RUU Penyadapan Sebaiknya Diajukan Setelah KPK Bubar

0
57

Nusantara.news, Jakarta – Upaya DPR untuk melemahkan KPK masih berlangsung. Hal ini terkesan sangat kuat dari pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo dalam rapat gabungan antara KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan Kemenkumham di Komisi III DPR RI, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (16/19/2017). Salah satu inidikasi dari upaya pelemahan KPK adalah munculnya gagasan mengajukan RUU Penyadapan.

KPK Kontra Produktif?

Upaya pelemahan KPK sudah muncul sejak heboh dugaan korupsi kasus e-KTP yang melibatkan sejumlah anggota DPR  termasuk ketua DPR Setya Novanto. Awalnya, upaya pelemahan itu hendak dipaksakan melalui rekomendasi Pansus KPK yang dibentuk sebagai reaksi atas langkah KPK mengusut kasus e-KTP. Namun karena ditentang oleh masyarakat, termasuk ditentang oleh Presiden Jokowi, DPR mengubah strategi.

Kini yang berkembang adalah pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi atau Densus Tipikor. Tentang Densus Tipikor ternyata sudah berkembang jauh. Hal itu terungkap dari penjelasan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPR pekan lalu. Dalam rapat itu, Tito Karnavian memaparkan hal ichwal Densus, mulai dari anggaran, struktur, jumlah personel, dan bakal markas. Mengenai anggaran Tito menyebut angka Rp2,6 triliun, sebuah angka yang hampir tiga kali lipat dibanding anggaran KPK tahun 2017 yang tidak sampai Rp1 tiliun.

Tito juga mengemukakan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Kemen PAN-RB tentang personel Densus. Tito mengemukakan dirinya juga sudah melapor kepada Presiden Jokowi. Reaksi Presiden Jokowi, menurut Tito, jika sudah selesai agar di bawa dalam rapat terbatas atau ratas.

Persiapan Densus tampaknya sudah tuntas. Yang menjadi masalah adalah fungsi Polri maksimal pada penyidikan (sidik), beda dengan KPK yang selain memiliki funsi sidik, juga memiliki fungsi tut (penuntutan).

Dalam rapat gabungan antara KPK, Polri, Kejaksaan Agung dan Kemenkumham di Komisi III DPR RI, Senin (16/10/2017), Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo membahas tentang fungsi tut Densus.

“Terkait rencana penuntutan satu atap dengan Densus Tipikor, sebenarnya tidak persis demikian yang dimaksudkan Kapolri,” tuturnya.

Jaksa, menurut Bambang, tidak dimasukkan dalam satu atap penuntutan seperti di KPK, tapi cukup memanfaatkan satgasus penututan dari jaksa-jaksa terpilih untuk menangani kasus-kasus dari Densus Tipikor Polri sehingga tidak dibutuhkan Undang-undang baru,” sambung dia.

Dalam kesempatan itu, Bambang juga mengemukakan tidak ada masalah dengan anggaran Densus Tipikor Polri. Menurutnya, Komisi III DPR sudah menyetujuinya.

“Densus Tipikor penting, agar ke depannya KPK lebih fokus pada penanganan kasus-kasus tipikor besar yang tidak bisa ditangani polri dan kejaksaan,” terangnya.

Bagaimana dengan KPK? Menurut Bambang, dengan anggaran operasional yang besar, gaji yang besar, kewenangan dan fasilitas yang luar biasa, wajar kalau KPK menangani kasus-kasus sulit.

“Kalau OTT dan yang ecek-ecek biarkan Densus Tipikor, Polri, dan kejaksaan yang menangani. Jadi tidak seperti sekarang ini, seperti nembak nyamuk pakai meriam. Gaji jaksa dalam Satgasus setara dengan gaji jaksa yang bertugas di KPK,” jelas Bambang yang akrab disebut Bamsoet.

Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Polri pekan lalu, tapal batas antara KPK dengan Densus adalah julah kerugian negara. Densus menangani kasus korupsi yang merugikan negara di bawah Rp1 miliar sesuai UU KPK sementara KPK menangani kasus korupsi yang merugikan negara di atas Rp1 miliar.

Sinerji antara kejasaan dengan polsi dalam Densus Tipikor belum sempurna. Kewenangnanya masih lebih kecil dibanding kewenangan yang dimiliki KPK. Salah satu kewenangan penting yang tidak dimiliki Polri dan Kejaksaan tetapi dimiliki oleh KPK adalah penyadapan.

Oleh sebab itu, dalam rapat gabungan itu, Bambang menyebut, Komisi III akan mengajukan dua RUU yakni KUHAP dan RUU Penyadapan.

Menurut anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi, tahun 2018, kedua RUU tersebut sudah masuk prolegnas. Komisi III tinggal menunggu RUU KUHAP. Sedangkan RUU Penyadapan adalah amanat dari MK.

Lalu bagaimana dengan peran KPK?  Bambang Soesatyo yang memimpin rapat gabungan mengemukakan bahwa kejaksaan dan kepolisian harus dilibatkan dalam pemberantasan korupsi. Hal ini karena KPK belum memperlihatkan kemajuan dalam meberantas korupsi.

“Selama 15 tahun KPK berdiri, kita belum melihat kemajuan yang signifikan dalam menekan perilaku koruptif bahkan sebaliknya makin masif,” ujar pria yang karib disapa Bamsoet.

