Rocky Gerung Dipolisikan, Bagaimana Tanggung Jawab Media?

1
309
Rocky Gerung

Nusantara.news, Jakarta – Rocky Gerung dilaporkan Sekjen Cyber Indonesia yang juga relawan Jokowi-Maruf Amin, Jack Boyd Lapian, terkait ucapannya tentang kitab suci sebagai fiksi saat menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada 10 April 2018. Sempat ramai diperdebatkan, lalu mereda bak ditelan bumi. Sampai pada akhirnya kasus yang nyaris setahun tak ada kabar, kini muncul kembali. Rocky pun memenuhi panggilan polisi pada Jumat (1/2) ini.

Terlepas apakah kasusnya berbau politis karena Rocky kerap membuat kuping penguasa panas dengan kritik-kritiknya atau apa pun itu, sebenarnya ada pertanyaan yang terkadang luput. Apakah seorang narasumber yang dilaporkan karena opininya di sebuah media massa (cetak/elektronik) bisa serta-merta dilaporkan ke polisi? Jika narasumber tersebut kemudian harus berurusan dengan polisi, bagaimana tanggung jawab media yang bersangkutan?

Pertanyaan tersebut penting diajukan, sebab kasus Rocky bermula saat dirinya berbicara sebagai narasumber di sebuah acara produk jurnalistik yang dilindungi oleh undang-undang, yakni ILC. Para narasumber yang diundang untuk hadir dan berbicara dalam acara tersebut tentu saja dipilih dan diketahui oleh pemimpin redaksi. Penegasan ILC sebagai produk jurnalistik juga diungkapkan oleh Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo.

“ILC selama ini masih menjalankan fungsi jurnalistik sebagaimana diamanatkan dalam UU 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu menjalankan fungsi pendidikan kepada publik, menyampaikan hal-hal faktual yang perlu diketahui publik, memberikan hiburan, dan menyampaikan kritik sosial,” ujarnya dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

Rocky Gerung, sebenarnya dia bukan satu-satunya narasumber yang dipidanakan lantaran ucapannya dalam sebuah acara produk jurnalistik. Sebagai contoh, peneliti Indonesian Legal Roundtable, Erwin Natosmal Oemar pernah dilaporkan ke polisi karena menyampaikan opini dalam ILC dengan tajuk “Buntut Kasus Sarpin: MA vs KY” di tvOne, 25 Agustus 2015 silam. Erwin disebut telah mengeluarkan pernyataan yang tidak mendasar, tendensius, dan sangat merugikan institusi Polri secara umum, serta Irjen (Pol) Anton Charliyan secara khusus.

Kemudian ada penggiat sosial media Jonru Ginting dilaporkan dengan tuduhan ujaran kebencian yang berujung pada penahanann oleh polisi. Jonru diduga ditahan akibat penampilannya di acara ILC bertajuk “Halal-Haram Saracen” pada 28 Agustus 2017.

Sementara Dahnil Anzar Simanjuntak yang kala itu sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dilaporkan seseorang terkait pernyataannya saat menjadi narasumber di program Realitas bertajuk ‘Benang Kusut Kasus Novel’ yang ditayangkan Metro TV pada 8 Januari 2018. Ia diperiksa sebagai saksi terkait pernyataannya dalam program salah satu televisi swasta tersebut. Pada program itu, Dahnil menduga bahwa ‘Mata Elang’ yang sebelumnya dilepas polisi, sebagai pelaku penyerang Novel.

Kriminalisasi narasumber juga menimpa Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi saat menanggapi penyelenggaraan turnamen tenis yang digelar Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) MA dalam artikel di Harian Kompas pada 12 September 2018 lalu dengan judul artikel “Hakim di Daerah Keluhkan Iuran”. Tanggapan Farid tersebut dinilai berisi tuduhan bahwa MA telah melakukan pungutan liar (pungli) sehingga 64 hakim MA melaporkannya ke kepolisian dengan dugaan kasus pencemaran nama baik.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Nawawi Bahrudin, menilai narasumber merupakan bagian dari pertanggungjawaban media. Pemilihan narasumber tentunya sudah melewati proses redaksional, sehingga menjadi tanggung jawab media. Sebab itu, ketika ada pihak yang merasa dirugikan sebenarnya ada mekanisme yang harus dilalui. Salah satunya, melalui mediasi ataupun ajudikasi dengan Dewan Pers. Pihak-pihak itu tidak bisa langsung melaporkan opini narasumber sebagai tindakan kriminal ke aparat kepolisian.

Di pihak lain, kepolisian juga seharusnya bisa memilah mana kasus yang memang kuat unsur pidananya untuk dilanjutkan ke penyelidikan dan mana yang tidak. Sebab dalam konteks Rocky, sebagaimana dikatakan oleh Direktur Setara Institute Hendardi, pernyataan Rocky termasuk dalam kategori tidak masuk unsur pidana. Menurutnya, apa yang dilakukan Rocky masih dalam konteks keilmuan.

Akhirnya, jika para narasumber yang berpendapat dalam suatu kegiatan jurnalistik itu terus dipidanakan, maka ke depan tak hanya kebebasan pers yang terancam, tetapi juga para wartawan akan semakin kesulitan dalam mencari narasumber. Lebih dari itu, demokrasi pun menjadi terkekang.[]

Baca juga:

Rocky Gerung Dikurung, Penguasa Untung atau Buntung?

1 KOMENTAR

  1. You actually make it appear so easy along with
    your presentation however I find this topic to be really one thing that I
    believe I’d never understand. It kind of feels too complex
    and extremely wide for me. I am having a look ahead in your next post, I will attempt to get the grasp of it!

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here