Rohingya, Pembuktian Jokowi Tokoh Islam Dunia dan Soekarnois

2
307

Nusantara.news, Jakarta – Sebagai negara besar dan salah satu pendiri ASEAN, Indonesia seyogyanya sudah memainkan peran lebih aktif melindungi dan menghentikan proses genosida atau pemusnahan terhadap warga Rohingya di  negara bagian Rakhina, Myanmar. Terlebih ada kecurigaan, pemusnahan itu lebih sebagai cara junta militer Myanmar yang berkonspirasi dengan Cina untuk mengalihkan kemarahan warga lokal Budha menyusul hancurnya kehidupan mereka akibat ekplorasi gas alam bawah laut lepas pantai barat Myanmar dan pembangunan pipa gas melewati Rakhine.

Peran Internasional Indonesia

Tata krama diplomasi internasional memang harus ditempuh. Tetapi Indonesia, tidak cukup hanya memerintahkan Menlu Retno menemui otoritas Myanmar atau berkomunikasi dengan Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa, menampung pengungsi Rohingya dan mengirim bantuan kemanusiaan.

Sebab, prilaku Myanmar terhadap warga Rohingya sudah melampaui batas -batas prikamanusiaan dan juga batas-batas kesepakatan yang dicapai oleh organisasi-organisasi antar negara

Bagi Indonesia, yang merupakan pelopor terbentuknya ASEAN dan gerakan Non-Blok, wajib mengambil langkah-langkah lebih konkret berupa penghentian dengan segera pemusnahan warga Rohingya di Myanmar.

Setidaknya adal tiga dasar bagi Indonesia mengambil langkah-langkah lebih konkret tersebut.

Pertama, terkait dengan tujuan dan prinsip Piagam ASEAN. Dalam pasal (1) disebutkan, bahwa tujuan ASEAN adalah memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan.

Dalam pasal 4 disebutkan, menjamin bahwa rakyat dan Negara-Negara Anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis.

Kedua, Dasasila Bandung yang merupakan kesepakatan Konfrensi Asia Afrika yang dilaksanakan 18 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung

Dalam poin 1 Dasasila Bandung disebutkan, Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan, serta asas-asas kemanusian yang termuat dalam piagam PBB.

Sementara dalam poin 3 disebutkan, Mengakui persamaan semua suku-suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil.

Patut dikemukakan, Konfrensi Asia Afrika merupakan cikal bakal pertemuan antara  lima perdana menteri yang salah satunya adalah Perdana Menteri Birma atau Myanmar sekarang. Empat perdana menteri lainnya adalah dari Srilangka, India, Pakistan, dan Indonesia.

Kelima perdana menteri tersebut mengadakan Konferensi di Bogor pada tanggal 28 dan 29 Desember 1954, yang dikenal dengan sebutan Konferensi Panca Negara. Konferensi Bogor ini-lah yang merumuskan kesepakatan bahwa Konferensi Asia Afrika diadakan atas penyelenggaraan bersama dan kelima negara peserta Konferensi Bogor tersebut menjadi negara sponsornya. Undangan kepada 25 negara-negara peserta disampaikan oleh Pemerintah Indonesia tetapi atas nama lima negara sponsor tersebut yang, sekali lagi, salah satunya adalah Myanmar.

Ketiga, terkait kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif.  Menlu Indonesia  Mochtar Kusumaatmaja mengatakan, politik luar negeri yang bebas dan aktif adalah politik luar negeri sebagai strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain.  Politik luar negeri diartikan sebagai suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa. Pelaksanaan politik luar negeri diawali oleh penetapan kebijaksanaan dan keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal serta faktor-faktor internasional sebagai faktor eksternal.

Memainkan peran di kancah internasional bukan hal baru bagi Indonesia. Indonesia malah beberapa kali menjadi pelopor. Misalnya menjadi pelopor penyelenggaraan Konfrensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasasila Bandung itu. Kemudian pelopor pembentukan ASEAN.

Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia bisa dikatakan adalah pemimpin ASEAN, kebijakan-kebijakan ekonomi ASEAN sangat tergantung dari cara Indonesia bersikap.

