Saat BPJS Cabut Tiga Layanan Sekaligus

0
296
BPJS Kesehatan resmi mencabut tiga layanan kesehatan lantaran terus membengkaknya defisit badan tersebut.

Nusantara.news, Jakarta – Defisit keuangan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga akhir 2017 mencapai Rp9,75 triliun membuat lembaga itu mencabut tiga layanan yang paling populer di masyarakat.

Tiga layanan yang dicabut oleh BPJS Kesehatan itu adalah operasi katarak, persalinan bayi yang lahir sehat dan rehabilitasi medik. Pencabutan tiga layanan itu mulai diberlakukan BPJS Kesehatan sejak 25 Juli 2018.

Saat ini total peserta BPJS Kesehatan sudah mencapai 199 juta, atau 80% dari total penduduk Indonesia. Meskipun demikian penambahan jumlah peserta tersebut tidak dapat menutupi atau menghentikan defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Adapun usulan untuk menaikkan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan juga ditolak para stake holder. Sedangkan beberapa waktu lalu BPJS Kesehatan juga ditolak karena ingin mencabut 8 layanan kesehatan terhadap penyakit katastropik.

Namun sepertinya ketiga layanan yang menjadi kebutuhan populer bagi para peserta BPJS Kesehatan, seperti operasi katarak, persalinan bayi yang lahir sehat dan rehabilitasi medik, tak bisa ditahan-tahan lagi. Sebab jika tidak dicabut ketiga layanan tersebut, maka defisit BPJS Kesehatan akan makin membengkak.

Rupanya BPJS Kesehatan memanfaatkan regulasi untuk pencabutan tiga layanan kesehatan yang populer di masyarakat tersebut. Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat menyebutkan ada tiga peraturan yang mendasari pencabutan ketiga layanan tersebut.

Pertama, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2/2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan.

Kedua, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3/2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat

Ketiga, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5/2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Ia menambahkan, terbitnya peraturan ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Khususnya, tutur dia, Pasal 24 Ayat 3 yang menyebutkan, BPJS Kesehatan dapat mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan.

Jadi, Nopi menjelaskan, kebijakan tiga peraturan itu dilakukan agar peserta program JKN-KIS memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien.  Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Rapat Tingkat Menteri awal tahun 2018 yang membahas tentang sustainibilitas Program JKN-KIS di mana BPJS Kesehatan harus fokus pada mutu layanan dan efektivitas pembiayaan.

Nopi menambahkan, yang dimaksud dengan efektivitas pembiayaan disini adalah sesuai dengan kutipan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 22 bahwa luasnya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan peserta yang dapat berubah dan kemampuan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hal ini diperlukan untuk kehati-hatian.

BPJS Kesehatan juga telah berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), antara lain, Kementerian Kesehatan, Asosiasi Profesi dan Fasilitas Kesehatan, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya, serta Dewan Pertimbangan Medis (DPM) dan Dewan Pertimbangan Klinis (DPK). Di tingkat daerah, BPJS Kesehatan telah melakukan sosialisasi kepada Dinas Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan asosiasi setempat.

Disinggung mengenai kondisi BPJS Kesehatan yang tengah mengalami defisit, ia enggan berkomentar banyak. Dengan diimplementasikan tiga peraturan ini, bukan dalam artian ada pembatasan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS. Namun, penjaminan pembiayaan BPJS Kesehatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan saat ini.

BPJS Kesehatan akan tetap memastikan bahwa peserta JKN-KIS mendapat jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan. BPJS Kesehatan, juga terus melakukan koordinasi dengan faskes dan Dinas Kesehatan agar dalam implementasi peraturan ini dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Sampai dengan 20 Juli 2018, tercatat sebanyak 199.820.183 jiwa penduduk di Indonesia telah menjadi peserta program JKN-KIS. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 22.322 FKTP yang terdiri atas 9.882 puskesmas, 5.025 dokter oraktik perorangan, 5.518 klinik nonrawat inap, 668 klinik rawat inap, 21 RS kelas D pratama, serta 1.208 dokter gigi.

