Rupiah Melemah APBN Bertambah, Menyesatkan!

0
278
Menkeu Sri Mulyani menyatakan setiap pelemahan rupiah Rp100 per dolar, penerimaan negara bertambah Rp1,7 triliun, dianggap informasi yang menyesatkan.

Nusantara.news, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini mengungkapkan setiap nilai tukar rupiah melemah Rp100 terhadap dolar AS maka memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara berupa tambahan penerimaan sebesar Rp1,7 triliun.

Bahkan Menkeu juga menyebutkan jika harga minyak mentah dunia (Indonesian crude price–ICP) naik US$1 per barel, maka penerimaan negara bertambah Rp660 miliar. Pernyataan ini sepintas memang menggembirakan, memberi angin segar, tapi dibalik itu semua ada fakta menyesatkan yang disembunyikan. Seperti apa?

Meski demikian, Menkeu mengaku akan tetap berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan lembaga lainnya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. “Kita juga tidak akan terlena, walapun parameter ICP dan kursnya meningkat,” ungkap Sri Mulyani.

Pernyataan Menkeu Sri mengingatkan kita pada pernyataan Menkeu sebelumnya Bambang PS Brodjonegoro. Bambang pada saat dirinya menjadi Menkeu mengatakan, jika rupiah melemah Rp100 terhadap dolar AS, maka penerimaan APBN akan bertambah Rp2,3 triliun.

Mari kita berkalkulasi, jika di awal tahun, 2 Januari 2018, rupiah diperdagangkan pada level Rp13.559 per dolar AS, maka hingga hari ini rupiah ditutup di level Rp14.463 per dolar AS. Itu artinya rupiah sudah melemah sejak Januari-Juli 2018 sebesar Rp904 terhadap dolar AS, kalau menggunakan asumsi Menkeu, maka seharusnya penerimaan APBN 2018 bertambah Rp15,37 triliun.

Atau jika menggunakan asumsi Bambang PS Brodjonegoro, maka penerimaan APBN 2018 bisa bertambah Rp20,79 triliun. Fantastis.

Belum lagi harga minyak dunia yang pada 2 Januari 2018 diperdagangkan di level US$60 per barel, hari ini harga minyak dunia US$73,89 per barel. Artinya ada peningkatan US$13,89 per barel, ini menunjukkan penerimaan APBN 2018 bertambah sebesar Rp9.17 triliun.

Dengan demikian, akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak dunia, penerimaan APBN 2018 telah bertambah Rp24,53 triliun. Ini yang dinamakan wind fall profit.

Persoalannya, variabel ekonomi, khususnya variabel APBN 2018 tidak hanya terdiri dari kurs rupiah terhadap dolar dan harga minyak mentah dunia, tapi ada variabel lain dalam perekonomian ini. Tentu saja ada plus minus, ada up and down, termasuk adanya risiko selisih kurs maupun harga minyak mentah. Sehingga jika diakumulasi keseluruhan variabel ekonomi bangsa ini, terkait melemahnya rupiah dan naiknya harga minyak mentah dunia, justru merugikan.

Meskipun bisa memperoleh keuntungan, baik Sri Mulyani maupun Bambang Brojo enggan jika pemerintah disebut ingin mencari keuntungan dari kondisi pelemahan kurs rupiah sejak tahun lalu.

Sebab, akibat tekanan kurs rupiah, harga sejumlah material atau bahan baku untuk pembangunan infrastruktur di Kementerian Perhubungan mengalami penurunan.  Banyak harga material yang sudah turun, seperti material infrastruktur di Perhubungan. Penyusutannya cukup jauh karena ekonomi dunia sedang slow down.

Sementara Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, meskipun kurs rupiah lebih lemah dari yang diasumsikan APBN, yaitu dilevel Rp14.400, APBN masih akan tetap positif. Menurutnya, penerimaan yang didapatkan dari APBN masih lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran akibat penyesuaian kurs, seperti subsidi BBM dan pembayaran utang baik cicilan pokok maupun bunga.

