RUU Pertembakauan Harus Berpihak Pada Petani Lokal

0
71

Nusantara.news, Surabaya – Wacana pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk membuat formulasi terkait aturan main tata niaga impor terbakau harus berpihak kepada petani dan pengusaha. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Gapero (Gabungan Pengusaha Rokok) Jawa Timur Sulami Bahar. Menurutnya, aturan tersebut baik agar tidak ada yang dirugikan, salah satunya petani.

Sulami juga menyambut baik wacana pemerintah tersebut, dengan catatan untuk melindungi para petani tembakau yang sudah mulai tergerus dengan adanya impor tembakau. “Yang tahu kebutuhan tembakau adalah pabrikan, jadi kalau ingin petani selamat, utamakan dulu tembakau lokal daripada impor. Nah, kalau ada kurangnya baru ambil impor,” tambahnya.

Untuk diketahui, serapan tembakau lokal memang rendah, hal ini terkait dengan kualitas. Namun, seharusnya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan menjalin kemitraan antara petani tembakau dengan pabrik-pabrik rokok yang ada di Indonesia, sehingga tembakau lokal tetap terjaga keberadaannya, bukan dilenyapklan dengan cara impor.

Untuk produksi tembakau nasional kurang lebih mencapai 200 ribu ton per tahunnya. Sementara kebutuhan nasional akan tembakau mencapai 300 ribu ton. Dengan kondisi tersebut, lanjut Sulami, seharusnya pemerintah berupaya untuk terus menggenjot produksi tembakau nasional, tidak harus dengan cara impor. “Itu peluang pemerintah untuk melakukan penyuluhan kepada para petani agar bisa menggenjot produksinya, bukan hanya impor saja,” cetusnya.

“Saat audensi dengan Kemendag, saya berharap ada aturan main yang jelas terkait tata niaga impor tembakau. Jangan sampai petani kita yang sudah berjuang mati-matian dirugikan, dan sistem perekonomian Indonesia juga mengalami hal yang sama,” jelas Sulami saat dikonfirmasi Nusantara.news, beberapa waktu lalu (16/6/2017).

 

Mengenai adanya wacana membuat formulasi tersebut, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengungkapkan, langkah tersebut harus disiapkan pemerintah mengingat harga tembakau pada tingkat petani dalam negeri saat ini mengalami penurunan.

“Kementerian Perdagangan harus punya payung hukum yang kuat mengenai tata niaga impor tembakau, yaitu berupa peraturan Menteri Perdagangan. Saya berharap sebelum akhir tahun ini rampung. Wajib hukumnya serap tembakau dalam negeri. Jika ada sepucuk daun saja tidak terserap, tidak ada impor,” harapnya.

Terpisah, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo saat dikonfirmasi mengungkapkan, jauh sebelumnya, ribuan petani tembakau dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Tengah, berunjuk rasa menolak kebijakan pemerintah terkait dengan impor tembakau karena dinilai merugikan petani lokal.

Unjuk rasa ribuan petani tembakau dari Kabupaten Wonosobo, Temanggung, Klaten, Boyolali, Rembang, dan Demak secara tertib itu berlangsung di depan pintu gerbang kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang, sebelumnya.

“Selain mengkritisi kebijakan pemerintah yang dengan mudah melakukan impor tembakau, mereka berharap ada peran aktif pemerintah pusat dalam menggenjot produksi tembakau nasional. Salah satunya adalah soal kemudahan dalam menyalurkan kredit kepada para petani agar bisa meningkatkan kualitas produksinya,” ungkapnya.

Budidoyo juga berharap kepada pemerintah untuk menghentikan atau membatasi impor tembakau. Maklum, dari segi kualitas, tembakau lokal juga tak kalah bersaing dengan tembakau impor. “Saya kira lokal tak kalah bersaing dengan impor. Kita punya lahan, jika pemerintah pintar tentu semua bisa dioptimalkan untuk mencukupi kebutuhan nasional,” katanya.

Lanjut Budidoyo, saat ini impor tembakau sudah mencapai 60% dari kebutuhan rokok di Indonesia. AMTI, meminta agar ke  depan 80% tembakau lokal dan sisanya 20% adalah tembakau impor demi kesejahteraan para petani tembakau. Pemerintah harus segera mengesahkan rancangan undang-undang tentang pertembakauan yang saat ini dalam pembahasan DPR RI sebagai bentuk perlindungan terhadap petani tembakau.

“Pada RUU Pertembakauan itu, terdapat tata kelola pertembakauan di Indonesia yang diharapkan bisa menyejahterakan petani tembakau. Dengan disahkannya RUU Pertembakauan tersebut maka petani tembakau menjadi terlindungi karena produksi tembakau lokal bisa terserap semua dan petani tidak merugi,” pungkasnya.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here