Dalam diua even internasional ini, Indonesia bukan tidak dikecam. Penyelenggaraan Konfrensi Asia Afrika membuat Indonesia dikecam oleh negara-negara kapitalis. Sementara ketika Indonesia memelopori pembentukan ASEAN, giliran Pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) yang mengeluarkan kecaman keras.

RRC ketika itu menuduh bahwa ASEAN merupakan suatu proyek pemerintah fasis Indonesia yang berupaya menggalang suatu kelompok kekuatan di kawasan Asia Tenggara yang menentang Cina dan komunisme. RRC juga menuduh bahwa dalang dari kegiatan yang diprakarsai oleh pemerintah fasis Indonesia tersebut adalah Amerika Serikat. Uni Soviet tidak menunjukkan sikap penentangan, tetapi menganjurkan agar ASEAN digantikan oleh sebuah lembaga keamanan bersama bangsa-bangsa Asia, yaitu Asian Collective Security System. Citra kurang menguntungkan dari ASEAN juga muncul dari Jepang. Jepang bahkan meramalkan ASEAN akan bubar dalam waktu yang singkat.

Sikap dan penilaian berbeda dari negara luar ASEAN, datang dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Mereka menyambut positif berdirinya ASEAN. Hal itu dapat dipahami karena negara-negara Barat sangat menginginkan suatu kawasan damai dan perkembangan ekonomi di kawasan tersebut untuk meredam bahaya komunisme di Asia Tenggara.

Walau dikecam, dalam perjalanan selanjutnya, ASEAN mulai menunjukkan diri sebagai kekuatan ekonomi yang mendapat tempat di wilayah Pasifik dan kelompok ekonomi lainnya di dunia.

Indonedia juga mengambil peran dalam sejumlah misi pemeliharaan perdamaian dunia  dan keamanan internasional. Dalam hal ini Indonesia sudah cukup banyak mengirimkan Kontingen Garuda (KONGA) ke luar negeri. Sampai tahun 2014 Indonesia telah mengirimkan kontingen Garudanya sampai dengan kontingen Garuda yang ke duapuluh tiga. Pengiriman Misi Garuda yang pertama kali dilakukan pada bulan Januari 1957, dilatarbelakangi konflik Timur Tengah terkait masalah nasionalisasi Terusan Suez yang dilakukan oleh Presiden Mesir Ghamal Abdul Nasser pada 26 Juli 1956.

Indonesia juga mengirimkan kontingen untuk diperbantukan kepada United Nations Operations for the Congo (UNOC) sebanyak satu batalyon. Pengiriman pasukan ini terkait munculnya konflik di Kongo (Zaire)

Sejak tahun 1975 hingga kini dapat dicatat peran Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia semakin berperan aktif, ditandai dengan didirikannya Indonesian Peace Security Centre (IPSC/Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia) pada tahun 2012, yang di dalamnya terdapat unit yang mengelola kesiapan pasukan yang akan dikirim untuk menjaga perdamaian dunia (Standby Force).

Pembuktian Jokowi

Kasus Rohingya kini ada di depan mata. Sebelumnya, Indonesia juga dihadapkan pada ancaman teroris internasional yang ditandai dengan masuknya teroris ISIS ke Marawi, Filipina. Sampai saat ini tentara Filipina masih belum berhasil menekuk ISIS.

Kita belum tau tahu ancaman apa lagi yang akan terjadi di kawasan Asia atau ASEAN. Namun potensi konflik sudah tampak di depan mata.

Rudal balistik antar benua milik Korea Utara berhulu ledak nuklir tidak hanya membuat Jepang  dan Korea Selatan kerkeringat dingin, tetapi juga menyulut kontroversi internasional.

Belum lagi sengketa Laut Cina Selatan di mana Cina menegaskan menolak semua aturan panel arbitrasi PBB tentang klaimnya atas wilayah Laut Cina Selatan. Penolakan itu membuat Cina terus terlibat sengketa perbatasan dengan sejumlah negara Asia.

