RUU Pemilu Akomodir Kepala Daerah Jadi Capres, Izin Presiden Perlu Dipertegas

0
119
Menkumham Yasonna Laoly (kiri), Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan), Sekjen Kemendagri Yuswandi A. Temenggung (tengah) menghadiri rapat dengan Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5). Rapat itu antara lain membahas mengenai isu calon tunggal atau mengantisipasi calon tunggal dalam pemilihan presiden dan wapres mendatang. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/kye/17

Nusantara.news, Jakarta – Para gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota di seluruh Indonesia bisa memelihara harapan dan saling kebut mengukir prestasi sebagai modal bersaing menjadi calon presiden seperti yang sudah dirintis oleh Joko Widodo (Jokowi).

Seperti UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, RUU Pemilu yang sekarang dalam tahap finalisasi di tingkat Panitia Khusus DPR, tetap mengakomodir kepala daerah yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi calon presiden.

UU No 42 Tahun 2008 mengakomodir kepala daerah jadi calon presiden pada pasal 7 ayat (1) dan (2), sementara RUU Pemilu yang segera disahkan, mengakomodir hal itu dalam pasal 141 ayat (1).

Kepala Daerah Sumber Pimpinan Nasional

Diakomodasinya kepala daerah sebagai calon presiden dalam RUU Pemilu membuktikan kedudukan politik kepala daerah sangat penting di Indonesia. Kepala daerah sekaligus diakui sebagai salah satu sumber rekrutmen kepemimpinan nasional setingkat presiden.

Kalangan akademisi, tentara, atau ulama juga layak dan sudah membuktikan kemampuannya menjadi presiden sebagaimana sudah dirintis oleh Jenderal Soeharto, Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono (tentara),  BJ Habibie (ilmuan/akademisi) atau Gus Dur (ulama).

Namun kepala daerah harus merasakan posisinya yang signifikan sebagai sumber rekrutmen pimpinan nasional (presiden) karena diakomodir secara khusus dalam UU Pemilu.

Dalam praktiknya nanti, bisa saja partai politik mencalonkan tentara, atau akademisi, atau ulama, selain tentunya kader partai yang dianggap mumpuni sebagai calon presiden.

Tetapi sekali lagi, adalah kepala daerah yang diakomodir dalam UU Pemilu. Ini menjadi catatan tersendiri karena dimensinya menjadi meluas. Sebab, beberapa kepala daerah yang terpilih dalam pilkada, bukan dari kader partai melainkan maju dari calon perseorangan, seperti mantan Bupati Garut Aceng.

Calon perseorangan, seperti diketahui, sudah diakomodir dalam UU Pilkada, tetapi belum diakomodir dalam RUU Pemilu.

Oleh sebab itu, setelah RUU Pemilu mengakomodir kepala daerah sebagai calon presiden, maka setiap calon perseorang pun sekarang sudah bisa melambungkan cita-cita menjadi presiden, asal dalam status sebagai kepala daerah dan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Demikiam juga tidak semua kepala daerah adalah kader dari sebuah partai politik. Salah satunya adalah Walikota Bandung, Ridwan Kamil.

Dengan diakopmodirnya kepala daerah sebagai calon presiden dalam RUU Pemilu, maka Ridwan Kamil yang bukan kader partai pun bisa menggantungkan cita-cita menjadi presiden asal itu tadi, sedang dalam status sebagai kepala daerah dan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.’

Izin Presiden Perlu Dipertegas

Seperti apa bunyi pasal kepala daerah sebagai calon presiden?

Dalam UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pasal 7 ayat (1) disebutkan, (1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.

Pada ayat (2) disebutkan, surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Sementara dalam RUU Pemilu yang sekarang dalam tahap finalisasi, kepala daerah yang jadi calon presiden diatur dalam Pasal 141 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, kepala daerah yang dicalonkan parpol atau gabungan parpol sebagai calon presiden atau wakil presiden (wapres) harus meminta izin kepada presiden.

Pansus RUU Pemilu bahkan sempat mempersoalkan kalimat izin presiden. Menurut sebagian anggota pansus, izin presiden tidak diperlukan, kareka melanggar hak politik seseorang.

Kenyataanya, dalam hal kepala daerah yang harus menjalani pemeriksaan KPK, tidak lagi memerlukan izin presiden, karena pasal itu sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah,  tidak ada satu pun keterkaitan politik antara presiden dan kepala daerah.

Yang diatur hanya hubungan kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

Fraksi-fraksi di Pansus RUU Pemilu juga sempat memperdebatkan kalimat izin presiden itu. Menuerut sebagian anggota pansus izin presiden tidak diperlukan karena akan melangar hak hak politik seseorang.

Namun fraksi faksi di pansus akhirnya menerima perlu ada izin presiden, karena dilandaskan pada pandangan bahwa hal itu menjadi fungsi presiden sebagai kepala pemerintahan.

Oleh sebab itu diputuskan bahwa kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres perlu meminta izin presiden.  Namun, ada catatan,  jika dalam waktu 15 hari presiden tidak memberikan respons, presiden dianggap telah memberikan izin. Hanya saja, catatan ini belum diputuskan secara bulat karena PDIP dan Golkar memandang masih diperlukan izin presiden sebagai kepala pemerintahan.

Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, ketika menjadi calon presiden, terlebih dahulu meminta izin dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Untung saja, ketika itu SBY sudah dua kali menjabat presiden, sehingga tidak bisa lagi mencalonkan diri. Seandainya, SBY ketika itu baru menjabat presiden satu periode, maka tidak tertutup kemungkinan akan ada masalah, mengingat piopularitas Jokowi yang melambung tinggi.

Sebab dalam UU No 42 Tahun 2008, tidak disebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan izin presiden.

Pasal 7 ayat (1) hanya menyebutkan, Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.

Izin apa? Saat itu, pengacara Jokowi menyebut izin itu adalah izin non-aktif sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Sesuai prinsip hukum yang harus menghindari multi tafsir, maka Pansus RUU Pemilu, dinilai perlu merumuskan kalimat guna mempertegas apa yang dimaksud dengan izin presiden.

Pansus dinilai perlu mempertegas rangkaian kalimat dalam pasal ini agar izin presiden yang dimaksud tidak diartikan sebagai persetujuan presiden.

Sebab, apabila, izin presiden yang dimaksud  adalah persetujuan presiden, maka akan ada sejumlah alasan yang dapat dikemukakan untuk tidak menyetujui, misalnya kinerja kepala daerah yang belum bagus, dan lain sebagainya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here