RUU Pemilu, Parliamentary dan Presidential Threshold Diyakini Voting

0
56

Nusantara.News, Surabaya – Tiga poin dalam RUU Pemilu diyakini akan diputuskan melalui voting. Ketiga poin itu, pertama tentang presidential threshold, tanpa atau dengan presidential threshold. Kedua, tentang parliamentary threshold apakah 3,5 persen atau ditingkatkan menjadi 5 persen. Ketiga, soal sistem pemilu terbuka atau tertutup.

“Ketiga soal ini pasti akan dilakukan voting karena dua pihak sekarang ini punya alasan-alasan yang saling memperkuat posisi masing-masing,” kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu Lukman Eddy dalam  Diskusi Terbatas RUU Pemilu di Mata Pers” di Kantor PWI Jawa Timur, Surabaya, Selasa”(2/5/2017).

Soal sumbangan juga sebelumnya juga menjadi pembahasan cukup alot. namun belakangan diperoleh kesepakatan, di mana bantuan atau sumbangan individu atau lembaga harus disertai dengan identitas asli.

“Bantuan juga tidak boleh dititipkan. Misalnya laporan ke KPU sumbangan Rp2,5 juta, tapi kenyataannya sumbangannya Rp15 miliar. Itu semua akan ditata,” ujar politisi PKB tersebut.

Soal iklan, pansus sudah membuat larangan berkampanye dan mengiklankan calon di media elektronik dan cetak, kecuali di masa kampanye dan itu pun dibiayai KPU.

“Norma ini kami ambil dari apa yang diatur dalam pilkada,” imbuh Lukman Edy.

Anggota Pansus RUU Pemilu Fandi Utomo menambahkan, RUU Pemilu sudah selesai dan tinggal menunggu isu-isu yang belum disepakati. “Saya kira dalam masa reses ini teman-teman bekerja. Tanggal 4 dan 5 ini maraton sampai sepuluh hari ke depan untuk tim perumus,” katanya.

Dia menjelaskan, karena di masa reses tidak boleh mengambil keputusan yang bersifat voting maka pansus melakukan perumusan secara alternatif. “Tanggal 18 kita paripurna dan bisa masuk ke agenda-agenda yang cukup serius untuk pengambilan keputusan. Akhir Mei bisa kita selesaikan,” tuturnya.

Beban kerja yang sangat luar biasa disebut Lukman Eddy sebagai penyebab pertama molornya penetapan RUU Pemilu. Dia mengungkap ada 3.100 tim gabungan dalam pansus yang bekerja agar payung hukum itu bisa kelar secepatnya. Belum lagi adanya komitmen untuk memperbaiki kualitas UU Pemilu sebelumnya untuk mengakomodir keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas pemilu dan pilkada yang selama ini dilakukan.

Dalam diskusi tersebut, selain Ketua Pansus Lukman Eddy dan Fandi Utomo hadir juga anggota pansus Baidowi, Ketua Bawaslu Pusat Abhan, Ketua PWI Jatim Akhmad Munir dan beberapa pemimpin media di Jawa Timur. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here