Saat Defisit Transaksi Berjalan Mengeluarkan Sinyal Lampu Kuning

0
77
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengingatkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati soal defisit transaksi berjalan yang sudah memasuki lampu kuning.

Nusantara.news, Jakarta – Situasi defisit transaksi berjalan (current account deficit—CAD) makin mengkhawatirkan, kalau boleh dibilang sudah masuk lampu kuning. Itu sebabnya kolega Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam satu cabinet mulai mengingatkan.

Adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution yang menilai Indonesia patut mewaspadai defisit transaksi berjalan yang kian melebar. Bahkan Darmin menilai, defisit transaksi berjalan yang sudah menyentuh 3% menandakan sudah lampu kuning.

“Tadinya akhir tahun lalu CAD kita rendah, kalau enggak salah cuma 2,2% dari GDP. Tiba-tiba sekarang dia melejit di atas 2,5%. Dan memang kalau dia sudah 3% atau lebih, itu selalu sudah harus mulai menganggap itu lampu kuning, kalau sudah 3%,” ungkap Darmin beberapa waktu lalu.

Darmin mengungkapkan, sebetulnya trend transaksi berjalan sendiri sejak orde baru memang selalu mengalami defisit. Akan tetapi, defisit tersebut tidak besar seperti saat ini.

“Kita tadinya enggak besar sampai tahun lalu. Tahu-tahu awal tahun ini membesar. Nah itu yang kemudian membuat kita harus melakukan persiapan-persiapan perubahan-perubahan supaya kemudian itu tidak mengganggu kita,” jelas Darmin.

Untuk itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi transaksi berjalan agar tidak terus-terusan mengalami kekhawatiran. Salah satu upayanya adalah dengan perluasan penerapan bauran minyak sawit (biofuel) dalam bahan bakar solar sebanyak 20% (B20).

Selain itu, kebijakan lainnya adalah di bidang pertambangan dan energi seperti penambahan kuota produksi batu bara mencapai 100 juta ton untuk mendorong ekspor dan menghidupkan kembali kilang Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) untuk mengurangi impor petrokimia RI.

“Nah jadi dengan itu. Ditambah dengan kebijakan secara umum dibidang pariwisata atau perindustrian, pertanian, pertambangan, rasanya dalam beberapa bulan ke depan kita bisa untuk membuat transaksi berjalan kita defisitnya tidak terlalu berat kira-kira begitu,” demikian sinyal yang disampaikan Darmin.

Sebelumnya Bank Indonesia (BI) telah merilis data defisit transaksi berjalan kuartal II-2018 tercatat 3% atau sebesar US$8 miliar. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 1,96%.

Direktur Eksekutif Departemen Statistik BI Yati Kurniati menjelaskan, angka defisit ini juga lebih lebar dibandingkan kuartal I-2018 sebesar 2,6% atau sebesar US$5,7 miliar.

Naiknya impor menjadi penyebab utama kondisi defisit yang memburuk ini. Namun, impor tersebut untuk mendukung kegiatan ekonomi yang semakin meningkat. Menurut dia dari data PDB, bank sentral mencatat impor lebih tinggi daripada ekspor.

“Impor ini tidak semata untuk kegiatan konsumsi. Tapi untuk kegiatan produksi karena yang diimpor bahan baku dan barang modal yang meningkat,” ujarnya.

Sinyal dari Bappenas

Selain Menko Perekonomian, peringatan serupa disampaikan oleh Kepala Bappenas Bamba PS Brodjonegoro. Hanya saja Bambang mengingatkan risiko utang Indonesia yang bakal melonjak usai menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Sebab, jika tidak hati-hati, ekonomi Indonesia akan terbebani oleh tumpukan utang dan sarana olah raga yang pemanfaatannya tidak optimal.

“Ada kota atau negara yang menjadi tuan rumah suatu pagelaran yang kemudian mengalami kesulitan keuangan atau gangguan dalam konteks pembayaran utang,” demikian siyal yang disampaikan Kepala Bappenas.

Ambil contoh, Kanada saat menggelar Olimpiade Montreal 1976. Kala itu, anggaran Kanada bengkak dari US$250 juta menjadi US$1,4 miliar. Akhirnya, kebutuhan pendanaan ditutup dari utang yang jatuh tempo dalam tiga puluh tahun. Padahal, dampak pagelaran itu ke perekonomian Kanada tidak terlalu besar.

Tak cuma Kanada, Jepang juga pernah kebobolan waktu menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin 1998 di Nagano. Gara-gara gelaran itu, utang melonjak sampai US$11 miliar atau US$30 ribu per keluarga.

“Setelah olimpiade, kotanya (Nagano) malah mengalami resesi dan hampir tidak ada dampak positif,” jelasnya.

Kemudian, Olimpiade Athena pada 2004 yang kebetulan bersamaan dengan krisis utang Yunani. Hal ini dikarenakan ajang Olimpiade membutuhkan biaya besar, kemungkinan tambahan utang juga berkontribusi pada kondisi krisis utang Yunani.