“Net antara penerimaan dan pengeluaran efeknya masih tinggi penerimaannya. Dari sisi pengelolaan APBN tidak ada yang mengkhawatirkan, tp kita masih mengamati, dan memastikan,” ungkap Suahasil beberapa waktu lalu.

Selain itu Suahasil menegaskan tidak hanya APBN saja yang harus diperhatikan terkait pelemahan rupiah terhadap dollar AS, tetapi juga dampaknya terhadap kondisi ekonomi secara keseluruhan.

“Bagaimana dampaknya terhadap ekonomi makro lain seperti inflasi, serta dampaknya terhadap masyarakat bahkan kinerja badan-badan usaha. Pergerakan kurs ini kan bergerak terus sepanjang hari,” demikian Suahasil.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, dengan melemahnya rupiah maka akan menyebabkan naiknya harga-harga di pasaran yang juga akan mendorong terjadinya inflasi. “Itu yg kita perhatikan sampai saat ini, kita lihat potensi ekonomi inflasi Indonesia masih aman di bawah 4%. Kita masih optimis nanti sepanjang tahun masih 3,5%,” ujarnya.

Sebenarnya secara logika, seharusnya ketika rupiah melemah, maka penerimaan APBN 2018 juga harusnya turun, karena beberapa tahun belakangan APBN Indonesia saat ini sedang mengalami defisit. Termasuk kenaikan harga minyak dunia juga seharusnya akan menambah defisit APBN lantaran posisi Indonesia bukan net exporter, melainkan net importer.

Lantas darimana datangnya penambahan APBN sebagaimana dikatakan Sri Mulyani, Bambang Brodjo maupun Suahasil?

Boleh jadi adanya penerimaan dari hasil ekspor komoditas seperti sawit, kopra, otomotif, dan sebagainya. Sehingga jika di-netting secara keseluruhan outputnya suprlus. Kalau pun ini benar, namun sebagaimana pengakuan Suahasil, secara makro ekonomi tetap tidak baik.

Bukti tidak baik

Lantas argumentasi apa yang bisa membuktikan pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak dunia secara makro tidak baik?

Pertama, dan itu dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi adalah, pemerintah bakal menunda pembangunan sejumlah proyek infrastruktur besar guna mengurangi tekanan terhadap rupiah. Alasan Presiden ini tepat karena proyek infrastruktur besar memerlukan bahan baku impor dan bahkan tenaga asing yang cukup besar, jika diteruskan maka akan meneruskan tekanan terhadap rupiah.

Pengakuan itu setidaknya disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika. Menurutnya pembangunan infrastruktur memang turut berkontribusi pada kenaikan impor. Kenaikan impor pun berpengaruh pada fluktuasi nilai tukar rupiah.

“Proyek infrastruktur yang besar-besar dan tidak mendesak akan ditunda untuk mengerem laju impor,” papar Erani belum lama ini.

Erani belum bisa merinci proyek-proyek mana saja yang bakal ditunda Jokowi. Namun, ia memastikan rencana tersebut tak bakal membuat proyek-proyek tersebut mangkrak.

Ekonom Senior Faisal Basri menilai pelemahan rupiah tak hanya didorong faktor eksternal, tetapi juga didorong ambisi pemerintah dalam menggenjot pembangunan infrastruktur.

Ia menyebut pembangunan infrastruktur dilakukan pemerintah melampaui kemampuannya sendiri. Karenanya, pemerintah dinilai jor-joran membangun infrastruktur. Padahal, pembangunan proyek infrastruktur mendongkrak kenaikan impor bahan baku dan barang modal yang belum bisa diproduksi di dalam negeri.

Bengkaknya impor membuat neraca perdagangan pada sepanjang semester pertama tahun ini mencatatkan defisit sebesar US$1,02 miliar. Angka ini sebenarnya sudah turun dari defisit pada Januari-Mei yang mencapai US$2,83 miliar.

