Robert Pakpahan dan Beban Berat Shortfall Pajak

0
101
Dirjen Pajak baru Robert Pakpahan akan menghadapi realitas Direktorat Jenderal Pajak yang selalu mengalami shortfall penerimaan pajak setiap tahun. Akan kah Robert mampu mengubah tradisi buruk kinerja pajak ini di tahun-tahun mendatang?

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru untuk periode (2018-2022), menggantikan Ken Dwijugiasteadi yang memasuki masa pensiun per 1 Desember 2017. Setelah dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 30 November 2017, Robert mulai aktif bekerja mulai 4 Desember 2017 juga.

Robert sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Kementerian Keuangan. Ia bukan orang baru di Ditjen Pajak, sebab dirinya sebelumnya pernah bertugas di lembaga andalan penerimaan APBN itu.

Sebelum ditetapkan sebagai Dirjen Pajak, selain Robert, beredar nama-nama pejabat senior yang disebut-sebut menjadi kandidat Dirjen Pajak baru. Setidaknya ada empat nama dari internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mencuat yaitu Hadiyanto yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Kemenkeu; Suryo Utomo Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak; Awan Nurmawan Nuh Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak; dan Inspektur Jenderal Kemenkeu Ismayati.

Selain itu, muncul juga dugaan ada pejabat eselon II di internal Ditjen Pajak yang berpeluang jadi kandidat. Sementara itu, pejabat dari luar Kemenkeu yang santer diperbincangkan yaitu Amien Sunaryadi, mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini menjabat Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

Robert adalah salah satu pejabat senior di lingkungan Kementerian Keuangan ia juga lama berkarir di Ditjen Pajak dan pernah mengawal reformasi pajak, sebelum menjadi Staf Ahli Menkeu dan Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu.

Dirjen Pajak yang baru harus dapat memastikan bahwa pemungutan pajak akan didasarkan pada clarity, certainty, consistency, fairness, mengedepankan program dan tindakan yang moderat, terukur, profesional, dan melakukan konsolidasi internal. Itu sebabnya Robert dianggap sebagai sosok yang tepat memimpin tax reform (reformasi pajak)

Kekayaan pengalaman, kematangan, kredibilitas, kompetensi, dan jaringan yang luas menjadi modal penting Robert dalam memimpin Ditjen Pajak saat ini. Hal ini didasarkan pada fakta dibutuhkannya situasi yang kondusif bagi stabilitas dan pemulihan dan perekonomian, termasuk mengurangi gejolak dan tekanan politik.

Agenda reformasi pajak harus dituntaskan, baik perbaikan kebijakan dan regulasi, perbaikan administrasi, manajemen sumber daya manusia, dan proses bisnis. Di sinilah kepiawaian Robert diperlukan.

Sosok moderat

Doktor di bidang ekonomi dari University of North Carolina tersebut pernah menjadi Direktur Potensi dan Sistem Perpajakan serta Direktur Transformasi Proses Bisnis. Sebagai Dirjen Pajak, Robert akan menghadapi tantangan untuk mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp1.238,6 triliun, yang realisasinya baru Rp1.074,68 triliun per 30 November 2017. Selain itu, dia juga mesti memperkuat reformasi perpajakan, seperti meningkatkan mutu pelayanan dan memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak.

Kehadiran Robert disebut sebagai sosok yang tepat memimpin Ditjen Pajak, terutama menjelang tahun politik. Sosoknya yang tidak terlalu mengebu-gebu dinilai cocok dengan pemerintah yang cenderung menghindari gejolak anggaran.

Pemerintah memang tengah mencari figur yang tepat untuk memimpin Dirjen Pajak, yaitu yang moderat karena ia akan memimpin penerimaan negara tahun politik. Maka itu, nama Robert Pakpahan yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan adalah nama yang dicari Presiden.

Kondisi shortfall pajak sejak 2006 (masa Darmin Nasution) hingga 2016 (Sumber: Kementerian Keuangan)

Itulah periode terberat siapapun yang menjadi Dirjen Pajak, tapi karena karakternya yang tenang, mengayomi, teduh, tapi juga tegas, maka sosok Robert dianggap paling representatif mengejar target penerimaan pajak sekaligus menjaga stabilitas makro ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melantik Robert juga menaruh harapan besar, bahwa kebijakan terkait pajak bisa mendukung pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Untuk itu, Sri meminta Robert memperkuat kerja sama dengan BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Saya tegaskan ke Robert sebagai Dirjen pajak baru untuk tegakan aturan dan disiplin staf dan bangun tata kelola dan reputasi dari Dirjen pajak. Maka kami bisa jalankan tugas yaitu kumpulkan penerimaan pajak yang cukup tinggi di 2017 dan 2018 tanpa mengganggu momentum pemulihan ekonomi dan bahkan harus memperkuat pemulihan ekonomi,” ujar dia.

Sri juga meminta Robert melanjutkan reformasi perpajakan terutama di bidang sistem informasi dan basis data. Dia mengingatkan alasan dipilihnya Robert karena Presiden Jokowi percaya dengan pengalaman Robert yang selama 10 tahun menjalankan reformasi perpajakan.

