Rohingya, Dunia Buta dan Tuli

0
179
Etnis Rohingya dianggap tak punya negara (stateless). Foto: Reuters

Nusantara.news – Kekerasan berlatar SARA kembali terjadi beberapa hari ini di Wilayah Buthidaung, Rakhine State, sebuah negara bagian di pantai barat Myanmar, dimana minoritas Muslim Rohingya tinggal. Kekerasan dipicu oleh penyerangan diduga kelompok teroris terhadap sekitar 30 kantor polisi di wilayah tersebut pada 27 Agustus lalu. Penyerangan terjadi setelah Komisi Khusus PBB untuk Rakhine yang diketuai Kofi Annan mengeluarkan laporan final pada tanggal 24 Agustus.

Dalam hitungan beberapa hari, konflik telah menewaskan puluhan orang dan menyebabkan gelombang pengungsi etnis Rohingya yang jumlahnya puluhan ribu ke Bangladesh. Anak-anak dan wanita banyak menjadi korban dari operasi balasan dari pemerintah Myanmar tersebut.

Kekerasan terhadap etnis Rohingya merupakan bencana kemanusiaan yang sangat memprihatinkan, tapi sayang, meski kerap terjadi berulang-ulang, respon dan bantuan dunia internasional, terutama negara-negara Kawasan termasuk kelompok ASEAN, begitu lamban. Sangat dapat dibenarkan jika Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa dunia “buta dan tuli terhadap keadaan mereka”, sebagaimana ditulis channelnewsasia. Turki sendiri akan membawa isu kekerasan terhadap Rohingya ke Majelis Umum PBB bulan depan, mendesak agar masyarakat internasional meningkatkan upaya bantuan terhadap etnis Rohingya.

Rohingya adalah komunitas atau etnis tanpa kewarganegaraan (stateless) terbesar di dunia. Dalam konflik terakhir, yang terjadi sejak 28 Agustus lalu, mereka berbondong-bondong melarikan diri ke Bangladesh, menghindari konflik antara kelompok militan dan militer Myanmar.

Badan pengungsi PBB (UNHCR) mencatat lebih dari 3.000 orang telah tiba di Bangladesh dalam tiga hari terakhir.

Wilayah Rakhine dengan mayoritas masyarakatnya yang miskin merupakan tetangga Bangladesh, tempat ini telah menjadi wadah kebencian berlatar agama yang menyasar korban etnis Muslim Rohingya. Etnis Rohingya kerap dicerca dan dianggap sebagai imigran ilegal di Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha.

Sementara itu, tokoh penerima nobel perdamaian yang juga pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi telah menjelma sosok ironi dalam kasus kekerasan etnis Rohingya. Dia telah menolak tuduhan terjadinya kekejaman di negaranya dan menolak visa bagi pejabat PBB yang bertugas menyelidiki tuduhan itu, tentu sebuah sikap yang bertolak belakang dengan statusnya sebagai penerima nobel. Wajar jika sejumlah nama besar di bidang perdamaian seperti Desmon Tutu, Malala Yousafzai, hingga Jose Ramos-Horta meminta nobel perdamaian dicabut dari Su Kyi.

Menurut sebuah data satelit, kebakaran di Rakhinee meluas di setidaknya di 10 wilayah negara bagian Myanmar itu, setelah dimulainya tindakan militer terhadap Muslim Rohingya di negara tersebut. Diduga tentara Myanmar menembaki warga tanpa pandang bulu, mulai pria Rohingya yang tidak bersenjata, wanita dan anak-anak serta melakukan serangan dan pembakaran.

Pemerintah Myanmar mengumumkan hampir 100 orang terbunuh sejak terjadinya kekacauan yang dimulai Jumat lalu itu, ketika orang-orang bersenjata, yang dilaporkan berasal dari kelompok Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) melakukan serangan sebelum fajar ke kantor-kantor polisi di wilayah setempat.

Pihak Myanmar menuding teroris-ekstremis Rohingya-lah yang memulai baku tembak dengan pasukan pemerintah, sementara orang-orang Rohingya justru menyalahkan pihak tentara yang dituduh melakukan pembunuhan di luar proses hukum.

Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan, “sangat prihatin dengan laporan warga sipil yang terbunuh,” kata juru bicaranya, Stephane Dujarric.

Guterres telah meminta Bangladesh untuk meningkatkan bantuan kepada warga sipil yang melarikan diri dari konflik kekerasan tersebut. Tercatat, banyak dari mereka yang melarikan diri ke Bangladesh adalah perempuan dan anak-anak dan beberapa di antaranya dalam kondisi terluka.

