Saat Calon Tunggal Gubernur BI Ditantang Pasar

1
254
Calon tunggal Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menghadapi tantangan pasar yang keras, karena itu bauran kebijakan yang akan dibuatnya akan diuji oleh pasar.

Nusantara.news, Jakarta – Besar kapal, besar pula ombaknya. Itulah pepatah yang pantas untuk menggambarkan calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2018-2023. Perry Warjiyo telah diberi mandat oleh Presiden Jokowi menjadi calon tunggal pengganti Agus DW Martowardojo.

Perry yang akrab dengan pasar sebenarnya bukan orang asing di BI, dia adalah kader internal BI, well educated, berpengalaman, punggawa moneter yang piawai. Tapi pasar tak menggubris semua itu, sekali pasar menguji, dewa sekalipun yang diturunkan akan dilawan.

Itulah realitas Perry Warjiyo yang hendak memasuki periode fit and proper test pada Mei 2018 mendatang di DPR. Tentu saja ada banyak pertanyaan di setiap pencalonan Gubernur BI baru, misalnya, mengapa Presiden tidak mencalonkan lagi Agus Marto sebagai Gubernur BI untuk periode kedua?

Bukan kah di bawah kepemimpinan Agus inflasi bisa terjaga cukup rendah, rupiah relatif stabil, sistem pembayaran maju dan terus berkembang, dengan cadangan devisa yang terus tumbuh di posisi terakhir US$130 miliar (ekuivalen Rp1.781 triliun dengan kurs Rp13.700)?

Mungkin saja jawabannya karena Agus dianggap bukan orang dalam BI, banyak kebijakan yang dirasa kurang sreg dengan orang dalam, terlalu kaku dan kadang arogan. Tapi semua alasan itu sangat relatif. Alasan yang mutlak adalah keinginan Presiden, bahwa hatinya lebih sreg dengan Perry. Kalau sudah bicara hati memang tidak perlu di-counter dengan logika, apalagi statistik.

Bahkan selain Agus ada calon lain yang juga orang dekat Presiden, yakni Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro. End toh, pilihan Presiden jatuh pada Perry Warjiyo.

Rekam jejak itu

Terekomendasinya Perry oleh Presiden Jokowi untuk calon BI-1 memang sudah sesuai espektasi pasar, karena dari ketiga calon kuat (Agus Marto, Perry Warjiyo dan Bambang Brodjo), Perry lah yang merupakan orang dalam. Perry juga dianggap mengerti dan memahami ilmu dan kebijakan kebanksentralan, transmisi kebijakan moneter, kebijakan makro dan mikro prudensial, serta berpengalaman di dunia internasional.

Dengan bekal pengalaman dan gelar PhD dalam bidang ekonomi moneter dan internasional dari Iowa State University (1991), tentu saja Perry yang paling kompatibel untuk posisi Gubernur BI saat ini. Bahkan mohon maaf, sejak 5 tahun lalu mestinya.

Perry dikenal menguasai isu ekonomi yang  memiliki riset yang kuat dalam bidang kebijakan moneter, isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri yang telah menulis dan menerbitkan sejumlah buku, jurnal, dan makalah di bidang ekonomi, moneter, dan isu-isu internasional.

Jebolan Fakultas Ekonomi UGM 1982 itu memang memenuhi semua  unsur untuk menduduki jabatan sebagai Gubernur BI.

Karir Perry di BI juga sangat mendukung. Sebelum ditetapkan sebagai Deputi Gubernur, Perry menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk perumusan kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional di Bank Indonesia. Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia.

Sebelum kembali ke Bank Indonesia pada 2009, Perry menduduki posisi penting selama dua tahun sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group.

Ia mempunyai karir yang panjang dan cemerlang di BI sejak 1984, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri, serta kepala Biro Gubernur.

Bapak kelahiran 1959 itu  juga sebagai dosen Pasca Sarjana di Universitas Indonesia di bidang Ekonomi Moneter dan Ekonomi Keuangan Internasional, di samping sebagai dosen tamu di sejumlah universitas di Indonesia. Gelar Master dan PhD di bidang Moneter dan Keuangan Internasional diperoleh dari Iowa State University, AS, masing-masing pada tahun 1989 dan 1991. Perry telah menulis dan mempublikasikan sejumlah buku, jurnal, dan makalah di bidang ekonomi, moneter, dan isu-isu internasional.

Perry diangkat sebagai Deputi Gubernur BI berdasarkan keputusan Presiden 28/P tahun 2013, dan secara resmi memulai jabatannya sejak 15 April 2013 untuk masa jabatan 2013–2018.

Lima tantangan

Dengan segala kompatibel rekam jejak, pendidikan, pengalaman dan karir tersebut, tampaknya bukan berarti Perry akan mulus-mulus saja menapaki posisi Gubernur BI. Selain sebelumnya harus lulus fit and proper test dari DPR yang unyu-unyu, ia juga harus melewati ujian alam yang keras.

Sedikitnya ada lima tantangan jika Perry lolos dalam fit and proper test DPR pada Mei 2018 mendatang. Pertama, saat ini rupiah sedang dalam tekanan serius sehingga sempat menyentuh level terendah Rp13.700. Tekanan terhadap rupiah ini tentu tidak ada artinya dengan mengandalkan cadangan devisa US$130 miliar, karena di luar sana ada flying fund mencapai US$5 triliun yang setiap saat siap mempermainkan mata uang dunia, termasuk rupiah.

Kedua, Federal Reserve sudah memberi sinyal yang kuat akan menaikkan suku bunga Fed Fund Rate sebanyak tiga kali dalam tahu 2018. Tentu saja hal itu akan menjadi monetary ward policy yang paling keras yang pernah ada, sebelumnya ada kebijakan mengguyur dolar ke pasar (quantitative easing), kemudian mengurangi guyuran dolar (tappering off), kini saatnya eskalasi Fed Fund Rate. Diperkirakan mata uang utama dunia, tanpa kecuali, rupiah, akan melemah terhadap dolar AS.

Ketiga, tentu saja perang kebijakan meneter ini akan disahuti oleh European Central Bank (ECB), People Bank of China (PBC), Bank of Japan (BoJ), Reserve Bank of India (RBI), maupun Bank of Korea (BoK), dan tentu saja oleh BI. Di sinilah kepiawaian Perry Warjiyo akan diuji, apakah bauran kebijakan yang akan ditempuh justru memperlemah atau memperkuat rupiah.

Keempat, kenaikan harga minyak dunia yang kini telah menyentuh level US$67 per barel, tentu saja menjadi pekerjaan rumah yang tak tidak ringan. Karena setiap kenaikan minyak US$1 per barel saja dampaknya akan meningkatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat signifikan.

Kelima, capital outflow atau dana pergi ke luar sejak Januari—Februari 2018 telah mencapai Rp31 triliun. Di posisi Januari dana  asing di Indonesia masih di kisaran Rp41 triliun, kini tinggal Rp13 triliun. Ini merupakan pekerjaan rumah yang maha besar, karena Gubernur BI selain bertugas menjadi palang pintu stabilisasi moneter, juga bertugas menjaga framing investasi bersama Menteri Keuangan.

Jadi, memang posisi Perry untuk posisi Gubernur BI tidak ada yang meragukan. Tapi apakah posisi Perry sebagai Gubernur BI mampu meredam tantangan-tantangan di atas? Banyak juga yang meragukan, apakah Perry mampu menjinakkan pasar atau justru dia akan ditundukkan pasar? Mari kita uji di lapangan.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here