Rohingya yang Dibantai, Indonesia yang Mencekam

0
220
Polisi melakukan razia di jalan Yogya-Solo untuk mengantisipasi mobilisasi massa dan gangguan keamanan terkait aksi peduli Rohingya di Candi Borobudur, Magelang,

Nusantara.news, Jakarta – Ribuan polisi dikerahkan ke Magelang. Ini berkaitan dengan Aksi Bela Rohingya di Masjid An-Nur, dekat Candi Borobudur, Magelang. Semula aksi itu akan digelar di Taman Wisata Candi Borobudur. Tapi, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memerintahkan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono untuk tidak mengeluarkan izin aksi tersebut. Akhirnya aksi dipindahkan ke Masjid An-Nur, di Jalan Soekarno-Hatta, Sawitan, Magelang, sekitar 1,5 km dari candi terbesar di dunia itu.

Irjen Pol Condro Kirono mengatakan telah menyiapkan 28 Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau 2.800 personel kepolisian. Pengamanan lokasi dibagi dalam tiga lapis. Ring 1 mengamankan Taman Wisata Candi Borobudur, ring 2 di luar kawasan candi, termasuk masjid An-Nur, Candi Mendut, dan beberapa titik penyekatan massa sejauh 500 meter dari masjid, serta ring 3 yang menyekar pintu masuk ke Magelang.

“Kita bersiaga saja mengantisipasi gangguan keamanan, tidak boleh under-estimate,” ujar Condro kepada Nusantara.news. Tentang tindakan yang dilakukan polisi, kata Condro, merujuk pada UU Nomor 9 Tahun 1998 dan Keputusan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Teknis Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Polisi berjaga di setiap pintu masuk ke kabupaten tersebut. Mobil yang bukan dengan nomor polisi AA (nomor polisi di eks Karesidenan Kedu), dilarang masuk ke Magelang. “Plat AB dan AD, balik..balik!. Silakan menunaikan salat Jumat di Yogya, wilayah Magelang sudah penuh!” imbau polisi melalui pengeras suara di perbatasan DI Yogyakarta  dan Kabupaten Magelang, sejak Jumat pagi tadi (8/9).

Tidak hanya di pintu masuk Magelang, penyekatan massa bahkan juga dilakukan di pintu masuk Jawa Tengah. Di perbatasan dengan Jawa Barat, Polres Brebes sudah menyisir kendaraan yang berpenumpang banyak tujuan Jawa Tengah. Penyekatan dilakukan di Kaligangsa, Paguyangan, dan Cisanggarung, Brebes.

Sementara dari arah timur, penyekatan dilakukan di Ngawi. Polres Ngawi memperketat penjagaan perbatasan Kabupaten Ngawi Jawa Timur dan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sementara di daerah Jawa Tengah sendiri, razia dan penyekatan massa juga dilakukan oleh semua Polres.

Ribuan warga memang berdatangan ke Magelang mulai Jumat pagi. Sebagian bahkan sudah tiba sejak Kamis malam. Mereka berdatangan dari berbagai daerah di Jawa Tengah untuk menggelar aksi doa dan pengumpulan dana di Masjid An-Nur.

Condro Kirono mengatakan, aksi doa di masjid tidak dilarang. “Tapi jangan berorasi atau membentangkan spanduk. Orasi di masjid itu hanya khutbah,” tegas Condro.

Tetapi, usai shalat Jumat, ribuan peserta aksi di Masjid An Nur, tidak langsung bubar dan larut dalam orasi yang disampaikan koordinator aksi, Anang Imamuddin. “Kita berkumpul di sini hari ini untuk mendoakan saudara kita, umat muslim Rohingya, yang teraniaya di Myanmar,” teriak Anang Imammudin.

Untungnya, tidak terjadi kericuhan. Sampai acara berakhir, suasana tetap kondusif.

Rencana aksi di Borobudur ini sejak awal memang menuai kontroversi. Penolakan datang antara lain dari Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Menurutnya, aksi tersebut tidak akan membantu penyelesaikan konflik di Myanmar, tetapi justru dapat memperlebar masalah.

“Kalau sampai ada aksi demonstrasi di Candi Borobudur, itu bukan membantu etnis Rohingya di Rakhine, tetapi justru mempersulit,” ujar Dahnil usai diskusi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis(7/9).

Selain itu, sejumlah komunitas warga di Magelang pun menyatakan penolakan mereka, karena menggunakan candi Borobudur sebagai tempat demonstrasi.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. “Apa urusannya dengan Borobudur?” ujar Fadli. Menurutnya, aksi lebih tepat ditujukan kepada pemerintah atau perwakilan PBB agar segera bertindak.

Kepedulian dan dukungan terhadap etnis Rohingya boleh saja dilakukan, tetapi harus kepada sasaran yang tepat. Menurut pakar resolusi konflik, Prof. Hermawan Sulistyo, dukungan masyarakat Indonesia terhadap krisis kemanusiaan di Myanmar adalah sesuatu yang wajar. Tetapi tidak masuk akal, jika dalam memberikan dukungan penyelesaian konflik itu, masyarakat Indonesia justru terlibat konflik sesama mereka.

“Bahwa krisis di Rakhine itu disebabkan oleh faktor agama, etnis atau ekonomi, itu urusan mereka. Kita membantu mereka yang menjadi korban atau mendesak dunia agar segera ada penyelesaian. Jangan sentimen agama itu dibawa ke Indonesia, karena itu justru mengundang konflik baru ke negara kita,” kata Hermawan kepada Nusantara.news.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here