Runtuhnya Kerajaan Jawa Pos Dahlan Iskan (2)

1
16049
Presiden klub Persebaya Azrul Ananda, dan sang ayah Dahlan Iskan saat merayakan keberhasilan Persebaya menjuarai Liga 2.

Nusantara.news, Surabaya – Goenawan Mohamad (GM) mengatakan, dirinya pernah mendengar berbagai kritik terhadap manajemen di bawah Azrul Ananda. Makanya, sesaat setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Jawa Pos Koran (JPK), GM meminta para direksi baru JPK agar memperhatikan masukan dan kritik.

“Saya memesankan pada mereka tiga T. Tekad, team work, dan target,” ungkapnya. Direksi perlu bertekad berusaha mencapai target, memperbaiki kesalahan, kompak dan menjaga kepercayaan. “Harus transparan. Gak boleh seenaknya sendiri,” tambah GM.

Mungkin, merespons kritik dari orang dalam dan dari luar, dia mengusulkan segera dibentuk dua komisi baru yang selama ini terabaikan di JPK. Komisi investasi dan remenurasi.

Mengelola Jawa Pos dengan ‘seenaknya’, mungkin saja kritikan itu ditujukan pada seorang Ulik, nama panggilan Azrul Ananda. Bahari, mantan wartawan senior yang pernah menjadi redaktur JP dalam bukunya “Azrul Ananda Dipuja & Dicibir, Penguasa Baru Jawa Pos, Ahli Waris Jawa Pos” menulis bagaimana cara Azrul memimpin Jawa Pos.

Menurut Bahari, Azrul memegang tampuk kekuasaan tak hanya Koran Jawa Pos tapi juga grupnya. Azrul Ananda yang tepat 4 Juli 2017 lalu genap 40 tahun itu tak hanya menjadi Dirut PT Jawa Pos Koran. Tapi, juga menjabat Komisaris Utama (Komut) Jawa Pos Grup (JPG) yang mengendalikan ratusan koran dan belasan tv lokal.

Versi Zainal Mutaqien, salah satu Direktur PT Jawa Pos Holding, pada Juni 2017, ada 180 koran dan 42 tv lokal on air yang tergabung dalam JPG. Versi Azrul Ananda berdasar laporan 2015 masih sekitar 170 koran dan 30 tv on air.

Tersebar mulai Serambi Makkah sampai tanah Papua. Dari Banda Aceh sampai Merauke ada koran JP Group. Padahal, tiap bulan ada tv terutama koran baru lahir dari Jawa Pos Grup yang masuk sampai kota kabupaten.

Menurut Azrul dalam tulisan Happy Wednesday seri 54, berdasar laporan tahun 2015 sedikitnya ada 4013 pekerja terlibat dalam pembuatan berita di JPG. Kalau jumlah karyawan totalnya bisa lebih dua kali lipat atau sekitar 8026 karyawan lebih.

Secara bisnis, kalau Jawa Pos naik cetak taruhlah hanya seribu karyawan JP Group yang membeli, sepertinya sudah untung. Belum lagi beragam kelompok masyarakat khususnya di Surabaya begitu mengenal, mengidolakan Azrul karena hampir tiap hari gambarnya nongol di korannya JP dan Grupnya. Apakah menulis berita, ulasan, menerima tamu, menggelar acara, pelesir, beragam kegiatan. Bahkan hobi sepedaan Azrul saja bisa menghiasi satu halaman cycling penuh di JP.

Tak heran wajah Azrul begitu familiar dengan pembaca Jawa Pos. Tak jauh beda mantan Menteri Penerangan (Menpen) Harmoko yang tiap hari wajahnya menghiasi layar kaca TVRI saat Soeharto berkuasa.

Namun yang tak kalah menariknya, tulis Bahari, panasnya news room JP sejak kehadiran Azrul di redaksi JP tahun 2000. Pimred JP saat itu dijabat Dhimam Abror Djuraid bersama senior JP lainnya, baik diam-diam maupun terang terangan menentang kehadiran Azrul. Selain, menyalahi buku saku JP yang berisi anti kolusi korupsi, nepotisme (KKN) seperti, digembar-gemborkan Dis sebelumnya. Azrul juga berpotensi merusak jenjang karir keredaksian. Terbukti, baru lima tahun masuk redaksi Azrul sudah menduduki jabatan Pimred melampui para senior JP yang sebenarnya banyak yang layak menjadi calon Pimred.

Tapi, karena ada Azrul peluang mereka tertutup rapat. Bandingkan dengan Abror yang butuh waktu berkarir 14 tahun, dan Arif Afandi perlu waktu 13 tahun, baru bisa menjadi Pimred.