ASIA diduga akan semakin berkecamuk, menyusul ambisi maha besar Presiden Cina Xi Jinping yang mulai membangun One Belt One Road (OBOR) atau satu sabuk satu jalan sejak tahun 2013.  Melalui OBOR Cina ingin membangun jaringan infrastruktur sebagai jalur ekonomi dan perdagangan baik lewat laut maupun darat yang bertitik-tolak dari RRT dan meluas sampai ke seluruh negara di berbagai penjuru dunia, termasuk Asia. Inisiatip yang tidak tidak menyenangkan negara-neraga Barat ini diduga akan membuat Asia berkecamuk.

Kasus Rohingya itu sendiri menurut analis terkait dengan proyek gas dan jalur pipa Shwe milik Cina yang mengeksplorasi gas alam bawah laut di lepas pantai barat Myanmar dan dual pipa gas yang dibangun melewati negara bagian Rakhine, Shan dan Burma Tengah.

Proyek ini membuat warga Budha protes besar karena menghancurkan kehidupan nelayan, merampas ribuan hektar tanah dan membuat puluhan ribu warga lokal Budha menganggur.

Menueut analis, pemusnahan terhadap warga Rohingya merupakan cara junta militer Myanmar yang berkonspirasi dengan China mengalihkan perhatian warga lokal Budha yang marah. Junta milter menciptakan kaum Rohingya yang Islam sebagai cara  meredam kemarahan warga lokal Budha.

Sesungguhnya, warga Kristen di Myanmar lebih banyak ketimbang warga Islam.  Menurut sensus 2014, penduduk Myanmar yang beragama Budha mencapai 87.9%, Kristen 6.2%, islam 4.3, animisme 0.8%, Hindu 0.5%, lainya 0.2% dan tak beragama 0.1%.

Di Rakhine yang total penduduknya mencapai 2.098.807 jiwa, beragama Budha mencapai 96.2, Kristen 1,8 persen, dan islam 1,4 persen, sisanya agama lain.

Mengapa bukan penduduk Kristen yang dijadikan sara meredam kemarahan warga lokal Budha? Tampaknya hal ini terkait dengan masalah ras. Sebab penduduk beragama Kristen di Myanmar adalah ras Myanmar, sementara  penduduk beragama islam adalah ras Bangladesh.

Tetapi apa pun penyebabnya, kasus Rohingya menjadi entri poin bagi Presiden Jokowi untuk mengulang peran Indonesia yang beberapa kali memainkan peran penting dalam percaturan politik internasional dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia.

Organisasi ASEAN yang sejatinya adalah “milik” Indonesia bisa dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi sebagai kendaraan masuk dan memainkan politik internasional secara lebih intens. Tentu saja bukan dalam koridor perang, melainkan dalam koridor kepentingan nasional seperti yang dikemukakan mantan Menlu Mochtar Kusumaatmadja.

Dalam perspektif sejarah penyelenggaraan Konfrensi Asia Afrika, pembentukan ASEAN yang dimotori Indonesia, dalam perpektif kepentingan nasional dan keberadaan indonesia sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, seyogyanya sudah mendorong Presiden Jokowi memainkan peran yang lebih signifikan dalam kasus Rohingya.

Jokowi juga sering mengidentifikasi diri dengan Presiden Soekarno, terutama terkait jargon trisakti. Pusat Studi Strategi Islam di Amman, Yordania juga menetapkan Presiden Joko Widodo sebagai tokoh Muslim paling berpengaruh peringkat 13 di dunia tahun 2017.

Ditambah dengan sikap Presiden Turki Erdogan, Inggris dan dunia internasional yang mengecam pemusnahan terhadap etnis Rohingya, seharusnya sudah mendorong presiden Jokowi mengambil langkah-langkah lebih konkret untuk melindungi dan menghentikan dengan segera pemusnahan etnis Rohingya di  Rakhine, Myanmar.

Pelanggaran hak azasi manusia yang tidak masuk akal yang dilakukan junta militer Myanmar terhadap etnis Rohingya di  Rakhine, adalah peluang, momentum, tantangan, sekaligus pembuktian  bagi Jokowi sebagai Soekarnois, sebagai tokoh Islam paling berpengaruh di dunia. Jika pembantaian etnis Rohingya itu benar karena kepentingan Cina, maka kasus itu sekaligus menjadi ajang yang tepat bagi Jokowi untuk membuktikan dirinya bukan proxy Pemerintah Cina di Indonesia. []

2 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here