Romi Diciduk, PPP di Ujung Tanduk

0
116

Nusantara.news, Jakarta – Penangkapan Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy (Romi) pada Jumat keramat (15/3) seperti tak bisa memilih waktu yang lebih tepat lagi. Anggota DPR RI tersebut harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tengah ikhtiar partainya lolos ke parlemen.

Memang, malang benar nasib PPP. Partai yang sempat memiliki jargon ‘rumah besar umat Islam’ ini menjadi satu-satunya partai politik yang dua nama ketua umumnya harus tersapu operasi penegakan korupsi oleh KPK. Hal ini menjadi tambah ironis jike melihat jargon PPP sebagai rumah besar umat Islam tersebut.

Sebelum Rommy diciduk dalam perkara jual beli jabatan di Kementerian Agama, ketua umum sebelumnya, Suryadharma Ali sudah lebih dahulu digelandang ke kantor KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Mantan Menteri Agama tersebut dicokok dalam kasus penyelewengan dana haji. Sementara Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang juga kader PPP, dikait-kaitkan dengan kasus Romi.

Tak butuh waktu lama, sejumlah penyidik KPK menyita uang seniliai Rp180 juta dan US$ 30 ribu dari ruang kerja Lukman Hakim. KPK menduga uang tersebut masih berhubungan dengan kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama. “Semua bukti baik dokumen, barang bukti elektronik termasuk juga uang disita karena diduga terkait dengan pokok perkara,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jakarta, Selasa (19/3).

Musibah yang menerpa partai ka’bah ini kemudian mendorong pengurusnya menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada hari ini (20/3) guna memilih ketua umum pengganti Romi, atau lebih tepatnya mengukuhkan pelaksana tugas (Plt) Ketum PPP Suharso Monoarfa sebagai pemimpin baru. Selain itu, Mukernas tentu saja dalam rangka penyelamatan partai.

Hanya saja, pengangkatan Suharso Monoarfa yang notabene bagian dari status quo (gerbong Romi) tampaknya tidak akan banyak membawa perubahan. Terlebih penunjukan Suharso sebagai (plt) ketua umum mendapat resistensi dari salah satu Ketua DPP PPP (Rudiman) karena dianggap melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART).

Suharso yang baru bergabung ke PPP pada tahun 2004 dengan latar belakang pengusaha, kurang membawa dampak elektoral jika dilihat dari basis utama massa PPP yang didominasi kaum nahdliyin (NU). Dalam kondisi krisis seperti sekarang ini, seharusnya PPP memilih ketua umum yang memiliki trah NU dengan rekam jejak kepartaian yang panjang. Sebab tanpa itu, bukan tidak mungkin basis utama pemilih PPP akan lari ke PKB yang punya basis massa yang sama (dari NU). Sisanya, mungkin akan berpaling ke partai lain.

Tak hanya itu, Suharso Manoarfa yang merupakan ‘orang dalam istana’ dengan jabatannya sebagai wantimpres dalam kadar tertentu bisa jadi akan menguatkan atau bahkan menambah massa PPP yang mendukung Prabowo-Sandi. Dalam beberapa survei, massa PPP yang akan memilih Paslon 02 jumlahnya mencapai 30-40 persen. Pendek kata, Suharso bukan sosok yang tepat untuk memimpin partai di fase krisis.

Partai Ka’bah yang Rebah

Jika melihat riwayatnya, terlihat bahwa ada pola unik yang menimpa partai yang identik dengan warna hijau ini. Kedua ketua umum yang dipaksa berompi jingga itu sama-sama ditangkap di masa sekitaran Pemilu. Suryadharma Ali harus berurusan dengan KPK sebagai tersangka pada 23 Mei 2014 atau sebulan setelah Pileg 2014. Sementara Romi diciduk komisi antirasuah kala pencoblosan Pemilu 2019 tinggal hitungan hari.

Jika dihitung dalam satu periode (pasca Pileg 2014 hingga jelang Pileg 2019), penangkapan dua ketua umumnya itu tentu saja bukan perkara ringan. Belum lagi perpecahan internal (dualisme kepengurusan PPP) yang tak kunjung usai.