Ditambah sosok Azrul sendiri sangat kontroversi. Selain ke kantor kerap mengenakan celana pendek sedengkul, sikapnya kurang menghargai senior. Cara memanggil Abror misalnya, tidak pakai Mas atau Pak. Tapi, ngoko (bahasa Jawa). Ror saja. Padahal, Abror lebih senior, lebih tua dan menjabat Pemred. Tidak ada orang JP yang berani memanggil Abror dengan Ror saja kecuali para seniornya seperti Dahlan Iskan, Nany Wijaya atau almarhum Solihin Hidayat. Selebihnya, kolega, redaktur, wartawan dan para karyawan dengan takzim memanggil Pak, Mas atau Cak Abror.

Bahkan nama Abror diplesetkan Azrul menjadi Mr Error. Itu ditulis besar besar dalam white board di redaksi. Tak heran suasana redaksi sangat panas. Terjadi gesekan antara kubu Abror dan kubu Azrul di pihak lain. Para senior JP yang dimotori Abror dan Azrul dengan pasukan mudanya saling memprovokasi.

Ibarat revolusi, naiknya Azrul harus memakan anak ideoligis JP sendiri. Korbannya para kader terbaik JP. Di antaranya, Dhimam Abror Djuraid dan Sururi Al-Faruq yang saat itu menjabat Redpel merangkap Kepala Biro JP Jakarta. Bahkan Arif Afandi yang menggantikan Dhimam Abror sebagai Pimred tak bisa berbuat apa-apa menghadapi ulah anak lanang Dis itu. Apalagi, bersikap independen sebagai layaknya seorang Pimred koran beroplah
besar.

Arif harus mengakomodasi semua kepentingan dan kemauan Ulik. Kalau tidak, nasibnya akan sama dengan Abror. Dicopot dari Pimred. Makanya, meski secara yuridis Pemrednya Arif, tapi faktanya yang berkuasa dan mengendalikan redaksi ya Azrul.

Tidak hanya itu, hubungan Azrul dengan raja-raja daerah juga tidak semesra seperti saat Dahlan Iskan aktif di redaksi. Seperti, hubungan Azrul dengan Margiono, Bos Rakyat Merdeka pun dingin. Pernah keduanya bertatapan muka di lantai 10 Graha Pena Jakarta beberapa tahun silam, mereka pun tidak saling bertegur sapa.

Tidak sedikit senior JP yang mencibir keberhasilan Azrul. Mereka bilang Azrul jangan pongah, jangan main klaim berhasil. Sebab, saat Azrul masuk redaksi JP tahun 2000, JP sudah hebat, JP sudah jejek, tegak berdiri. Punya mesin cetak sendiri, punya gedung sendiri, punya jaringan Koran seluruh Indonesia, punya the dream team SDM yang luar biasa militan.

Pendeknya, JP sudah hebat sebelum Azrul masuk ke redaksi JP. Semua itu dibangun Dahlan Iskan dan karyawan, wartawan perintis dengan kerja keras, mandi keringat dan darah hingga JP menjadi imperium seperti sekarang.

Makanya, senior JP lainnya pun mempertanyakan klaim pemuja dan orang orangnya Azrul yang katanya sukses membawa JP bisa bertahan sampai sekarang bahkan lebih maju. Klaim itu lanjut senior tadi, kurang tepat. Mengapa? Karena pendiri JP yakni, Dis masih hidup.

Klaim berhasil atau sukses baru syah kalau pendiri sudah tiada. Itu pun kondisi JP setelah ditinggalkan pendirinya harus lebih maju, harus lebih bagus, harus lebih sukses. Kalau sekarang Azrul main klaim sukses memimpin JP itu tidak tepat.

Dahlan dengan Manajemen Konfliknya

Bahari menyebut, Koran Jawa Pos selama dipegang Azrul Ananda sarat dengan konflik. Manajemen konflik itu memang senagaja diciptakan Dahlan Iskan terhadap mereka yang berpotensi melawan, atau bahkan menggoyang kekuasaannya, terutama kekuasaan sang putra mahkota.

Bagaimana Dahlan Iskan, meletakkan mesiu “psy war” politik “devide et impera”,  ‘adu kambing’ trio ‘ideologi’ almarhum M Sirajd, almarhum Solihin Hidayat dan Margiono yang merupakan kader terbaik wartawan generasi pertama. Ketiganya punya orientasi ideologi yang saling beda. Margiono (MG) dikenal nasionalis, dan saat pemred JP sempat “all out” mengorbitkan Megawati Soekarno Puteri yang di-“kuyo-kuyo” Orde Baru, sukses mengawali jadi Ketua Umum partai berlambang banteng moncong putih. Sholihin (hin), jebolan IAIN Sunan Ampel loyalis Nadlatul Ulama (NU) dan dengan dengan kiai-kiai besar nasional era 80-an sampai 90-an. M Siradj, yang kalau bicara masih kental berlogat Madura ini jago menulis berita features, menonjol dalam hal passion pasar, dan menguasai jaringan ‘senggol bacok’  yang sangat pas untuk sirkulasi koran eceran.

