‘Rombongan Menteri’ Masuk Timses, Jokowi Belum ‘PeDe’?

0
219

Nusantara.news, Jakarta – Sebanyak 15 menteri Kabinet Kerja masuk daftar tim kampanye nasional pasangan calon presiden Jokowi-Ma’ruf Amin dalam pemilihan presiden 2019, yang berjumlah 5.279 orang. Sebelumnya tercatat hanya ada dua menteri yang tergabung yaitu Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, sebagai salah satu Dewan Pengarah, dan Menteri Perindustrian yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, sebagai Dewan Penasihat.

Berikut 15 menteri Kabinet Kerja yang masuk daftar timses Jokowi-Ma’ruf Amin: Wiranto (Menko Polhukam), Puan Maharani (Menko PMK), Tjahjo Kumolo (Mendagri), Yasonna Laoly (Menkumham), Agus Gumiwang (Mensos), Eko Putro Sandjojo (Menteri Desa dan PDTT), Budi Karya Sumadi (Menhub), serta Hanif Dhakiri (Menaker).

Ada juga nama Imam Nahrawi (Menpora), AAGN Puspayoga (Menteri Koperasi dan UKM), Sofyan Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang), Siti Nurbaya (Menteri LHK), Syafruddin (Menteri PAN-RB), serta Basuki Hadimuljono (Menteri PUPR). Nama pejabat terakhir yang masuk tim kampanye Jokowi-Ma’ruf adalah Triawan Munaf selaku Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

Di luar itu, ada Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, beserta dua anggota Dewan Pertimbangan Presiden, yaitu Suharsofa Monoarfa dan Sidarto Danusubroto. Tak ketinggalan, sejumlah kepala daerah pun sempat didapuk menjadi timses petahana meski kemudian simpang siur setelah beberapa kepala daerah menolak dimasukkan ke dalam struktur.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengomentari soal “rombongan” menteri yang masuk timses Jokowi. Dahnil menuturkan, adanya 15 orang menteri menjadi timses menjadikan etika politik tidak dihadirkan. Menurutnya, keinginan besar mempertahankan kekuasaan membuat petahana mengerahkan semua kekuatan eksekutif yang seharusnya fokus pada tugas-tugas kenegaraan dan pembangunan.

Selain menteri, Dahnil juga menyinggung kepala daerah yang diikutsertakan menjadi timses di kubu Jokowi-Ma’ruf. “Selain kekuatan para menteri. Petahana juga memaksimalkan pengaruh para kepala daerah sebagai Timses, yang sama sekali tidak dilakukan oleh Prabowo-Sandi, Kepala Daerah diminta tidak masuk Timses,” tulis akun @DahnilAnzar.

Namun, juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding memastikan 15 menteri dalam timses tersebut tak akan menyalahgunakan kekuasaan. “Kami pastikan menteri-menteri itu tidak akan melanggar aturan mereka bisa cuti itu fasilitas instrumen yang diberikan UU dan PKPU,” kata Karding.

Yang menarik, di antara 15 menteri yang masuk timses, ada Mendagri Tjahjo Kumola yang sebelumnya secara tegas dan terbuka menyatakan menolak menjadi timses. Alasan Tjahjo ketika itu dirinya merasa kurang pantas untuk masuk timses Jokowi lantaran masih menjabat sebagai Mendagri. Terlebih, Mendagri merupakan bagian dari stakeholder pemilu yang harus berhubungan dengan penyelenggara dan peserta pemilihan, serta mengawal jalanya pemilu dengan adil, netral, dan profesional.

“Sebagai Mendagri, kalau merangkap tim sukses kan nanti mau berhubungan dengan capres lain tidak enak. Saya kira masih banyak orang-orang yang lebih baik dari saya untuk jadi tim suksesnya Pak Jokowi,” jelas mantan Sekjen PDIP itu melalui keterangan tertulis, Minggu (5/8/2018).

Pelibatan menteri atau pejabat negara lain yang terlibat dalam tim kampanye memang tak ada aturan yang melarang asalkan tidak mengganggu tugas mereka. Tapi bagaimana mungkin tugas mereka tak bakal terganggu. Sebab, dengan menjadi anggota tim kampanye, mereka tidak lagi sepenuhnya bekerja demi kepentingan publik. Para pejabat ini pun sangat rentan menyelewengkan fasilitas negara.

Tak heran, Presiden Jokowi sendiri pada saat menghadiri Rakernas III relawan Pro-Jokowi (Projo), menyerukan agar menteri jangan ikut-ikutan kampanye? Masalah kampanye, kata Jokowi, adalah urusan para relawan seperti Pro Jokowi (Projo).

Enggak usah kampanye-kampanye. Yang kampanye itu bagiannya Projo. Benerenggak?” kata Jokowi di hadapan para relawan Projo di Sport Mall, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (4/9/2018).

Beberapa menteri dan pejabat negara yang tergabung dalam grub band ‘Elek Yo Band’ menjadi timses Jokowi-Ma’ruf, di antaranya: Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat masuk, tetapi menolak karena ingin fokus ke pekerjaannya.

Tentu saja, dengan pelibatan menteri di tim kampanye nasional, menambah daftar ketidakonsistenan Jokowi antara ucapan (janji) dengan realisasi. Sebut saja misalnya soal larangan menteri rangkap jabatan, kabinet ramping, hingga tak ingin bagi-bagi kursi jabatan, namun yang terjadi justru sebaliknya.