Adapun, defisit perdagangan disebut sebagai salah satu biang keladi pelemahan nilai tukar rupiah. Sejak beberapa bulan terakhir, rupiah melemah hingga sempat menyentuh level Rp14.650 per dolar AS di awal pekan ini

Kedua, Faisal berpendapat akibat pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak mentah dunia secara keseluruhan negara merugi. “Negara secara keseluruhan merugi, Karena itu BI intervensi,” ujarnya dalam sebuah dialog.

Meski pelemahan rupiah memberikan tambahan pendapatan bagi APBN, namun pada sisi lain juga menguras cadangan devisa yang dikelola Bank Indonesia. Sepanjang 2018 ini, rupiah telah melemah 6,35% terhadap dolar AS. Tren ini memaksa BI mengintervensi pasar dengan menggelontorkan dolar AS mencapai US$13 miliar.

Bahkan BI juga sudah tiga kali menaikan suku bunga 7 Days Reserve Repo Rate menjadi 5,25%. Ini menunjukkan bahwa bahaya pelemahan nilai tukar rupiah sangat serius.

Ketiga, pemerintah selalu mengutarakan bahwa peningkatan utang digunakap untuk pembangunan infrastruktur. Menurut Faisal utang untuk kepentingan produktif itu bagus, tapi faktanya utang berdasarkan APBN 2017 paling besar untuk belanja barang (naik 64%), kedua untuk membayar bunga, ketiga baru untuk capital expenditure.

“Jadi tidak benar utang untuk infrastruktur semua. Kalau utangnya dalam bentuk dolar AS, maka wajar kalau rupiah terus melemah,” tegasnya.

Faisal tetap kokoh berpendapat memburuknya rupiah itu tidak baik buat Indonesia, bahkan sangat buruk. Buktinya BI terus melakukan intervensi demi mencegah dampak buruk terhadap ekonomi bangsa ini.

Terutama untuk industri manufaktur yang berbahan bakar impor, tentu saja pelemahan rupiah benar-benar kiamat kecil.

Pejabat harus lepas dolar

Faisal berpendapat dalam kondisi saat ini psikologis masyarakat Indonesia cenderung melakukan pembelian dolar AS. Hal ini mengingat kurs dolar AS yang terus menguat, memukul mata uang lainnya, di samping keputusan The Fed, Bank Sentral AS yang akan terus diprediksi melanjutkan kenaikan suku bunga acuannya hingga tahun depan.

“Psikologis masyarakat Indonesia, menghadapi kondisi seperti sekarang, kalau bicara dengan teman-teman itu dolarnya sudah banyak, mereka malah beli dolar dalam kondisi sekarang,” papar Faisal.

Tak hanya itu, lanjutnya, mantan petinggi negara maupun pejabat saat ini juga menyimpan kekayaannya dalam bentuk dolar AS. Padahal penting bila mereka berkontribusi dengan melepas dolar AS untuk menjaga likuiditas mata uang Paman Sam di pasar tetap terjaga.

“Contohnya saya ingat Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dulu waktu jadi presiden itu 64% kekayannya dalam dolar. Yang saya inget juga Menteri Agama (Lukman Hakim Saifuddin) sekarang dolarnya USD100 ribu lebih. Pak Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) saya ingat USD200 ribu. Ini bukan gosip, ini adalah LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat), kita semua bisa lihat,” demikian Faisal.

Oleh sebab itu, menurutnya tak perlu pejabat menyimpan dananya dalam bentuk dolar AS. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mengimbau pejabat negara mau melepas dolar AS ke pasar.

“Buat apa sih pejabat itu berternak dolar. Artinya kan dia tidak percaya pada komitmen pemerintahya sendiri. Pak Jokowi kekayaan dolarnya praktis enggak ada, nah Pak Jokowi imbau para pejabat, menteri-nya,” katanya.

Penggunaan dolar AS yang besar di dalam negeri juga terlihat dengan banyaknya kasus korupsi menggunakan mata uang Paman Sam tersebut.

Dengan demikian, melemahnya dolar AS dan kenaikan harga minyak secara makro ekonomi berdampak buruk. Meskipun Menkeu Sri Mulyani mengatakan positif buat penerimaan APBN, tapi pernyataan itu benar-benar menyesatkan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here