Rumah Aman KPK Tak Aman

0
60
Rumah aman atau safe house KPK

Nusantara.news, Jakarta – Keberadaan Safe House (rumah aman) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kritik. Save House yang diperuntukkan bagi saksi atau pelapor dinilai tidak memenuhi persyaratan.

Safe house KPK makin populer setelah anggota Pansus KPK Masinton Pasaribu menyebut lembaga antirasuah itu memiliki rumah sekap untuk mengondisikan saksi palsu. Pernyataan Masinton itu dikemukakan usai mendengarkan pengakuan Miko Panji Tirtayasa di hadapan Pansus Angket KPK, beberapa waktu lalu.

Miko menuturkan, KPK memiliki rumah yang  digunakan untuk menyekap dirinya sehingga bisa diarahkan memberikan keterangan palsu dalam sidang kasus dugaan korupsi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Belakangan diketahui ada dua lokasi rumah sekap KPK, yakni di Jalan Kuda Lumping RT 01 RW 09, Kelapa Gading, Jakarta Utara dan di Jalan Baru TP Cipayung, Depok, Jawa Barat.

Untuk memastikannya, Pansus Angket KPK pun mengunjungi rumah sekap yang ternyata adalah safe house atau rumah aman KPK tersebut. Lucunya, kunjungan itu dilakukan terbuka dan diliput berbagai media bahkan menjadi tontonan warga sekitar. Padahal, keberadaan rumah aman itu harusnya tetap dirahasiakan agar tetap aman digunakan untuk perlindungan saksi atau pelapor lainnya.

Usai kunjungan anggota Pansus tersebut, kini keberadaan rumah aman KPK bukan saja tak aman lagi karena lokasinya sudah diketahui umum, tapi juga menuai kontroversi.

LPSK (Lembaga Perlindungan saksi dan Korban) mengaku tidak mengetahui keberadaan rumah aman milik KPK itu.

Padahal, Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu mengungkapkan ada nota kesepahaman kedua lembaga itu terkait perlindungan pelapor, saksi, atau pun whistleblower di KPK menggunakan fasilitas LPSK, termasuk rumah aman.

Menurutnya, untuk mendapatkan pelayanan, seorang pelapor atau saksi yang merasa terancam jiwanya bisa mendatangi LPSK. Ada pula yang datang ke LPSK setelah menjadi saksi atau pelapor KPK atau bisa juga KPK yang memberikan rekomendasi saksi yang harus dilindungi.

Hal itu sesuai UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam pasal 12 A ayat (1) butir f hingga h menyebutkan bahwa, LPSK berwenang mengelola rumah aman, memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman, serta melakukan pengamanan dan pengawalan.

Sementara, kewajiban KPK terkait perlindungan saksi atau pelapor diatur dalam Pasal 15 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002, menyebutkan bahwa, KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam UU tersebut tidak disebutkan secara jelas mengenai pengelolaan rumah aman yang dilakukan KPK. Sehingga, kewajiban KPK melingkupi pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum.

Karena itu, Wakil Ketua Pansus KPK, Taufiqulhadi mempertanyakan keberadaan rumah aman yang disebut oleh KPK sebagai tempat perlindungan saksi.

Menurutnya, rumah aman tak boleh dibentuk oleh KPK atau penegak hukum lainnya, melainkan hanya oleh LPSK. Jika KPK butuh rumah aman, maka harus berkoordinasi dengan LPSK.

Penyidik KPK Sendiri Tak Aman

Soal keberadaan rumah aman KPK tak hanya dikritik Pansus KPK, tapi juga oleh Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo. Menurutnya, rumah tersebut tak memenuhi persyaratan sebagai rumah aman.

Hasto menjelaskan, rumah aman dalam terminologi LPSK merupakan satu bangunan yang  harus memenuhi syarat tertentu baik syarat fisik seperti bangunan, fasilitas, dan pengamanan. Selain itu, harus ada petugas khusus yang menyediakan makan bagi klien.

Selain itu, demi keamanan, ppetugas harus membuat perjanjian dengan klien agar tidak berinteraksi dengan pihak luar maupun sebaliknya. Bagi yang membocorkan bisa kena sanksi pidana.

Menyangkut pengamanan terhadap saksi atau pelapor yang diterapkan KPK tersebut, publik bertanya, kalau KPK memang mampu mengapa para penyidiknya kerap diteror?

Bahkan, penyidik senior KPK, Novel Baswedan kini menjalani perawatan khusus di Singapore General Hospital. Kedua matanya masih dalam tahap penyembuhan akibat disiram cairan air keras.

Sebelum penyiraman air keras itu, Novel sudah sering diteror bahkan sempat ditabrak sebuah mobil. Novel pun kini memiliki daftar penyidik KPK yang akan diteror.

Begitupun dengan penyidik KPK lainnya, seperti Apip Julian Miftah yang diteror benda mirip bom di rumahnya.

Terakhir adalah tewasnya saksi kunci kasus e-KTP, Johannes Marliem ditemukan tewas sekitar pukul 02.00 dini hari di Los Angeles, AS.

Sebelumnya, seorang saksi kasus yang sama bernama Paulus Tannos yang harus melarikan diri ke Singapura karena diancam akan dibunuh.

Apakah dengan teror itu KPK masih akan bekerja sendiri membuat rumah aman tanpa koordinasi dengan LPSK? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here