Rocky Gerung Dikurung, Penguasa Untung atau Buntung?

1
1179
Rocky Gerung: Politik Itu Kontestasi, Tapi Kalian Jadikan Konfrontasi, Dungu.

Nusantara.news, Jakarta – Hari ini sedianya, Rocky Gerung memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Metro Jaya berdasarkan laporan Sekjen Cyber Indonesia yang juga relawan Jokowi-Maruf Amin, Jack Boyd Lapian, terkait dengan ucapannya tentang kitab suci sebagai fiksi saat menjadi narasumber di Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne. Namun pemeriksaannya diundur hingga besok (Jumat, 1/2) pukul 15.00 WIB.

Jika dirunut secara kronologis, pernyataan Rocky tentang kitab suci itu fiksi terujar pada 10 April 2018. Lalu, pelaporan dilakukan Jack Lapian pada 16 April 2018. Sempat ramai di perdebatkan di media sosial, namun kasus dan kontroversi itu mereda dan seperti tertelan bumi. Sampai akhirnya tersiar kabar bahwa Rocky dijadwalkan untuk diperiksa pada 31 Januari 2019. Seketika, kebingungan muncul karena kasus yang nyaris setahun tak ada kabar, kini muncul kembali.

Rocky Gerung memang tergolong berbicara lugas dan mungkin tak enak didengar bagi orang yang tak sepaham dengannya. Alumnus filsafat UI tersebut sangat rajin melontarkan kritik yang membuat panas kuping penguasa. Kecerdasannya meramu logika dengan penjelasan yang ‘menggunggah’ membuat ucapannya ditunggu banyak orang, utamanya ketika ia menjadi narasumber di ILC. Saking menguasai berbagai topik yang dibahas, pengagumnya memberi sebutan profesor, namun pembencinya menuding provokator.

Kembali ke kasusnya, Rocky Gerung sendiri mengatakan bahwa pelapornya salah memahami apa yang ia maksud. Ia tidak bermaksud sama sekali menghina agama. “Saya mulai [dalam acara ILC] kalau fiksi itu baik. Oleh karena itu saya mengartikan kitab suci sebagai fiksi. Kalau saya harus minta maaf, berarti saya minta maaf kalau fiksi itu baik? Jadi fiksi itu buruk? Kan lucu,” katanya.

Ahli Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Aceng Ruhendi Syaifullah memberi uraiannya. Aceng menjelaskan, fiksi sebetulnya untuk memberikan label terhadap sebuah objek yang merupakan produk imajinatif. Menurutnya, sesuatu yang diimajinatifkan, sesuatu yang mungkin terjadi, sesuatu yang diproyeksikan, atau diyakini akan terjadi, itu berada pada wilayah fiksional. Dia mencontohkan fiksi dalam ajaran agama seperti alam kubur, surga, dan neraka, sebab belum terjadi bagi manusia yang masih hidup di dunia.

“Fiksi tidak ada hubungan dengan kebohongan apalagi penipuan. Sedangkan fiktif itu sifatnya mengarah sesuatu yang tidak terjadi. Ketika orang berbicara tentang sesuatu yang terjadi padahal tidak terjadi, itu namanya fiktif. Fiktif dan fiksi berbeda,” ungkapnya.

Kini, respons negatif ditunjukkan melalui pelaporan dirinya dengan pasal penistaan agama akibat ucapan kitab suci itu fiksi. Seperti biasa, spekulasi mulai bergulir terkait kasus tersebut. Tuduhan kriminalisasi dan intervensi Istana menyertai keriuhan di sosial media. Mereka mengaitkan dengan gerak-gerik politik Rocky yang mulai berjarak sangat jauh dengan pemerintahan Jokowi. Pun begitu, Rocky menegaskan bahwa sikap berpolitiknya yang oposan terhadap pemerintah bukan berarti dirinya pendukung Prabowo-Sandiaga.

“Saya berpolitik oposisi untuk diri saya sendiri. Di situlah kedunguan petahana bahwa orang oposisi dianggap mendukung Prabowo-Sandi,” tegasnya (31/1).

Tentu, sekali lagi, sulit untuk secara terburu-buru memberi cap apakah pemanggilan Rocky ini adalah kriminalisasi atau apa pun itu. Akan tetapi, jika melihat polanya, ada banyak rangkaian jerat hukum yang diberikan kepada orang-orang yang beroposisi dengan pemerintah. Terlebih, seperti halnya pemidanaan terhadap Ahmad Dhani yang kini sudah masuk bui, pelaporan Rocky dilakukan juga oleh pendukung petahana.

Boleh jadi, publik menduga ada upaya untuk menghentikan hantaman-hantaman Rocky yang bertubi-tubi pada pemerintah. Jika itu benar, ancaman pada kebebasan berpendapat seperti ini merupakan ciri-ciri pemerintahan otoriter. Meski dalam kadar tertentu, hal ini masih bisa diperdebatkan.

Bau Politis dalam Kasus Rocky?

Memang, jika Rocky akhirnya terjerat hukum, segala kritiknya akan kehilangan momentum. Akan tetapi, di saat yang bersamaan, momentum simpati kepadanya bisa saja menanjak. Menguatnya indikasi otoritarianisme dan ancaman kebebasan berpendapat dapat membuat Rocky dianggap seperti martir yang perlu dibela. Sebaliknya, pemerintah bisa saja ketimban sial: dituding membungkam kebebasan.