Harus ada modus bagaimana tiga serangkai tadi tidak bersatu, karena bisa membahayakan kekuasaan Dahlan Iskan dengan melawan kebijakan redaksi. Maka, Dahlan Iskan membedakan fasilitas, tunjangan dan gaji ketiganya. Terbukti, itu manjur karena mereka tidak pernah bersatu. Padahal, kalau bersatu bisa melakukan apa saja saat itu. Termasuk melawan Dahlan Iskan. Itu karena mereka selain tergolong senior, juga sangat berpengaruh besar di redaksi.

Dan kini, meredupnya bisnis koran Jawa Pos, bisa saja menjadi alasan utama Dahlan Iskan melepas sahamnya. Selain itu keputusan Dahlan melepas Jawa Pos, kata sumber JP, tak lepas masalah konflik internal di tingkat Direksi dan Komisaris Jawa Pos.

Mundurnya Azrul Ananda dari pucuk kepemimpinan, membuat Dahlan goyah dan resah. Apalagi disebutkan para pemegang saham di Jakarta tidak suka dengan dominasi Azrul Ananda di Jawa Pos selama ini, melahirkan sisipan Deteksi di Jawa Pos, yang akhirnya ditutup. Juga pembangunan gedung DBL di depan Graha Pena, karena Azrul gemar basket, tapi gedung ini dikabarkan terus merugi. Termasuk hobi baru Azrul belakangan bersepeda, juga digelar event-event besar di Indonesia, yang dibiayai Jawa Pos dan sponsor. Termasuk juga keputusan Jawa Pos membeli klub sepakbola Persebaya. Semua ini biaya besar, meski kemudian Persebaya Surabaya berhasil menyabet gelar juara Liga 2 dan promosi ke Liga 1. Namun pengelolaan itu juga perlu ektra hati-hati.

Dari sinilah kemudian muncul nama Hidayat Jati, putra GM, di jajaran direksi baru JPK. Namun nama Hidayat Jati hanya isu saja. Peserta RUPS tampaknya lebih setuju memberikan kursi Dirut JPK kepada Leak Kustiyo.

Azrul sendiri perannya akan diminta mengurus klub sepak bola Persebaya. Sekaligus meneruskan pelbagai kegiatan olahraga bola basket yang dirintis dan dikelolanya melalui PT DBL (Development Basketball League).

Sempat muncul spekulasi di internal markas Jawa Pos di Surabaya, pengunduran diri Azrul karena desakan para pemegang JPK di Jakarta yang semuanya tokoh yang paham media. Benarkah?

“Tidak ada di antara kami di JP yang ingin Ulik mundur. Tapi kalau dia tetap ingin mundur mesti bagaimana lagi,” tegas seorang pemegang saham lain di Jakarta.

Seorang yang dekat dengan lingkaran Azrul mengatakan, putra mahkota Dahlan Iskan itu sudah resah sejak mendengar kabar bahwa kinerjanya sedang disorot para pemegang saham di Jakarta.

“Dia kayaknya tidak suka dievaluasi bos-bos Jakarta. Makanya, sebelum itu terjadi di RUPS buru-buru mundur,” ujar orang dalam JP. Sama dengan ayahnya, Ulik juga tak mau menjawab pertanyaan mengapa dia mengundurkan diri.

Yang sudah jelas, para pemegang saham JPK belakangan ini memang mencemaskan kinerja usaha JP yang terus merosot turun sejak tiga tahun lalu.

Tahun 2013 pendapatan koran JP masih mantap di angka Rp686,56 miliar. Tapi setelah itu mulai menurun. Tahun 2014 menurun tipis ke angka Rp653,57 miliar. Pada 2015 dan 2016, angka tersebut terus menurun hingga Rp520,40 miliar. Penurunan paling tajam terjadi pada tahun ini. Hingga Oktober 2017, pendapatan JP baru berkisar Rp345,57 miliar.

Pendapatan turun, otomatis laba juga berkurang. Pada 2013, koran JP tercatat meraup laba bersih Rp257,52 miliar. Selang tiga tahun berikutnya, jumlah laba hanya mencapai Rp148,81 miliar. Laba ini hampir pasti merosot lagi pada 2017. Sebab sampai bulan Oktober, laba bersih diperkirakan baru sekitar Rp65 miliar.

Tak heran, jika para pemegang saham JPK makin khawatir melihat perkembangan JP. GM tak membantah realitas kinerja JP memang sedang merosot terutama tiga tahun terakhir ini. Selain Jawa Pos, juga semua koran di grup juga mengalami penurunan.