Di saat yang bersamaan, PPP nyaris tak punya banyak kader atau tokoh yang cukup kuat untuk dijual ke publik. Selama ini, PPP nyaris hanya bertumpu pada sosok Romi sebagai ketua umum. Padahal, nama Romi sendiri tak selalu muncul dalam top of mind masyarakat sebagai tokoh populer. Sebagai sebuah partai, PPP tak bisa mengekor popularitas tokoh di internal partainya untuk mendongkrak suara mereka.

Memang, boleh jadi ada sosok Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin yang juga cukup populer, terutama di media sosial. Akan tetapi, Lukman sendiri berpotensi ikut terjerat dalam kasus Romi karena posisinya sebagai menteri terkait dengan kasus rasuah milik Romi. Jika Lukman juga terjerat, kader PPP dengan popularitas tinggi itu boleh akan tenggelam.

Ketua Umum PPP Romahurmuzy (kiri) dan ketum PPP sebelumnya,  Suryadarma Ali (kanan) harus mundur dari jabatannya karena terjerat kasus korupsi.

Berbagai kondisi tersebut membuat PPP berada dalam kondisi yang serba sulit. Memang, pada 2014 lalu, partai Ka’bah ini berhasil lolos dari lubang jarum dan tetap lolos ke parlemen. Akan tetapi, bisakah mereka mengulang nasib tersebut untuk kedua kali di dua musim Pemilu?

Jika hasil survei yang jadi rujukannya, PPP memang sudah seharusnya ketar-ketir. Sebelum Romi ditetapkan tersangka oleh KPK, elektabilitas partai Islam ini berada di ujung tanduk. Beberapa survei bahkan meramalkan PPP tak akan lolos ke Senayan untuk pertama kalinya.

Survei teranyar milik LSI Denny JA misalnya menyebut PPP hanya mendapatkan 3,5 persen suara dari responden. Tak jauh berbeda, dalam survei elektabilitas parpol yang dirilis Voxpol Center pekan lalu, PPP tercatat hanya mengantongi 3,9 persen elektabilitas. Angka tersebut tergolong berat bagi PPP jika melihat parliamentary threshold Pemilu 2019 yang mencapai 4 persen.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan melorotnya perolehan suara PPP di Pilpres 2019 dan terlempar dari parlemen. Di luar efek penangkapan Romi, beberapa lainnya adalah kegagalan kepemimpinan, alienasi basis pemilih inti, perpecahan internal, dan juga keberadaan partai alternatif.

Kegagalan kepemimpinan boleh jadi yang menjadi kunci utama dari kemungkinan erosi suara bagi PPP. Dua kali berturut-turut pemimpin tertinggi eksekutif partai mereka harus berurusan dengan kasus korupsi. Meski kerap disangkal, mau tidak mau ini akan menjadi salah satu faktor bagi pemilih untuk tak memilih partai ini. Stigma partai korup bisa saja diberikan terlebih karena pucuk pimpinannya yang melakukan praktik tersebut.

PPP juga selama ini kerap melakukan alienasi kepada pemilih inti mereka. keputusan DPP yang tak sejalan dengan aspirasi akar rumput menjadi penanda hal ini. Kondisi ini dapat tergambar misalnya melalui konflik PPP Sumut tatkala DPP mendukung Djarot Saiful Hidayat pada Pilgub Sumut, padahal DPW tak sepakat.

Hal serupa ketika DPP PPP mendukung Paslon Basuki Tjahaya Purnama (Ahok)- Djarot Saiful Hidayat di putaran kedua Pilgub DKI Jakarta yang berseberangan dengan DPW dan berujung mundurnya Lulung Lunggana sebagai ketua DPW PPP Jakarta. Begitu pula dukungan DPP PPP ke kandidat Petahana (Jokowi), masih mendapatkan penolakan dari sebagian arus bawah partai. Hal ini tergambar dari presentasi dukungan kandidat lain (Prabowo) yang cukup besar seperti telah disebut sebelumnya.

Faktor keberadaan partai alternatif juga membuat pasar PPP kian sempit. Jika ingin memanfaatkan basis Nahdlatul Ulama (NU), PPP akan mengalami persaingan ketat dengan PKB. Dari pasar partai Islam, ada pula PKS dan PAN yang selama beberapa periode Pemilu terakhir berhasil finish di atas PPP.

Tampaknya, pada Pemilu 2019 ini PPP memanarig di ujung tanduk. Boleh jadi inilah awal rebahnya partai ka’bah yang bersejarah itu: kehabisan tokoh di internal dan kehilangan kursi di parlemen.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here