RKUHP Korupsi, KPK Buntung Koruptor Untung

0
92
Kodifikasi delik korupsi ke dalam RKUHP apabila disahkan, membuat kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam UU KPK tidak lagi berlaku.

Nusantara.news, Jakarta – Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menuai pro-kontra. Yang pro memandang KUHP yang ada saat ini merupakan warisan kolonialisme. Karena itu perlu direvisi. Bagi yang kontra, revisi KUHP menjadi dagangan bagi partai politik di DPR. Wakil rakyat di Senayan terkesan terlalu memaksakan. Alih-alih merevisi pasal KUHP, jika RKUHP disahkan, hal ini berpotensi mencederai nilai-nilai demokrasi.

Pembahasan RKUHP antara DPR dan pemerintah yang ditargetkan selesai pada April 2018 mendatang, memuat revisi sejumlah pasal seperti pasal penghinaan terhadap kepala negara, pasal perilaku asusila, pasal dugaan makar, dan pasal tindak pidana korupsi.

Dari sini muncul petisi berisi penolakan terhadap RKUHP di jagat maya. Kemunculan petisi itu wajar, mengingat kekhawatiran masyarakat akan adanya kriminalisasi terhadap privasi warga negara khususnya dalam pembahasan pasal-pasal kesusilaan RKUHP di parlemen.

Dalam pasal tentang zina, perluasan makna zina tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 484 ayat (1) huruf e RUU KUHP yang berbunyi “Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana 5 tahun penjara”.

Sesuai RUU KUHP tersebut, menurut isi di dalam petisi, semua orang bisa melaporkan perbuatan zina orang lain, sehingga bisa meningkatkan persekusi dan budaya main hakim sendiri. Serta, membuat takut para perempuan dan anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan dan eksploitasi seksual, namun tidak memiliki bukti untuk melapor, karena takut dikenai pidana.

Paling disorot tentu pasal korupsi. Sebab, RKUHP tentang korupsi ini berpotensi menguntungkan koruptor. Sebaliknya, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan semakin lemah apabila UU Tipikor masuk dalam KUHP. Dalam draf RKUHP tersebut setidaknya ada enam pasal serupa dengan Pasal 2, 3, 5, 11 dan 12 UU Tipikor.

Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebut, KUHP memang warisan kolonial (Belanda) yang diadopsi dari Perancis. Bahkan, mereka sudah mulai meninggalkannya sejak tahun 90an. Sementara Indonesia hingga kini masih menggunakannya. Namun demikian, untuk merevisi KUHP sebetulnya tidak lantas memberangus kewenangan lembaga independen seperti KPK, dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi.

“RKUHP berpotensi melemahkan KPK, kalau UU Tipikor masuk ke dalam KUHP. Sebenarnya bagus saja karena nanti bisa mengatur korupsi yang dilakukan oleh swasta, tapi nanti siapa yang wewenang menindak korupsi? Kejaksaan dan Kepolisian, menurut saya dua institusi itu masih jauh dari reformasi. Dan saya kurang setuju kalau ada Densus antikorupsi” ungkap Bivitri.

Seperti diketahui kodifikasi delik korupsi ke dalam RKUHP berdasarkan draf per 2 Februari 2018 menyebutkan ketentuan delik atau tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 687-696. Kodifikasi maksudnya suatu pengaturan korupsi ada dalam dua undang-undang. Sebagian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) diadopsi ke RKUHP.

Sudah jelas apabila RKUHP disahkan, maka kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam UU KPK tidak lagi berlaku. Pada akhirnya KPK hanya menjadi “Komisi Pencegahan Korupsi” karena tidak dapat melakukan penindakan dan penuntutan. KPK pun buntung.

Tidak hanya itu, kewenangan KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus korupsi nantinya akan beralih kepada kejaksaan dan kepolisian. Sebab, kedua institusi ini dapat menangani kasus korupsi yang diatur selain dalam UU Tipikor.

Selama ini kewenangan lembaga antirasuah tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK). Pasal ini secara spesifik menyebutkan bahwa KPK berwenang menindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor.

Sebagai misal dalam kasus korupsi e-KTP terdapat banyak jaringan Setya Novanto, Andi Narogong, dan lain-lain. Jika UU Tipikor masuk dalam KUHP, tentu saja penyidikan dan penuntutan atas kasus korupsi e-KTP terhenti.

Kiamat bagi KPK dan Jampidsus

Sejumlah ketentuan delik korupsi dalam RKUHP memang menguntungkan koruptor. Dalam ancaman pidana penjara bagi koruptor misalnya, disebutkan ancaman RKUHP lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor. Padahal selama ini UU Tipikor dinilai efektif menjerakan kasus korupsi. Seperti dalam Pasal 2 UU Tipikor, pidana denda minimal Rp 200 juta. Sementara, Pasal 687 draf RKUHP mengatur pidana denda minimal yang lebih rendah, yakni Rp 50 juta.

