Rumah Pintar Pemilu, Efektifkah Memangkas Golput?

0
65

Nusantara.news, Surabaya – Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak jilid III akan bergulir 2018. Di Jawa Timur, selain jadi momen lengsernya Soekarwo sebagai gubernur dua periode, juga ada 18 kota/kabupaten yang masa kepemimpinan kepala daerahnya sudah habis.

Sama dengan pelaksanaan pesta-pesta demokrasi sebelumnya, golongan putih (golput) tetap menjadi momok bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara. Apalagi di beberapa daerah, angka golput justru mengungguli tingkat perolehan suara partai maupun pasangan kepala daerah pemenang pilkada.

Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang digagas sejak 2015, jadi tumpuan mengurai pekerjaan rumah rutin memangkas jumlah golput. Karena itu, Ketua KPU Jawa Timur Eko Sasmito ketika meresmikan RPP di Bojonegoro, sangat berharap mendapatkan hasil signifikan. “Ini program nasional. Di RPP banyak tersedia informasi maupun data dokumentasi tentang pemilu. RPP merupakan kewajiban KPU untuk memberikan pendidikan bagi pemilih,” katanya kepada media.

Pendirian RPP memang tidak serentak dilakukan di 38 kota/kabupaten di Jawa Timur. Sejak 2015 dilakukan secara bertahap dengan prioritas didirikan di daerah yang akan menggelar pilkada 2018. Terbaru, KPU Jawa Timur meresmikan 2 RPP di Situbondo dan Sampang.

Di Situbondo, RPP dilengkapi sejumlah fasilitas audio visual seputar kepemiluan sehingga masyarakat bisa memperoleh banyak pembelajaran tentang pelaksanaan pemilihan umum. “Di RPP juga disediakan ruang diskusi dan tempat ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat keilmuan tentang kepemiluan. Kami mempersilahkan masyarakat Situbondo yang hendak memperdalam wawasannya untuk mengunjungi ruang diskusi yang sudah disediakan buku-buku yang bisa dijadikan referensi,” kata Ketua KPU Situbondo Marwoto, Kamis (13/4/2017).

Kelengkapan fasilitas ini, tambah salah satu komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Gogon Cahyo Baskoro, diharapkan jadi modal KPU Situbondo untuk lebih proaktif melakukan sosialisasi. Baik kepada pemilih pemula maupun kepada pihak yang berkepentingan dengan pemilu. “Intinya kami berharap agar komisioner KPU melakukan jemput bola seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah dan lain sebagainya,” ujarnya.

Sementara di Sampang, anggota Komisioner KPU Jawa Timur Arbain, mengatakan jika RPP

merupakan rangkaian kegiatan menuju proses penyelenggaraan demokrasi pemilu, serta bisa menambah nuansa pelayanan pemilih dalam menentukan pilihannya. Dalam 2 edisi pemilu terakhir, Sampang menjadi sedikit di antara daerah di Indonesia yang mencatat peningkatan jumlah partisipan.

Ketua KPU Sampang Syamsul Ma’arif mengatakan, pada 2012 ada di tingkatan 78 persen, terakhir partisipasi pemilih pada pilpres naik menjadi 79,9 persen. “Tentu ini tidak lepas dari peran semua lapisan masyarakat termasuk komisioner sendiri,” jelasnya.

Popularitas Paslon Pilkada Ikut Menentukan

Data KPU Jawa Timur, kawasan selatan jadi penyumbang golput tertinggi hasil evaluasi Pemilu 2015. Menurut Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jawa Timur Muhammad Arbayanto, tingginya angka golput karena kawasan ini dikenal sebagai kantong TKI. “Angka golput bahkan bisa mencapai 50 persen. Banyak TKI yang tidak mudik ketika momen pilkada,” jelasnya. Daerah itu antara lain Blitar, Kediri, Trenggalek, Pacitan, dan Kabupaten Malang.

Berbeda dengan gelaran pileg dan pilpres, tingkat golput pada pilkada 2015 di Jawa Timur jauh lebih tinggi. Mencapai sekitar 73 persen. Angka ini hampir sama dengan rata-rata golput nasional. Ini yang menjadi catatan penting agar bisa dipangkas pada 2018. Selain perlunya sosialisasi melalui RPP, faktor banyak pemilh yang tidak mengetahui profil paslon dengan baik, ikut menentukan tingginya angka golput.

Persoalannya, mampukah RPP menarik minat calon pemilih di banding kabar yang bersliweran. Terutama di media sosial yang terkadang justru lebih dicari dibanding informasi resmi.

Pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 Jawa Timur, total daftar suara tetap yang punya hak suara sebanyak 30.638.982 (data KPU Pusat). Namun jumlah suara sah yang terkumpul dari 11 daerah pemilihan (dapil), hanya terkumpul 19.992.320 suara. Artinya ada 10.646.662 DPT versi KPU atau 34 persen yang menjantuhkan pilihan pada golput.

Angka partisipasi itu sedikit terpangkas pada pemilihan presiden (pilpres). Dari jumlah DPT sama, KPU menyebut ada 8.454.575 orang yang tidak memberikan hak pilih atau sekitar 27 persen. Dilihat dari hasil coblosan pilpres di Jawa Timur yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, jumlah golput hanya terpaut sekitar 3 jutaan suara.

Karena itu, kendati tidak segebyar Pileg 2014 dan Pilpres 2015, golput diprediksi masih jadi pemenang pada pilkada serentak jilid III 2018 di Jawa Timur. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here