Selama 15 tahun ini, imbuhnya, KPK malah melahirkan  kegaduhan dan berkembang seperti festival. Masyarakat, tentunya ingin pemberantasan korupsi tidak hanya menghasilkan kegaduhan dan festivalisasi, tapi juga hasil nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, bisnis, dan kesejahteraan masyarakat. Ini sekaligus mengkritisi pola pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Bambang mengatakan pola KPK justru kontraproduktif bagi pembangunan nasional. “Banyak dana mengendap di bank-bank daerah karena para pimpro, kepala daerah, dan kementerian terkait tidak berani mengeksekusi berbagai program pembangunan kerena takut dipenjarakan KPK. Mereka tidak berani menggunakan diskresi dan kewenangannya,” ucap Bambang.

Begitu juga para pengusaha, menghadapi dilema luar biasa. Karena itu, lanjut dia, pola KPK tersebut akan dievaluasi dan bicarakan dengan para pemangku kepentingan penegak hukum yaitu Jaksa Agung, Kapolri dan Pimpinan KPK.

“Harus ada keselarasan dalam merealisasikan agenda pemberantasan korupsi. Kita tidak ingin agenda pemberantasan korupsi dibajak untuk kepentingan sekelompok golongan, politik, kekuasaan maupun ekonomi dengan berbagai turunannya,” kata Bambang.

Penyadapan “Three in One”

Bagaimana potret pemberantasan korupsi setelah Densus Tipikor resmi beroperasi dan RUU Penyadapan ditetapkan jadi UU? Bagaimana membedakan mana-mana objek KPK, objek Denbsus Tipikor dan kejaksaan?

Tapal batas yang dipakai sekarang ini adalah angka kerugian negara. KPK menangani kasus yang tingkat kerugian negara di atas Rp1 miliar, Densus menangani  tingkat kerugian negara di bawah Rp1 miliar dan kejaksaan tanpa tapal batas.

Pertanyaannya, bagaimana mengetahui bahwa sebuah korupsi berada di bawah Rp1 miliar atau di atas Rp1 miliar?

Jika kasusnya sudah masuk tingkat penyidikan, angka kerugian bisa dihitung. Tetapi jika kasusnya masih dalam tingkat penyelidikan, apalagi masih di tingkat pengendusan awal, apakah angka kerugian negara sudah bisa ditentukan?

Dalam perspektif ini, langkah Komisi III DPR RI yang akan mengajukan RUU penyadapan menjadi masalah apabila tidak diatur penggunaannya secara sangat baik

Betapa tidak, jika UU Penyadapan sudah berlaku, maka dalam perspektif korupsi, UU itu akan digunakan oleh Densus, Kejaksaan dan tentunya KPK. Jadi ada 3c lembaga anti-korupsi yang akan menggunakan UU Penyadapan.

Jika ketiga lembaga ini sedang melakukan penginataian terhadap dugaan korupsi seorang bupati, maka penyadapan kemungkinan akan dilakukan oleh ketiganya. Yang terjadi dengan demikian adalah penyadapan dilakukan oleh tiga lembaga anti-korupsi terhadap satu objek, alias  penyadapan three in one

Dalam konteks ini menjadi “menarik“ pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo yang mengatakan, pola KPK justru kontraproduktif bagi pembangunan nasional. Banyak dana mengendap di bank-bank daerah karena para pimpro, kepala daerah, dan kementerian terkait tidak berani mengeksekusi berbagai program pembangunan kerena takut dipenjarakan KPK. Mereka tidak berani menggunakan diskresi dan kewenangannya.

Dengan satu penyadapan oleh KPK saja sudah menimbulkan rasa takut, lalu bagaimana apabila penyadapan dilakukan secara tree in one? Apakah tidak semakin menakutkan bagi kepala daerah? Penyadapan three in one bahkan akan menjadi teror tersendiri bagi seorang kepala daerah, sehingga apabila mengikuti cara berfikir Bambang Soesatyo, kehadiran Densus akan menjadi semakin kontra-produktif bagi pembangunan  nasional.

Tetapi apakah benar KPK kontra produktif? Persoalannya sebetulnya bukan KPK menjadi kontra-produktif. Persoalannya terkait niat untuk melakukan korupsi. Jika tidak berniat korupsi mengapa mesti takut?

Kembali ke RUU Penyadapan, pengajuannya sepertinya dilatari oleh keinginan menyingkirkan KPK secara sistematis. Belum diketahui seperti apa reaksi masyarakat terhadap keinginan menyingkirkan KPK.

Tetapi lepas dari itu, pengajuan RUU Penyadapan yang akan digunakan oleh Densus dan Kejaksaan, akan membuat 3 lembaga anti-korupsi (Kejaksaan Agung, Densus dan KPK) berebutan menangani kasus korupsi.

Selain tumpang tindih, penyadapan three in one ini akan mejadi teror dalam arti yang sebenarnya bagi para pejabat negara. Penyadapan three in one ini yang justru membuat pemberantasan korupsi menjadi kontrap-produktif bagi pembangunan nasional dalam arti yang sebenarnya.

Bagi pejabat negara yang berniat korupsi, penyadapat three in one memang akan mempersempit ruang gerak korupsi mereka, tetapi bagi pejabat negara yang jujur, penyadapan three in one itu akan menjadi sumber keresahan tersendiri. Oleh sebab itu, RUU penyadapan itu sebaiknya diajukan setelah KPK bubar. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here