Dalam menetapkan pidana denda maksimal, Pasal 687 draf RKUHP menetapkan lebih tinggi hingga Rp 15 miliar. Sedang Pasal 2 UU Tipikor menyatakan sebesar Rp 1 miliar. Padahal seharusnya ketentuan pidana denda minimum yang lebih tinggi. Sehingga kesempatan hakim memutus pidana denda dengan ketentuan minimum yang tidak menjerakan dapat diminimalisasi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, pada semester 1 tahun 2017 tren vonis pidana denda cenderung ringan. Sebanyak 218 terdakwa kasus korupsi dijatuhi hukuman pidana minimal berkisar Rp 0 hingga Rp 50 juta. Sementara 68 terdakwa dikenakan denda di atas Rp 150 juta.

Tidak hanya denda, pidana penjara pada draf RKUHP lebih rendah dibanding UU Tipikor. Pasal 2 UU Tipikor menyebut, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara paling singkat empat tahun. Sementara Pasal 687 dan Pasal 688 RKUHP menentukan pidana penjara minimal hanya dua tahun.

Pasal 21 UU Tipikor mengatur pidana penjara minimal selama tiga tahun dan maksimal selama 12 tahun. Sedangkan, Pasal 308 Ayat (1) huruf RKUHP hanya mengatur pidana penjara maksimal selama 7 tahun.

Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Lalola Easter mengatakan, draf RKUHP sangat ironis bagi penegakan dan penindakan korupsi di Indonesia. Sebab para koruptor yang diproses hukum dan dihukum bersalah tidak diwajibkan membayar uang pengganti kepada Negara karena RKUHP tidak mengatur hukuman membayar uang pengganti atau uang yang telah dikorupsi.

“Sebagai bentuk tindak pidana khusus, penjeraan melalui pidana penjara adalah salah satu kriteria pemidanaan tindak pidana korupsi. Hal tersebut tidak tercermin dalam beberapa rumusan delik korupsi dalam RKUHP,” ujar Lalola.

Yang tidak kalah penting, selain KPK, Pengadilan Tipikor berpotensi mati suri jika delik korupsi RKUHP disahkan DPR. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor menyebutkan bahwa Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Dengan demikian jika tindak pidana korupsi diatur dalam KUHP maka kasusnya tidak dapat diadili oleh Pengadilan Tipikor dan hanya dapat diadili di Pengadilan Umum.

Para ahli hukum pidana menyarankan sebaiknya UU Tipikor ditarik dari RKUHP. Sebab bila dipaksakan masuk dalam RKUHP kemudian disahkan menjadi UU, maka KPK dan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) akan bubar. Sebab ketentuan dalam UU Pemberantasan Tipikor tak dapat berlaku sepanjang pasal korupsi masuk dalam RKUHP.

Karena itu kodifikasi UU Tipikor perlu dipertimbangkan lagi. DPR mesti berhati-hati dalam memasukkan UU di luar KUHP masuk dalam RKUHP. Alangkah baiknya, DPR menarik UU Tipikor dari RKUHP. Dengan berada di luar KUHP, mana UU Korupsi dan UU Pencucian Uang akan menjadi signifikan dalam penerpaannya.

Saat ini DPR mengklaim akan mengambil jalan tengah, yakni dengan tetap memasukkan tindak pidana korupsi ke KUHP, dan tidak jadi memboyong seluruh pasal di UU Tipikor. Dalam pasal korupsi misalnya, Pasal 2 dan 3 (UU Tipikor) dianggap core crime atau inti dari tindak pidana.

Meski RKUHP hanya mengambil 2 atau 3 pasal di setiap UU yang terkait dengan tindak pidana khusus, namun tetap saja terdapat dua aturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Kodifikasi delik korupsi ke dalam RKUHP seperti ini justru sangat riskan.

Sejauh ini KPK sudah menolak UU Tipikor masuk dalam RKUHP. Upaya penolakan itu dilakukan KPK dengan berkirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain bersurat ke presiden, KPK juga melayangkan surat yang sama ke DPR dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Sikap KPK sudah jelas mengenal hal itu. Penolakan KPK sebagai salah satu pemangku kepentingan menjadi penting untuk didengar karena lembaga ini telah terbukti efektif menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Apalagi Pasal 88 Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara jelas menyebutkan bahwa rancangan peraturan harus disebarluaskan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendapat masukan. Jika UU Tipikor tetap dipaksakan masuk dalam KUHP, maka risiko kasus korupsi menjadi tindak pidana umum, bukan lagi sebagai tidak pidana khusus.

Sudah selayaknya DPR dan pemerintah membatalkan kodifikasi delik korupsi ke dalam RKUHP. Hal ini untuk mencegah tuduhan pelemahan terhadap KPK dan efektivitas pengaturannya. Akan lebih baik jika DPR dan pemerintah mengakomodasi usulan perubahan maupun penambahan delik korupsi dalam revisi UU Tipikor dan tidak memaksakan dicantumkan meskipun terbatas dalam RUUHP. Namun sekali lagi, semua itu kembali ke DPR dan pemerintah. Jika dalam pembahasan nanti berlaku praktik dagang politik seperti yang sudah-sudah, besar kemungkinan ketentuan delik korupsi dalam RKUHP bakal disahkan. Tentunya ini akan menjadi kiamat bagi penindakan korupsi di Indonesia.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here