Dalam konteks tahun politik (Pilpres) saat ini, tindakan hukum terhadap orang-orang oposisi boleh jadi turut menggerus kredibilitas kandidat lawan di mata publik, namun besar peluangnya justru akan menggerus elektabilitas petahana. Hal ini disebabkan budaya politik masyarakat Indonesia yang cenderung gampang bersimpati pada orang yang terdzolimi. Dan sah-sah saja manakala momentum ini dikapitalisasi oleh pihak oposisi dengan startegi politik playing victim untuk kepentingan elektoral.

Tidak hanya itu, pemidanaan terhadap Rocky yang dikenal sebagai pejuang demokrasi dan hak asasi manusia sejak era Orde Baru, akan memantik dukungan dan perlawanan dari para penggiat demokrasi dan HAM, serta kalangan intelektual kampus. Beberapa waktu lalu, misalnya, berbagai aktivis dan akademisi telah menggelar konsolidasi dukungan terhadap mantan dosen UI tersebut.

Haris Azhar, pegiat hak asasi manusia (HAM) yang juga Mantan koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), misalnya, pun muncul menjadi pembela Rocky. Ia menyatakan menjadi pengacara Rocky atas alasan membela kebebasan berpendapat. “Pemidanaan terhadap dia adalah upaya yang bukan saja mempidana Rocky, tetapi mempidana kecerdasan publik. Ini bukan sekadar membela Rocky, tapi membela cara berpikir,” ucapnya.

Sementara itu, Setara Institute, lembaga yang fokus mengadvokasi masalah-masalah demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) menilai bila polisi melanjutkan penyelidikan atas kasus ini seolah seperti “keranjang sampah” karena tak punya daya untuk menolak terhadap yang dilemparkan ke dalamnya.

“Seharusnya polisi bisa memilah mana kasus yang memang kuat unsur pidananya untuk dilanjutkan ke penyelidikan dan mana yang tidak. Pernyataan Rocky termasuk dalam kategori tidak masuk unsur pidana. Apa yang dilakukan Rocky masih dalam konteks keilmuan,” ungkap Ketua Setara Institute, Hendardi.

Dukungan terhadap Rocky juga mengalir dari warganet. Di media sosial, tagar #SaveRockyGerung bahkan memuncaki trending topic di twitter, pada Rabu (30/1), selang beberapa jam setelah #SaveAhmadDhani juga jadi trending topic.

Sosok Jack Boyd Lapian (kanan), pelapor Anies Baswedan, Ahmad Dhani, Fadli Zon, hingga Rocky Gerung,

Bagi sebagian orang, aroma politis dalam kasus Rocky terbaca manakala pelapornya yaitu Jack Boyd Lapian, tercatat sebagai relawan Jokowi-Ma’ruf Amin, pendiri Basukti Tjahaya Purnama (BTP) Network, dan kerap melaporkan tokoh-tokoh yang berada di kubu Prabowo. Dalam kurun waktu dua tahun lebih ke belakang, nama-nama seperti Anies Baswedan, Ahmad Dhani, Fadli Zon, Habiburokhman, Ferdinand Hutahaean, hingga Rocky Gerung, dilaporkan Jack Lapian ke polisi.

Anies pernah dilaporkan ke polisi terkait pidatonya di Balai Kota DKI yang menyinggung pribumi, sesaat setelah menjadi gubernur DKI Jakarta. Ahmad Dhani yang juga caleg dari Partai Gerindra dilaporkan atas cicitan-cicitannya melalui akun twitter-nya karena disebut mengujar kebencian. Lalu, Wakil Ketua DPR sekaligus politikus Partai Gerindra, Fadli Zon,  dilaporkan Jack Lapian karena dituduh menyebarkan hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet.

Sementara Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman dilaporkan atas tuduhan menyebarkan kebencian dalam akun media sosial pribadinya dengan menyebut bahwa mudik lebaran 2018 lalu itu seperti neraka. Dan, Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean juga menjadi sasaran laporan Jack Lapian lantaran cicitan Ferdinand di akun twitternya yang dianggap mencemarkan nama baik pendukung Jokowi.

Lepas dari apa pun, sebenarnya kasus Rocky dan Ahmad Dhani memperlihatkan dua kelemahan dunia hukum: banyaknya pasal karet (utamanya dalam pasal ujaran kebencian, UU ITE) dan penegakan hukum yang terkadang dipengaruhi oleh tekanan politik. Kelemahan ini tentu saja mengancam kebebasan berpendapat dan merusak demokrasi. Penegakan hukum yang sejatinya membuat demokrasi berjalan sehat, justru dipakai alat yang membuat ruang gerak demokrasi menjadi kaku.

Sebab itu, utamanya di tahun politik ini, pemerintahan Jokowi idealnya harus ekstra hati-hati dalam memproses hukum Rocky Gerung. Pihak kepolisian juga diharapkan fokus dalam penegakan hukum secara adil dan profesional, tidak coba-coba bermain politik. Mata publik kini menyorot ke mana arah kasus Rocky Gerung ini berjalan? []

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here