Atau, bisa jadi para menteri yang terlibat itu justru atas permintaan sendiri. Sebab dengan begitu, mereka akan dianggap ikut “bekerja keras” mendudukkan kembali Jokowi di kursi presiden sehingga berharap tetap dipilih menjadi menteri di periode keduanya (jika menang). Singkatnya, mereka tak mau ‘ketinggalan kereta’.

Jokowi Tidak ‘PeDe’?

Lepas dari polemik keterlibatan menteri dan pejabat negara dalam timses, langkah agresif tim Jokowi mengerahkan segala kekuatan penuh untuk menaklukkan kubu Prabowo yang di atas kertas “lemah”, menjadi tanda tanya tersendiri. Apa mungkin kubu petahana masih belum percaya diri alias “nggak pede” dengan kekuatannya sendiri? Atau barangkali kubu Jokowi meyakini ada “kekuatan tersembunyi” dan senjata mematikan yang dimiliki kubu Prabowo yang sewaktu-waktu bisa menghempaskan dirinya? Entahlah.

Mari kita tengok. Di atas kertas, tim Jokowi-Ma’ruf Amin begitu digdaya. Ia memiliki modal power full melenggang ke istana untuk kali kedua. Mulai dari dukungan politik koalisi jumbo, jaringan relawan dan “pasukan” sosial media yang bejibun, elektabilitas tertinggi versi beberapa survei, hingga statusnya sebagai petahana yang membuat dirinya bahkan leluasa menggerakkan infrastruktur politik dengan mudah. Termasuk barangkali kampanye terselubung lewat berbagai acara dan kebijakan.

Jokowi pun kerap menyasar anak muda milenial melalui aksi-aksi gimmick politik guna kepentingan elektoral. Hampir tiap pekan ada saja kehebohan Jokowi yang diperbincangkan netizen dan media mainstream. Dari aksi bergaya tokoh dalam film Dilan 1990 dengan motor chopperland miliknya, nonton konser, eksis di sosial media seperti ngevlog dan selfie bareng selebritis yang digandurungi anak zaman now, sampai penampilan gaul ala anak muda: sepatu kets, jaket bomber merek Zara, kaos oblong, celana jeans, serta lainnya. Semua viral dan menjadi trending topic.

Puluhan gubernur, termasuk bupati dan walikota, pun mendeklarasikan dukungan pada pasangan nomor 01 ini. Para pesohor yang dianggap vote getter (terakhir dukungan dari Yenny Wahid bersama Barikade Gus Dur) serta para pemilik media besar (termasuk ketua timses Erick Thohir) bahkan telah merapat ke kubunya. Belum puas, tim mantan walikoto Solo itu tampaknya masih bernafsu mencari rekan koalisi sebanyak-banyaknya di luar gerbong yang sudah ada. Pihak di luar koalisi coba ditarik-tarik, termasuk mereka yang terang-terangan beroposisi.

Pendek kata, Jokowi punya segalanya: panggung pencitraan, elektabilitas, popularitas, modal politik, relawan, media, juga penguasa. Namun, mengapa Jokowi seperti merasa belum aman dan tak percaya diri menatap Pilpres 2019?

Mungkin kondisi ekonomi yang memburuk, termasuk pelemahan rupiah yang terus-menerus ditambah naiknya harga-harga kebutuhan masyarakat, serta gaung gerakan #2019GantiPresiden, militansi Islam-poltik dari massa 212, dan meluasnya demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah yang menyatakan ketidakpuasannya pada pemerintah, membuat Jokowi ketar-ketir. Gejala-gejala alamiah itu boleh jadi semacam kekuatan tambahan bagi kubu Prabowo-Sandi yang efeknya mungkin lebih membahayakan bagi kubu Jokowi ketimbang timses yang dimiliki mantan Danjen Kopassus itu.

Calon petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak percaya diri dengan melibatkan sejumlah menteri, kepala daerah, dan para pesohor dalam kontestasi Pilpres 2019.

Sebab itu, di Pilpres 2019 ini meski dengan modal politik yang digdaya, ia sejatinya memendam rasa tak percaya diri: tak terlalu yakin dengan kekuatan pasukannya, selalu terancam dengan kekuatan lawan. Bisa jadi, Jokowi melihat koalisinya memang gemuk tetapi keropos.

Sebaliknya, di pihak lawan, koalisi mereka mungkin kecil tetapi “daging” semua. Boleh jadi, dengan koalisi partai yang lebih sedikit justru secara ruang gerak dan militansi lebih unggul, serupa ‘pasukan komando’ yang bergerak efektif dalam jumlah yang terbatas. Seorang sniper (penembak runduk) dalam pasukan komando selalu berupaya agar tiap peluru yang ditembakannya tepat mengenai sasaran. Ia tidak akan membuang-buang peluru karena memang amunisinya terbatas.

Kembali pada pelibatan 15 menteri dan pejabat negara dalam timses Jokowo-Ma’ruf Amin, Presiden Jokowi seharusnya tidak menyeret menteri dan kepala daerah ke arena politik elektoral. Pelibatan mereka dalam tim kampanye akan menciptakan konflik kepentingan, karena mereka mesti membela kepentingan Jokowi-Ma’ruf Amin. Padahal, sebagai pejabat publik, mereka memiliki tanggung jawab kepada masyarakat luas, bukan hanya kepada kelompok dan partainya.

Di luar itu, pelibatan pejabat negara oleh petahana secara etika bertentangan dengan azas keadilan dalam pemilu yang demokratis. Asas fairness ini dikehendaki oleh kedua belah pihak yang berkontestasi dalam pemilu. Sementara posisi menteri dan pejabat lainnya hanya dimiliki petahana. ini tentu tidak fair.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here