Saat Anies Konsisten Tolak Reklamasi Teluk Jakarta

0
155

Nusantara.news, Jakarta – Pekan lalu pemerintah mencabut sanksi moratorium Reklamasi Teluk Jakarta. Alasannya, pihak pengembang telah memenuhi semua persyaratan. Namun, apakah dengan pencabutan moratorium tersebut, maka proyek reklamasi bisa langsung dilanjutkan?

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengklaim telah melakukan kajian sebelum memutuskan untuk mencabut moratorium yang diteken Menko Maritim terdahulu, Rizal Ramli.  “Sebelum dicabut (moratorium) tentu dilakukan kajian mendalam dari ahli dari ITB  juga ada ahli dari Jepang, Korea dan Belanda. Selain itu juga oleh Bappenas beserta semua kementerian terkait. Jadi, mau apa lagi? Sudah saya teken kemarin,” cetus Luhut di Medan, (6/10/2017).

Luhut menandatangani Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017. Dengan dikeluarkannya surat keputusan itu, maka otomatis tidak berlaku lagi surat keputusan Menko Kemaritiman Tahun 2016 tentang Penghentian Sementara Pembangunan Reklamasi.

Pencabutan moratoium dilakukan setelah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mencabut sanksi administrasi kepada pengembang di Pulau C, D dan G. Langkah itu ditempuh setelah Kementerian LHK menganggap pengembang telah memenuhi syarat.

Adapun syarat yang sebelumnya harus dipenuhi pengembang reklamasi, diantaranya, permintaan pihak  PLN kepada pengembang agar menyelesaikan permasalahan yang mengganggu aliran listrik pada PLTU Muara Karang. Untuk itu, pengembang wajib membiayai pembangunan terowongan bawah tanah dan kolam berisi air pendingin yang disalurkan ke PLTU Muara Karang. Selain itu, akan dilakukan perpanjangan kanal. Serta pengembang juga harus menjamin proyek reklamasi tidak mengganggu aktivitas pipa Pertamina Hulu Energi (PHE).

Anies Konsisten Tolak Reklamasi

Surat pencabutan moratorium reklamasi itu juga dikirimkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati mengungkapkan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat menindaklanjuti pencabutan moratoium dengan mengirim surat kepada DPRD DKI. Surat Djarot itu memohon agar DPRD DKI segera melanjutkan pembahasan Raperda tentang reklamasi yang sempat tertunda. Selain itu, Djarot juga bergerak cepat mengirim surat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang meminta persetujuan substansi reklamasi.

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS, Triwisaksana  mengaku telah menerima surat Djarot yang meminta pembahasan Raperda Reklamasi dilanjutkan. Sani menjelaskan, memang ada dua raperda terkait reklamasi yang dihentikan. Yakni, revisi Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (ZWP3K).

Penghentian pembahasan kedua raperda terkait reklamasi itu berdasarkan surat DPRD per tanggal 19 April 2016. Saat dihentikan, pembahasan kedua raperda tersebut sedang dibahas di rapat paripurna. Salah satu alasan penghentian saat itu, karena terjadi kasus suap yang melibatkan Ketua Komisi D DPRD DKI, M. Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Kini keduanya telah menjalani hukuman penjara sesuai putusan sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Sani menegaskan, sebelum DPRD DKI memutuskan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan pembahasan kedua raperda soal reklamasi itu harus mendengar tanggapan semua pimpinan komisi dan fraksi. Jadi, setelah menerima surat gubernur, maka akan digelar rapat pimpinan gabungan, dimana seluruh ketua komisi dan fraksi akan dimintai tanggapannya. Setelah itu baru dikeluarkan keputusaan apakah bisa dilanjutkan atau tidak.

Jadi, kemungkinan pembahasan soal raperda reklamasi tersebut akan diputuskan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik pada 16 Oktober 2017 ini.

Secara terpisah, Anies Baswedan memberi sinyal akan menolak proyek reklamasi dilanjutkan. “Apakah yang Anda lihat ada program kita yang berubah? Tapi, nantilah saya sampaikan setelah tanggal 16 (pelantikan gubernur dan wagub),” kata Anies di Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Perlu diketahui, saat kampanye Pilgub DKI 2017 lalu, Anies dan Sandi secara tegas menyatakan akan menolak proyek reklamasi karena tidak berpihak pada rakyat khususnya nelayan. Selain itu, proyek itu berpotensi merusak lingkungan.

Ditegaskan oleh Ketua Tim Sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih Anies -Sandi, Sudirman Said bahwa pihaknya telah merekomendasikan kepada Anies – Sandi untuk tetap menolak reklamasi sesuai janjinya saat kampanye. “Setahu saya, Pak Anies dan Pak Sandi konsisten dengan janjinya saat kampanye untuk tetap tolak reklamasi,” katanya.

Menurut mantan Menteri ESDM ini, timnya merekomendasikan agar gubernur dan wagub melakukan review komprehensif, baik dari sisi hukum, dampak lingkungan, komersial dan yang terpenting manfaat bagi masyarakat.

Sementara pakar hukum Tata Negara, Dr. Margarito Kamis menjelaskan bahwa soal kelanjutan proyek reklamasi sebenarnya merupakan kewenangan Gubernur DKI Jakarta. Hal itu sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta (Pantura). Pada Pasal 4 Keppres tersebut berbunyi “Wewenang dan tanggung jawab Reklamasi Pantura berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta”

Jadi, meskipun moratorium sudah dicabut dan para pengembang sudah memenuhi semua persyaratan administrasi dan lainnya, tapi yang memutuskan proyek dilanjutkan atau tidak adalah Gubernur DKI Jakarta.

“Apalagi, dua raperda tentang reklamasi juga belum selesai. Jadi, kalau berdasarkan Keppres 52/1995 yang berwenang dan bertanggungjawab adalah gubernur DKI dan bukan menteri atau pemerintah pusat,” pungkas Margarito.

Akankah ada pertarungan politik lanjutan jika Gubernur Anies Baswedan tetap menolak meneruskan reklamasi?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here