Rohingya Butuh Penyelesaian Politik Ketimbang Sekedar Santunan

1
91
Prajurit TNI AU membongkar muat bantuan sosial Pemerintah Indonesia untuk pengungsi Rohingya dari pesawat Hercules di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Aceh, Minggu (17/9). ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/pras/17.

Nusantara.news, Jakarta – Konflik Rohingya dan etnis Burma sudah berlangsung sejak lama. Penyebabnya tak lain konflik kerajaan-kerajaan di Burma itu sendiri sejak Abad XV. Ketika itu Kerajaan Burma menyerbu Kerajaan Mrauk U di wilayah Arakan (kini Rakhine) yang dipimpin oleh Narameikhla hingga terusir dari negaranya pada 1405 M.

Raja itu mengungsi ke Bengali (Bangladesh) selama 24 tahun. Berkat bantuan Raja Bengali, Narameikhla kembali mendapatkan tahtanya. Sejak itu dia merekrut warga muslim Bengali yang disebut-sebut sejumlah kalangan sebagai cikal bakal orang-orang Rohingya. Bukan itu saja, kendati tetap memeluk Buddha, Narameikhla mengubah namanya menjadi Soleiman Shah (1530-1534 M).

Baca : Rohingya Dibenci Burma Sejak Abad XV, Begini Ceritanya

Populasi warga muslim di Arakan meningkat pesat pada Abad XVII. Kala itu warga Muslim yang didatangkan dari Bengali lebih makmur ketimbang penduduk setempat. Kesenjangan sosial itu memantik kecemburuan sosial warga setempat. Cilakanya, tahun 1785 Arakan kembali jatuh ke tangan Burma. Warga muslim asal Bengali kembali terusir. Pada 1799 M tercatat 35 ribu warga muslim di Arakan mengungsi ke Chittagong yang dikuasai pemerintah Inggris.

Di Chittagong, warga Arakan yang mengungsi ke sana menyebut sebagai Rooinga yang berarti warga asal Arakan. Selanjutnya nama itu dieja menjadi Rohingya. Tahun 1826 Kerajaan Inggris menguasai Arakan. Mereka datangkan kembali orang-orang Rohingya untuk mengerjakan tanah-tanah pertanian.

Untuk itu, Teuku Rezasyah, selaku pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran, Bandung, menyebut kunci penyelesaian konflik etnis yang tak kunjung mengusai antara Pemerintah Myanmar dan warga Rohingya di tangan Inggris. Sebab Inggris yang pernah menjajah Myanmar memiliki dokumen otentik terkait keberadaan warga Rohingya di wilayah Rakhine Barat.

“PBB harus tegas! Khususnya kepada Inggris. Ini perlu dipertanyakan mengapa PBB hingga saat ini sulit sekali mendesak Inggris untuk membuka dokumen otentik negara Myanmar, apakah memang dulu yang ada di sana mayoritas Buddhist,” tuding Reza kepada wartawan Republika, Selasa (5/9) yang lalu.

Tanpa adanya dokumen otentik itu, lanjut Reza, tragedy kemanusiaan terhadap warga Rohingya akan terus berulang. Perlu pula ditanyakan, kenapa Inggris tak mau terbuka soal Rohingya. Sebab imbas dari ketidak-jelasan itu membuat warga Rohingya berstatus tanpa kewarganegaraan (Stateless) yang membuatnya dikuyo-kuyo oleh siapapun pemerintahan Myanmar.

“Kekerasan ini juga terjadi dikarenakan Myanmar tidak memiliki desain pembangunan yang menyeluruh. Mereka tidak memiliki konsepsi bangsa, misalnya ketika Rohingya tidak terlahir dengan kecerdasan yang sama dengan bangsa Yahudi, sehingga keteguhan mereka tidak kuat,” urainya lagi.

Selain itu Reza juga menyayangkan tidak adanya ketegasan diantara negara Islam, terutama saat bicara di forum-forum PBB untuk membantu warga muslim yang menjadi korban konflik kekerasan, termasuk Rohingya. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang banyak duitnya juga dinilainya belum berbuat banyak dalam membantu penyelesaian politik bagi warga Rohingya.

“Umat Islam harus bersatu dan bersuara semua, baru bisa menyelamatkan warga Rakhine, karena konflik ini sudah berlarut-larut ya, sejak lama. Kemudian Inggris juga harus perlihatkan dokumen untuk kejelasan warga Rohingya,” dosen Universitas Padjajaran (Unpad) itu menegaskan.

