Robohnya MA Kami

0
157

MEMINJAM judul novel legendaris karya A.A. Navis yang terbit tahun 1956, Robohnya Surau Kami, mungkin tak terlalu berlebihan untuk menggambarkan kekhawatiran kita tentang Mahkamah Agung. Sebab, dalam beberapa hari terakhir, pemegang kekuasaan peradilan tertinggi di Indonesia itu mengeluarkan keputusan yang dianggap tidak mempunyai kepekaan terhadap penilaian publik.

Keputusan kontroversial pertama adalah ditolaknya permohonan Peninjauan Kembali (PK) Baiq Nuril Maknun. Putusan ini memperkuat vonis di tingkat kasasi yang menghukum mantan tenaga honorer SMAN 7 Mataram itu enam bulan penjara dan denda Rp500 juta subsidier tiga bulan kurungan. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan Baiq Nuril terbukti mentransmisikan konten asusila seperti yang diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sementara dalam persepsi publik, Baiq adalah korban pelecehan dari Kepala Sekolah yang mengadakan percakapan telepon dengannya.

Keputusan kedua, dikabulkannya permohonan kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung, terdakwa kasus dugaan korupsi terkait Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang merugikan negara Rp4,5 triliun.

Hakim kasasi melepaskan mantan Kepala BPPN itu dari semua tuntutan hukum. Menurut majelis hakim kasasi, Syafruddin terbukti melakukan perbuatan seperti didakwakan, tetapi perbuatan itu bukan termasuk tindak pidana. Padahal, di pengadilan tingkat pertama, Syafruddin divonis 13 tahun penjara dan denda Rp 700 juta subsider 3 bulan kurungan. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.

Oleh karena itu, seperti disampaikan Kepala Biro Humas MA, Abdullah, dalam konferensi pers di kantor MA, Selasa (9/7/2019), Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan putusan kasasi tersebut, hakim meminta agar jaksa mengeluarkan Syafruddin dari tahanan, mengembalikan segala barang bukti serta meminta jaksa memulihkan hak dan martabat Syafruddin.

Memang ketiga hakim kasasi itu berbeda pendapat, sehingga ada dissenting opinion. Ketua Majelis menyetujui putusan judex facti dari pengadilan banding bahwa dalam pemeriksaaan judex juris tidak ada kekeliruan penerapan hukum. Tapi salah satu hakim anggota menilai perkara ini  masuk ranah hukum perdata, sementara hakim anggota lain berpendapat kasus ini menyangkut hukum administrasi.  

Kita tidak hendak mengomentari kedua putusan hakim MA di atas secara hukum.  Sebab putusan pengadilan tersebut harus dianggap benar, sampai dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi –sesuai asas Res Judicata Pro Veritate Habetur. Apalagi dalam kasus ini, putusan diambil oleh pengadilan tertinggi.

Dari sisi hukum, mereka tentu punya pertimbangan sendiri. Hakim bebas memutus sesuai keyakinannya, yang oleh undang-undangnya, mereka mempunyai kekuasaan yang merdeka.

Tetapi, publik punya mekanisme pertimbangan yang lebih luas, tidak semata hukum. Publik dapat menilai ada tidaknya keadilan dengan mekanismenya sendiri. Dan keadilan itu bertolak dari rasa, bukan pasal-pasal undang-undang.

Kita mengkhawatirkan, ini makin memperparah kepercayaan masyarakat terhadap peradilan yang sudah berada di titik terendah. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebutkan  kinerja lembaga peradilan di bawah MA dipenuhi praktik korupsi. Puluhan hakim dan pegawai pengadilan sudah menjadi tersangka di KPK. Ribuan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim yang menyimpang juga membanjiri meja Komisi Yudisial. Berdasarkan World Justice Project Rule of Law 2015, Indonesia berada di peringkat ke-74 dari 102 negara. Integritas lembaga peradilan Indonesia pun hanya di ranking ke 10 dari 15 negara Asia Pasifik.

Sebab, meski MA berada di puncak piramida kekuasaan kehakiman, tidak berarti dia berada di menara gading yang tidak peduli pada persepsi khalayak.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here