Itulah sebab sekitar tiga bulan lalu, atas persetujuan pemegang saham lain, GM dikabarkan menyetujui putranya Hidayat Jati — sebelumya bekerja sebagai direksi di Femina Group— ditarik masuk untuk memperkuat jajaran direksi JPH. Langkah itu juga salah satu upaya GM dan para pemegang saham JPH lain di Jakarta, untuk memonitor jalan usaha media dan bisnis lain yang bernaung di grup JP.

Para pemegang saham JPK hampir semua adalah para senior Dahlan di Majalah Berita Tempo. PT Grafiti Pers, penerbit Tempo sebelum majalah berita tersebut dibredel pemerintah Orde Baru di tahun 1994, adalah pemegang saham mayoritas (sekitar 71 persen). Sedangkan 29 persen lainnya dimiliki tujuh pemegang saham perorangan: mendiang Eric Samola (kini diwakili istri Ny. Dorothea Samola), Goenawan Mohamad, Fikri Jufri, Harjoko Trisnadi, Lukman Setiawan, Dahlan Iskan, dan Ratna Dewi Wenny. Dua orang terakhir ini belakangan didapuk masuk sebagai pemegang saham karena dianggap berjasa membesarkan koran Jawa Pos.

Komposisi pemegang saham Jawa Pos Holding.

Memang kesuksesan Jawa Pos merupakan hasil kerja keras Dahlan. Ketika pengambilan alih terjadi, oplah koran JP berkisar 6.000 eksemplar saja. Dalam lima tahun, Dahlan, yang didukung oleh semua awak militan JP ditambah sejumlah wartawan Tempo yang pada awal penerbitan berperan sebagai kontributor, berhasil menaikkan jumlah oplah hingga 300.000 eksemplar.

Kisah sukses Jawa Pos harus diakui sebagai sesuatu yang fenomenal bagi industri pers Indonesia. Wajar, jika semua pemegang saham koran itu sangat puas pada pencapaian Dahlan dan kawan-kawan. Setelah itu, JP segera berkembang beranak pinak menjadi satu grup media besar. Hampir sama dengan di JPK, para pemegang saham JPH adalah PT Grafiti Pers (49 persen) dan tujuh figur perorangan lain sebanyak 51 persen.

Namun demikian, adanya rencana Dahlan jual saham ke Ciputra, dianggap sebagian pihak bagian dari “perang strategi”. Meski Azrul tidak lagi menjabat di Jawa Pos, Dahlan kemungkinan ingin putra mahkotanya tetap memegang peran penting di Jawa Pos.

Para pemegang saham Jawa Pos juga masih “sungkan” membeli saham Dahlan Iskan di Jawa Pos. Walaupun Dahlan sudah mengatakan siap menjual sahamnya. Namun tidak ada Komisaris lain yang mau membelinya.

Terbukti strategi Dahlan manjur. Dia lantas membatalkan sendiri keputusannya menjual saham. Putusan pembatalan aksi jual saham Dahlan Iskan di Jawa Pos, diambil setelah pertemuan Dahlan Iskan dengan para pemegang saham di Jakarta.

Mantan Dirut JTV, Imawan Mashuri, membenarkan kalau saham Dahlan di Jawa Pos tidak jadi dilepas ke pemegang saham lainnya. Kenapa? “Ya, maksudnya agar Pak Dahlan tidak keluar dari Jawa Pos. Namun kalau Pak Dahlan tetap ngotot, (sahamnya) bisa dijual keluar,” komentar Imawan.

Sementara itu, Grup Ciputra membantah kabar yang beredar yang mengatakan Ciputra membeli saham Jawa Pos dari mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Direktur PT Ciputra Development Tbk. Harun Hajadi kepada bisnis.com mengungkapkan, Grup Ciputra tidak melakukan pembelian saham Dahlan Iskan, baik sebelumnya ataupun sekarang. Tidak dijelaskan bagaimana sikap Ciputra bila Dahlan terus memaksa untuk waktu yang akan datang. “Pemegang saham Jawa Pos salah satunya adalah Yayasan Jaya Raya sejak awal Jawa Pos,” ungkapnya.

Harun tak menampik kabar bahwa Yayasan Jaya Raya terafiliasi dengan Ciputra. Namun, Yayasan Jaya Raya tidak melakukan pembelian saham milik Dahlan. Harun menepis isu bahwa emiten bersandi saham CTRA maupun Ciputra, yang akrab disapa Pak Ci, melakukan aksi borong saham Jawa Pos dari Dahlan. Selain memiliki Jawa Pos melalui yayasan, Ciputra juga jadi pemegang saham PT Jurnalindo Aksara Grafika yang menerbitkan harian ekonomi Bisnis Indonesia.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here