Sikap pemerintah Myanmar sendiri, melalui Aung San Suu Kyi yang juga penguasa de facto di Myanmar mulai melunak sejak mendapatkan kecaman dari berbagai kalangan. Namun Suu Kyi tetap berpendapat, sebagaian besar warga Rohingya masih ada di Rakhine. Pihaknya juga menyambut baik pemulangan pengungsi Rohingya yang di Bangladesh saja sudah mencapai 279 ribu pengungsi dan berjanji akan memperlakukan seperti warga negara Myanmar lainnya.

Pemerintah India sendiri belakangan juga merasa “terbebani” oleh kehadiran sekitar 40 ribu pengungsi asal Rohingya. Meletusnya pertikaian antara militer Myanmar dan etnis Rohingya sudah pasti akan menyulitkan upaya pemulangan 40 ribu pengungsi yang sebagian besar nama-namanya sudah terdaftar di United Nations High Commisioner for Refugees (UNHCR). Tapi pemerintah India tetap menganggapnya sebagai imigran gelap.

Operasi militer terhadap warga Rohingya kembali digencarkan sejak militant Rohingya yang bergabung dalam Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (Arakan Rohingya Save Army/ARSA) menyerbu sejumlah pos polisi dan militer di sejumlah kota di Rakhine Barat sepanjang Agustus 2017. Sejak itu pemerintah Myanmar menggencarkan operasi yang targetnya meluas, bukan hanya mencari tentara ARSA melainkan juga membakar perkampungan warga Rohingya.

Dewan Hak Azasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak tinggal diam. Bahkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut adanya indikasi pembersihan etnis. “Kalau sepertiga dari etnis Rohingya mengungsi apakah ada istilah yang lebih tepat selain pembersihan etnis,” begitu ucap Guterres dalam pidatonya, Rabu (13/9) pekan lalu.

Memang, persoalan Rohingya begitu pelik. Akar persoalannya adalah politik. Terlebih warga Rohingya yang mengaku tinggal di Rakhine sejak Abad XV hingga XVII hanya dianggap sebagai warga pendatang di Myanmar.

Terlebih setelah diterapkannya Konstitusi baru Myanmar (Constitution of the Republic of the Union of Myanmar 2008) yang menghapus warga Rohingya dari kewarganegaraan Myanmar. Pemerintah hanya mengakui 135 kelompok etnis yang berbeda yang dikelompokkan dalam delapan ras etnis meliputi: Kachin, Kayah, Kayin, Chin, Mon, Bamar, Rakhine, dan Shan. Rohingya tidak tercatat di sana.

Penyelesaian politik yang paling ideal adalah right to self determination atau penentuan nasib sendiri. Atau setidaknya ada otonomi khusus untuk wilayah di Rakhine Barat yang memiliki penduduk mayoritas Rohingya. Penentuan nasib sendiri bukan hal yang tabu bagi PBB. Namun sepertinya opsi ini akan mendapat penentangan dari pemerintah Myanmar.

Maka pemberian kewarganegaraan dan hak-hak politik yang khusus bagi warga Rohingya untuk mengatur wilayah tempat tinggalnya bisa dijadikan opsi yang ditawarkan kepada pemerintah Myanmar. Sebab pembinasaan manusia adalah kejahatan manusia yang sangat luar biasa.

Jadi, persoalan Rohingya bukan semata-mata pemberian Santunan yang meskipun itu penting namun tidak menyelesaikan persoalan hingga ke akar-akarnya. Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana Indonesia memprakarsai penyelesaian politik yang prinsip-prinsipnya sudah diatur pada Piagam PBB. Inilah sebenarnya yang menjadi harapan kita kepada Presiden Jokowi.[]

1 KOMENTAR

  1. Rohingya itu butuh apa saja karena telanjur telantar … kompleksitasnya tdk hanya yg ada di permukaan, akar sejarahnya pun msh sulit terurai … ketegasannya kaumnya utk berafiliasi jg belum tampak jelas … kita mmg berharap pd pemerintah Jokowi ini. Namun, dng persoalan yg begitu kompleks, jangan2 kita yang terlalu berharap banyak dan di luar kemampuan pemerintaj ini.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here