“Bagi Pak Presiden ini dipercayakan ke Robert. Karena percaya dengan pengalaman dan pemahaman di bidang perpajakan dalam kapasitas sebelumnya dan pengalaman dalam jalankan reformasi di bidang perpajakan,” kata Sri.

Sementara itu Robert mengatakan bahwa dalam jangka pendek dirinya akan fokus mengamankan penerimaan pajak di sisa tahun ini. Tujuannya, agar defisit anggaran bisa sesuai target yakni 2,67% dan maksimal 2,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Ini amanat yang penuh tantangan saya akan lakukan sebaik-baiknya. Arahan Menkkeu banyak arahan yang spesifik. Jangka pendek, di sisa 2017 yang akan saya lakukan adalah mengamankan penerimaan pajak sebaik mungkin maka bisa menopang APBN,” kata dia.

Beban shortfall

Persoalan terberat yang akan dihadapi Robert adalah tradisi shortfall (selisih antara penerimaan dan target) pajak yang menyejarah sejak 2006. Selepas Dirjen Pajak Hadi Purnomo, DJP selalu rutin mengalami shortfall pajak. Memang ada kritik, bahwa Hadi sering dituduh melakukan ijon pajak, yakni pajak tahun depan ditarik ke tahun ini biar seolah-olah target penerimaan pajak terlampaui.

Meskipun Sri Mulyani teriak-teriak DJP dilarang melakukan ijon pajak, kabar yang beredar memang ijon pajak tak terjadi. Namun ijon Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ternyata dilakukan guna mengamankan penerimaan negara.

Jadi shortfall pajak memang sepertinya telah menjadi takdir DJP, termasuk Robert Pakpahan akan menghadapi masalah yang sama. Kecuali dia punya terobosan yang cespleng sehingga mulai 2018 DJP tak lagi mengalami shortfall pajak.

Dalam masa sebulan pertama bekerja, Robert memiliki beban mencari penerimaan hingga Rp282,4 triliun agar mencapai target pajak 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun. Sejak 2006 DJP tak pernah berhasil mencapai target penerimaan pajak, alias shortfall sepanjang tahun hingga tahun ini. Bahkan Menkeu Sri sudah mencanangkan pada 2018 penerimaan pajak masih shortfall alias tak tercapai.

Sebagai gambaran, shortfall pajak pada 2017 diperkirakan mencapai Rp150 triliun hingga Rp300 triliun. Pada 2016 shortfall pajak tercatat sebesar Rp213,55 triliun, lebih tinggi dibandingkan 2015 sebesar Rp198,23 triliun.

Akan kah Robert mampu mengubah tradisi gagal mencapai target penerimaan pajak sepanjang tahun? Kita tunggu saja terobosannya.

Profil singkat

Robert Pakpahan lahir pada tanggal 20 Oktober 1959 di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pada 27 November 2013 Robert dilantik menjadi Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan. Seiring dengan penyempurnaan organisasi, pada 12 Februari 2015 ia kemudian diangkat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Kementerian Keuangan.

Ketertarikan Robert di bidang keuangan dan perpajakan membuatnya memutuskan masuk di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Ia kemudian lulus Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi STAN pada tahun 1981. Setelahnya pada tahun 1985 Robert lantas meneruskan studi Diploma IV di kampus yang sama hingga tamat pada 1987. Tak berhenti disitu, ia berhasil meraih gelar Doctor of Philosophy in Economics dari University of North Carolina at Chapel Hill, USA pada tahun1998.

Sebelum didaulat sebagai dirjen, Robert pernah menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak pada tahun 2003 hingga tahun 2005. Mulai saat itu, kariernya di Direktorat Pajak pun menanjak. Sejak September 2005 Robert menduduki posisi Direktur Potensi dan Sistem Perpajakan hingga tahun 2006. Setelahnya, ia dipercaya sebagai Direktur Transformasi Proses Bisnis hingga 2011. Selanjutnya, Robert dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara pada tahun 2011.

Pada November 2014 lalu, Robert sempat mengikuti tes penulisan makalah dalam rangka rekrutmen terbuka pimpinan tinggi madya sebagai Direktur Jenderal Pajak. Berbekal pengetahuan dan pengalamannya , Robert bisa dikatakan cukup menguasai perekonomian Indonesia baik secara mikro maupun makro. Meskipun bukan orang baru di Ditjen Pajak, angannya untuk mengabdi harus pupus sebab ia dinyatakan tidak lolos seleksi tahap kedua itu.

Hingga saat ini, Robert juga menjabat sebagai jajaran direktur di Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) yang mewakili ASEAN sejak Maret 2014. Disamping menjabat sebagai Komisioner dari Indonesia Deposit Insurance Corporation, sejak April 2016 lalu ia juga didaulat menjadi Komisioner di Indonesia Infrastructure Finance.

Adakah harapan cerah buat DJP di bawah komando Robert Pakpahan? Meskipun banyak yang menyangsikan, tapi ada baiknya kita tunggu saja kiprahnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here