“Mereka juga kurang memanfaatkan sarana olah raga, terutama setelah pelaksanaan olimpiade. Sarana menjadi menganggur dan tidak banyak dipakai,” demikian papar mantan Menteri Keuangan itu.

Namun demikian, banyak juga negara yang berhasil memanfaatkan gelaran pesta olah raga untuk mendongkrak profil dan perekonomiannya. Misalnya, Korea Selatan yang kini bisa dianggap sebagai negara maju.

Pada 1986 silam, Korea Selatan menjadi tuan rumah Asian Games, dilanjutkan pada 1988 menjadi tuan rumah Olimpiade, dan 2002 menjadi tuan rumah Piala Dunia bersama Jepang.

Ini contoh bagaimana suatu negara bisa memanfaatkan gelaran (olah raga) ini untuk meningkatkan profilnya dan meningkatkan status perekonomiannya.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, total biaya persiapan hingga penutupan Asian Games mencapai Rp30 triliun. Dana itu termasuk untuk pembangunan infrastruktur dan operasional Asian Games, oleh karena kas APBN sangat terbatas, maka dana itu diperoleh lewat penerbitan obligasi.

Anggaran tersebut menurut Jusuf Kalla meliputi biaya penyelenggaraan, pembangunan infrastruktur, dan sarana transportasi pendukung Asian Games 2018. Biaya untuk infrastruktur hampir Rp7 triliun, perbaikan di Palembang dan DKI Jakarta hampir Rp3 triliun. Keseluruhannya menjadi Rp10 triliun

Selain itu biaya infrastruktur jangka panjang, seperti transportasi di Palembang yakni Rp7 triliun dan di Jakarta Rp10 triliun. Ditambah biaya lain-lain, diperkirakan semua mencapai Rp30 triliun.

Bahkan khusus pembukaan Asian Games, menurut Kepala Inasgoc Erick Thohir memakan biaya hingga US$52 juta (ekuivalen Rp758 miliar). Namun belakangan, menurut Direktur Media dan Public Relations Inasgoc, Danny Buldansyah rencana anggaran pembukaan itu dipangkas menjadi US$32 juta (ekuivalen Rp467 miliar).

Bandingkan dengan biaya pembukaan Olimpiade di Sydney pada tahun 2000 yang hanya Rp258 miliar. Atau biaya pembukaan ollimpiade di Rio de Janeiro, Brasil, yang hanya Rp306 miliar.

Jauh lebih mahal dari biaya pembukaan Asian Games di Korsel 2016 yang hanya sebesar Rp95 miliar. Atau jauh lebih mahal dari biaya Asian Indoor and Martial Art Games (AIMAG) 2017 di Baku, Azerbaijan sebesar Rp1,7 miliar.

Pendek kata, kemeriahan Asian Games pada waktunya akan menjadi beban APBN yang harus segera dicarikan solusinya oleh Menkeu.

Sementara ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dzulfian Syafrian mewanti-wanti agar Indonesai tidak terpuruk seperti turki. Sebab apa yang tengah menimpa Turki bisa juga menimpa Indonesia, karena faktanya Indonesia dan Turki dalam kondisi yang hampir sama.

“Indonesia dan Turki sama-sama mengalami defisit ganda (twin deficits), yaitu defisit fiskal dan defisit neraca berjalan,” demikian peringatannya.

Menurut Dzulfian defisit neraca berjalan yang terjadi disebabkan utamanya karena arus modal keluar (capital outflow) dari Indonesia ke AS. Hal itu juga disebabkan naiknya tingkat suku bunga AS (Fed Fund Rate).

Pelarian modal ini, tidak hanya dialami Indonesia tetapi juga negara-negara emerging market lainnya, termasuk Turki.

“Bahkan, Turki mengalami pelarian modal yang paling parah, tercermin dari defisit neraca berjalan yang mencapai 5% dari PDB. Itu lah mengapa mata uang Turki, yaitu Lira, mengalami pelemahan paling parah terhadap dollar AS pada 2018 ini,” demikian analisis ekonom INDEF tersebut.

Itu sebabnya tepat sekali kalau Menkeu Sri Mulyani menolak menjadi tim kampanye Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Menkeu mengaku akan fokus mengamankan APBN yang tekanan serta bebanya semakin berat.

Tekanan demi tekanan yang mendera APBN, sudah sepatutnya mendapat pengawalan ketat dari Menkeu. Terutama dari gencarnya impor beras, gula dan garam, yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, juga impor bahan baku, peralatan serta SDM untuk proyek infrastruktur.

Pendek kata, sebenarnya semua variabel yang menekan APBN ada di dalam kabinet, tinggal bagaimana mengelola harmonisasi para pembantu Presiden Jokowi agar tidak menjadi beban seluruh rakyat Indonesia kelak.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here