Sementara itu, di tingkat FKTRL, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 2.406 RS dan klinik utama, 1.599 apotek, dan 1.078 optik.

Beberapa persoalan

Tentu saja keputusan sepihak BPJS Kesehatan sebagai perusahaan asuransi sosial ini sangat mengejutkan. Karena, layanan BPJS Kesehatan ini sangat berbeda dengan layanan perusahaan asuransi pada umumnya. Perbedaan itu antara lain.

Pertama, pada peraturan BPJS Kesehatan cenderung berubah-ubah bahkan tanpa persetujuan peserta, namun pada perusahaan asuransi komersial peraturan tidak pernah berubah sejak awal kontrak.

Kedua, premi BPJS Kesehatan bisa naik tanpa perubahan manfaat dan tanpa persetujuan peserta, sementara perusahaan asuransi komersial premi naik jka nasabah setuju dan manfaatnya dinaikkan.

Ketiga, rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan terbatas dan sesuai tahapan rujukan. Sementara pada asuransi komersial rumah sakit yang bekerjasama bebas di seluruh Indonesia.

Keempat, pada BPJS Kesehatan mudah sesuai dengan syarat dan ketentuan rujukan, sementara pada asuransi komersial mudah sesuai syarat dan ketentuan klaim.

Kelima, pada asuransi umum bisa reumbers untuk pengobatan di rumah sakit luar negeri, sementara  pada BPJS Kesehatan sesuai rujukan di dalam wilayah pertangggungan saja.

Keenam, pada asuransi komersial memiliki nilai tunai dari saver investasi premi berkala. Sementara pada BPJS Kesehatan tidak memiliki nilai tunai investasi berapapun premi yang sudah disetor.

Ketujuh, pada asuransi komersial memberikan manfaat santunan tutup usia (warisan atau wasiat), sedangkan pada BPJS Kesehatan tidak memberikan manfaat santunan apapun.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sedikitnya ada 49 kecurangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rinciannya terdiri dari pelaku peserta BPJS sebanyak 10 temuan, BPJS Kesehatan 1 temuan, Fasilitas Kesehatan 36 temuan, dan penyedia obat sebanyak 2 temuan.

Koordinator Divisi Kampanye Publik ICW Siti Juliantari mencontohkan kecurangan yang dilakukan RS Pemerintah atau RS Swasta salah satunya terkait dengan klaim tagihan BPJS Kesehatan. Tari mencontohkan untuk mendapat kelebihan bayar pihak RS mendiagnosa pasien tidak sesuai dengan penyakitnya.

“Potensinya lumayan besar karena hitungan klaim itu cukup besar. Kalau satu RS sakitnya hanya tipes diklaimnya DBD itu terus-terusan dibayarkan BPJS itu sebenarnya nilainya jauh lebih besar,” jelasnya.

Berdasarkan temuan audit BPK 2016 di JKN menyampaikan proses verifikasi belum optimal dan terdapat kelebihan klaim pembayaran pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan sebesar Rp2,69 miliar.

Kecurangan-kecurangan itu juga ditemukan di daerah dengan modus yang beragam. Salah satu peneliti dari Pondok Keadilan Madura Fauzin menyampaikan di salah desa di Bangkalan ditemukan jumlah BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) lebih besar daripada jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Di kecamatan Kokop, Bangkalan, jumlah warga 71 ribuan sementara kapitasi tertulis 83 ribuan. Kemarin dari pihak BPJS-nya bilang ada kemungkinan penduduk kecamatan lain masuk ke situ. Masa iya jumlah total 71 ribu itu PBI semua, miskin semua. Kalaupun ada tambahan penduduk itu janggal.

Itu sebabnya, masih banyak kelemahan layanan yang diberikan BPJS Kesehatan maupun program JKN. Itu sebabnya tugas pemerintah dan menteri kesehatan untuk mengatasi berbagai kelemahan BPJS Kesehatan.

Termasuk bagaiamana menambal kerugian atau defisit karena penerimaan dan pengeluaran BPJS Kesehatan yang tidak seimbang. Namun demikian pencabutan tiga fasilitas strategis juga tidak bisa dibenarkan karena sama sekali tidak melewati uji publik. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here