status itu juga membuatnya terpaksa tak berani pulang ke Indonesia dan menjadi “buronan” di negeri orang. Belum lagi, tak sedikit orang yang menjadi berprasangka buruk terhadap Rizieq dan menduga-duga jangan-jangan apa yang disangkakan polisi itu benar adanya.

Jadi gugatan balik ini untuk membuktikan bahwa yang dituduhkan kepadanya adalah bohong belaka.

Kedua, menyelamatkan citra penegakan hukum Indonesia. Dalam hal penegakan hukum, terus terang, reputasi negara kita tidak layak untuk dibanggakan. Di negeri ini, penegakan hukum terlalu fleksibel –pilihan kata yang terhormat untuk menyebut hukum yang ditegakkan sehendak hati. Kasus politik bisa bermuara di hukum, kasus hukum bisa diselesaikan dengan cara-cara politis. Bagaimana kita hendak membanggakan praktek semacam itu?

Nah, momentum kasus Rizieq ini harus digunakan sebagai bagian dari ikhtiar memulihkan citra hukum negeri kita. Kita harus konsisten memulai dan memelihara tradisi bahwa perkara hukum harus berakhir dengan penyelesaian hukum, bukan penyelesaian politik, tawar-menawar, kesepakatan di bawah tangan, dan aneka kolusi lain.

Ketiga, untuk membuktikan apakah benar-benar tidak ada kriminalisasi ulama, seperti dituduhkan selama ini. Dengan gugatan itu, akan terbukti secara hukum, sangkaan chat mesum ini rekayasa atau bukan.

Kriminalisasi berarti melakukan proses hukum terhadap seseorang yang tidak melakukan pelanggaran hukum. Penegak hukum melakukan rekayasa dengan mengadakan sesuatu yang tak ada. Ini adalah praktek yang harus ditolak keras.

Begitu juga sebaliknya: jika memang pelanggaran hukum terbukti, kejahatan telah terjadi, maka salah besar jika penegak hukum mendiamkannya tanpa tindak lanjut.

Keempat, untuk menyelamatkan Polri. Kepolisian adalah institusi penting dalam suatu negara. Semua pihak bertanggungjawab agar lembaga ini berjalan sebagaimana mestinya.

Menyidik seseorang sebagai tersangka, atau menghentikan penyidikan dalam kasus itu, memang sepenuhnya kewenangan Polri. Tetapi kewenangan itu akan menjadi kesewenang-wenangan manakala penerapannya tidak dilaksanakan dalam kaidah-kaidah profesionalisme, cara kerja yang masuk akal, pembuktian yang kuat, atau dilakukan dengan pertimbangan di luar hukum.

Sebab kasus ini muncul ketika politik sedang panas terkait maraknya aksi unjuk rasa umat Islam di Jakarta. Ada beberapa ulama yang “tiba-tiba” diproses hukum setelah rangkaian aksi tersebut. Selain Rizieq ada Bachtiar Nasir yang disangka melakukan pencucian uang atau Muhammad Al Khaththath yang dituduh makar. Kita juga tak mendengar lagi kabar kasus-kasus di atas, apakah dilanjutkan atau dibiarkan begitu saja.

Maka kasus proses hukum kasus chatting porno Rizieq ini harus jadi momentum untuk menilai Polri. Sebab, sekali lagi, pendapat umum menilai kasus ini sangat beraroma politis.

Gugatan balik terhadap Polri akan melahirkan temuan apakah Polri sudah bekerja sesuai aturan atau tidak.

Jika benar terbukti ada aroma politis di balik kasus Rizieq, itu adalah indikasi kuat institusi penegakan hukum disalahgunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum. Kalau itu yang terjadi, negara harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap lembaga ini. Apabila terbukti ada ketentuan yang dilanggar, dan itu bersumber dari kebijakan pejabat Polri tertentu, harus ada sanksi yang keras.

Nah, Rizieq Shihab dapat berkontribusi dalam semua perbaikan itu dengan cara menggugat balik. Tetapi, aktor utama perbaikan ini sebenarnya adalah Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara. Presiden harus mendorong dan memberi ruang bagi gugatan warga negara terhadap institusi negara. Entah kalau Presiden tidak melihat ada potensi destruktif dalam soal ini.[]

1 KOMENTAR

  1. […] Nah, Rizieq Shihab dapat berkontribusi dalam semua perbaikan itu dengan cara menggugat balik. Tetapi, aktor utama perbaikan ini sebenarnya adalah Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara. Presiden harus mendorong dan memberi ruang bagi gugatan warga negara terhadap institusi negara. Entah kalau Presiden tidak melihat ada potensi destruktif dalam soal ini.[nn] […]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here