Zeid Ra’ad al-Hussein, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, mengutuk serangan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak yang kemudian memicu konflik bersenjata. Tapi dia juga mengatakan, kepemimpinan politik memiliki kewajiban untuk melindungi semua warga sipil “tanpa diskriminasi”.

Pengungsi Rohingya menjadi masalah sosial tersendiri bagi Bangladesh yang masih tergolong negara miskin. Sebab itu, negara tersebut sempat menolak ratusan etnis Rohingnya yang memaksa masuk ke negaranya. Pada Senin (28/8) Bangladesh mengembalikan paksa sekitar 90 pengungsi Rohingya ke Myanmar.

Pada tahun 2016, saat tindakan militer terhadap etnis Rohingya mulai diberlakukan, Bangladesh menerima sekitar 87.000 pengungsi, tentu saja secara sosial ini membuat negara tetangga Myanmar itu kerepotan. Diperkirakan, sekarang ada sekitar 400 ribu pengungsi Rohingya di Bangladesh yang menempati kamp-kamp kumuh di dekat perbatasan dengan Myanmar. Oleh sebab itu, Bangladesh saat ini menawarkan operasi militer gabungan dengan Myanmar untuk “menumpas” kelompok milisi bersenjata.

Isu pembersihan etnis

Tahun 2016 lalu, saat konflik serupa juga menyebar luas di seluruh negara bagian Rakhine, UNHCR menuding sempat Myanmar melakukan pembersihan etnis. Pejabat PBB menyatakan Myanmar telah melakukan “pembersihan etnis” terhadap warga Muslim etnis Rohingya. Militer Myanmar saat itu dilaporkan telah membunuh dan menyiksa serta memperkosa warga Rakhine.

Menurut data PBB juga, sekitar 30 ribu warga Rohingya terpaksa meninggalkan rumah mereka di Myanmar dan mencoba melarikan diri ke Bangladesh. Namun, penjaga perbatasan Bangladesh menolak mereka. Malah sejumlah warga Rohingya ditembaki saat mereka mencoba menyeberangi Sungai Naf, sungai yang memisahkan Myanmar dengan Bangladesh, menurut laporan Reuters.

Warga etnis Rohingya terusir dari negaranya, Rakhine. Foto: Reuters

John McKissick, kepala UNHCR saat itu menyatakan kepada BBC, militer Myanmar membunuhi dan menembaki warga, memenggal kepala anak-anak, memperkosa wanita, membakar dan menjarah sejumlah rumah, sehingga menyebabkan warga terpaksa menyeberangi sungai ke Bangladesh. Namun, semua laporan itu dibantah oleh otoritas Myanmar.

Setelah beberapa waktu tak terdengar, kasus kekerasan terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya di Myanmar kini meletup kembali. Semestinya, lembaga seperti ASEAN, dimana Myanmar sebagai salah satu anggotanya bersuara keras mengutuk rezim pemerintah Myanmar. Juga memberi solusi bagi etnis Rohingya yang terusir dari negaranya.

Tapi, entah kenapa, ASEAN terlihat selalu “mandul” dalam menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan yang terjadi di negara-negara anggotanya, dalam konflik Marawi Filipina misalnya, nyaris tidak terlihat peran perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ini, padahal juga melibatkan korban kemanusiaan yang cukup banyak.

Prinsip non-intervensi yang menjadi golden rule dan tercantum dalam Piagam ASEAN ditengarai menjadi penyebab perhimpunan ini tidak bisa berbuat banyak ketika ada konflik internal negara anggotanya, bahkan untuk mengatasi pelanggaran kemanusiaan yang korbannya sudah melintas negara sekalipun. Bisa juga, hal ini disebabkan tidak adanya kepemimpinan yang kuat dan berkarakter di ASEAN seperti era Sukarno, Soeharto, Mahathir Muhammad, atau Lee Kwan Yew.

Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN seharusnya memiliki peran yang lebih untuk membantu penyelesaian konflik kemanusiaan ketimbang negara anggota lain. Jika perlu Indonesia mendorong agar prinsip non-intervensi itu diubah karena sudah tidak relevan lagi. Sebab, secara internasional Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga perdamaian dunia, salah satunya menjaga Kawasan agar tetap damai. Indonesia harus malu dan sangat tersentil oleh pernyataan presiden Turki Recep Tayyep Erdogan, bahwa “dunia sudah buta dan tuli” terhadap kondisi etnis Rohingya. Jangan-jangan, Indonesia memang sudah seperti itu. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here