RUU Pekerja Migran Disahkan, Ini Kelebihan dan Kekurangannya

0
461
Aksi pekerja migran (Ilustrasi) Foto : ANTARA

Nusantara.news, Jakarta – Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri menyumbang devisa negara Rp140 triliun per tahun, atau penyumbang ke-6 terbesar setelah kelapa sawit, jasa pariwisata, tekstil, migas dan batubara. Sayangnya, UU No. 39 Tahun 2004 yang mengatur perlindungan negara atas TKI dinilai masih lemah.

Maka pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) disambut positif oleh sejumlah kalangan, termasuk lembaga-lembaga penggiat isu-isu pekerja migran. Terlepas dari masih adanya satu dua pasal yang belum sempurna, namun RUU PPMI yang disahkan DPR itu dinilai banyak kemajuan ketimbang UU sebelumnya.

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan didampingi oleh Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon  dan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto  di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10) kemarin.

Hadir pula dalam pengesahan Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dakhiri yang mengatakan, RUU ini lahir sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola migrasi dan pelindungan kepada pekerja migran Indonesia. “Semangatnya adalah memperbaiki tata kelola migrasi bagi pekerja migran yang jauh lebih baik,” ujarnya.

RUU ini, lanjut Dakhiri, sebagai bagian perjuangan atas kehadiran negara untuk perlindungan TKI. Semoga bermanfaat khususnya untuk TKI serta bangsa dan negara. Maka Dhakiri pun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut berperan dalam proses pembahasan hingga pengesahan oleh DPR.

RUU yang baru disahkan, papar Dhakiri, juga sudah disinkronisasi dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 6 Tahun 2012 tentang (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya), dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta aturan-aturan lain yang terkait.

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengapresiasi disahkannya RUU PPMI sebagai langkah maju baik secara proses maupun substansi untuk perbaikan tata kelola migrasi di Indonesia berbasis pada pemenuhan hak asasi manusia yang paralel dengan UU nomor 6 tahun 2012 tentang ratifikasi konvensi pekerja migran. Namun demikian masih ada beberapa kelemahan yang menjadi catatan terhadap UU ini.

Kelebihan dan Kekurangan

RUU yang disahkan terdiri dari 13 bab 87 pasal yang dinilai maju karena menggunakan konvensi perlindungan pekerja migran sebagai konsideran utama. UU juga mengamanatkan 27 peraturan turunan (12 peraturan Pemerintah, 11 Peraturan setingkat menteri, 3 peraturan badan dan 1 Peraturan Presiden).

Beberapa kemajuan yang dicatat Migrant Care antara lain Pengurangan peran swasta secara signifikan dan dikembalikan kepada peran pemerintah daerah, yaitu informasi, rekrutmen, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan. Sementara peran swasta hanya menempatkan pekerja migran yang sudah siap melalui LTSA.

Selain itu, Migrant Care juga mencatat kemajuan dalam hal jaminan terhadap hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya, termasuk hak untuk berserikat dan berkomunikasi, penguatan peran pemerintah daerah sejak provinsi hingga desa, pemberian peran kepada masyarakat sipil, perlindungan sosial lewat BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, serta sanksi pidana yang berat bagi pihak-pihak yang melakukan kejahatan terhadap TKI.

Toh demikian, Migrant Care juga mencatat 2 Pasal yang menjadi titik lemah RUU yang baru disahkan ini. Pertama, Pasal 13 huruf g tentang perjanjian penempatan yang menjadi salah satu persyaratan penempatan pekerja migran. Ketentuan ini menegaskan bahwa penempatan pekerja migran hanya melalui perusahaan swasta, padahal dalam UU ini juga diatur tentang penempatan melalui badan dan mandiri.

Titik lemah lainnya, ungkap Wahyu Susilo, kedua  adalah pada Pasal 44 ayat 3 yang menyebutkan kepala badan (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia/BNP2TKI) bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Pasal ini berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antara Kementerian Tenaga Kerja dan Kepala BNP2TKI.

Oleh karenanya, tandas Wahyu, untuk memastikan agar UU ini dapat diimplementasikan sebagai instrumen perlindungan, Migrant Care akan melakukan (1) sosialisasi UU ini kepada seluruh elemen masyarakat, (2) mengawal 27 peraturan turunan dari mandate ini, (3) mendukung penguatan peran pemerintah daerah dan (4) mendesak Kementerian Keuangan untuk menganggarkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Jaringan Buruh Migran (JBM) yang merupakan wadah dari 26 organisasi di dalam dan di luar negeri juga menyambut baik pengesahan RUU PPMI. Maka JBM mengucapkan terima kasih, khususnya pada Panitia Kerja RUU PPMI DR-RI dan media massa yang memantau perkembangan hingga disahkannya RUU PPMI.

Namun JBM memandang masih terdapat kelemahan, sehingga perbaikan tata kelola perlindungan bagi Buruh Migran Indonesia belum benar-benar terwujud antara lain : mekanisme penempatan yang masih harus lewat Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), perjanjian kerja yang yang belum memastikan berlaku di kedua negara dan mekanisme penyelesaian sengketa belum memasukkan koasi peradilan.

Kelemahan lainnya adalah jaminan sosial belum mencakup resiko yang sering dialami buruh migran yakni PHK sepihak dan gaji tidak dibayar, pelibatan peran serta masyarakat masih lemah, karena dalam pelaksanaan pengawasan pelindungan ada kata “dapat” melibatkan masyarakat.

Kelemahan lain versi JBM yang tidak kalah krusialnya adalah sanksi pidana yang diantaranya tidak ada hukuman minimal, korban justru berpotensi menjadi terhukum, pengurus korporasi tidak dipidana, dan tidak adanya ketentuan bantuan hukum dalam pasal yang khusus sehingga menyulitkan pekerja migran mengakses bantuan hukum.

Namun secara keseluruhan JBM mengapresiasi lahirnya UU PPMI yang paling tidak lebih jelas mendifinisikan buruh migran yang sudah sesuai dengan Konvensi PBB 1990, pendidikan dan pelatihan menjadi tanggung-jawab pemerintah, adanya layanan informasi ketenaga-kerjaan dan pendaftaran sejak tingkat desa, ada kejelasan pembagian kewenangan antara operator (BNP2TKI) dan regulator (Kementerian Tenaga Kerja) serta pembagian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kelurahan/desa.

Kemajuan lainnya adalah rezim asuransi TKI diganti dengan BPJS, desentralisasi LTSA sehingga tidak menumpuk di pemerintah pusat, penghapusan kartu tenaga kerja luar negeri (KTKLN) yang kerap dijadikan sumber pemerasan terhadap buruh migran, penguatan peran Atase Ketenagakerjaan di luar negeri.

Yang juga tidak kalah krusialnya adalah adanya verifikasi agency dan calon pemberi kerja kepada Atase Ketenagakerjaan, pengurangan peran PJTKI, sanksi pidana tidak hanya ditujukan kepada korporasi melainkan juga kepada pejabat, adanya larangan pejabat menjabat komisaris PJTKI, dan aturan turunan dibatasi selesai dalam 2 tahun.

Disahkannya RUU PPMI sudah disambut baik oleh sejumlah kalangan. Namun jangan lupa, apa arti sebuah peraturan, tulis Rendra, kalau dia ditulis di atas air?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here