Bias-Bias Pembangunan Infrastruktur (1)

Saat Infrastruktur Memperlebar Defisit Transaksi Perdagangan

0
163
Pembangunan infrastruktur yang megah dengan mengimpor sebanyak mungkin baja, semen, hingga tukang pacul, membuat defisit transaksi perdagangan melebar ke level terendah sejak 73 tahun terakhir.

Nusantara.news, Jakarta – Indonesia pada 2018 mengalami defisit kembar, yakni defisit transaksi berjalan (current account deficit—CAD) dan defisit perdagangan (trade deficit). Bahkan defisit perdagangan pada 2018 yang tercatat di level US$8,56 miliar merupakan defisit terendah sejak 73 tahun terakhir.

Defisit perdagangan pernah terjadi pada tahun 1945, 1975, 2012, 2013, 2014, dan 2018. Bila dilihat, defisit perdagangan tahun 2018 yang paling parah. Tentu saja ada jalan cerita mengapa defisit perdagangan pada 2018 mencapai titik terendah.

Sepanjang 2018 produk impor terus membanjiri pasar kita. Sementara manufaktur dan produksi dalam negeri menunjukkan adanya pelemahan. Orang kini lebih senang impor barang ketimbang memproduksi dan mengekspor barang. Akibatnya, defisit neraca perdagangan kita kian melebar.

Pada saat yang sama upaya Pemerintahan Jokowi menggenjot pembangunan infrastruktur secara masif, sejauh ini belum berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi. Padahal, infrastruktur diharapkan memperlancar arus barang, menekan biaya logistik, dan memacu produksi. Nyatanya, ekonomi hanya mampu tumbuh stagnasi di kisaran 5% dalam empat tahun terakhir.

Apa yang salah dengan Indonesia yang getol membangun infrastruktur, pada saat yang sama secara teori pembangunan infrastruktur dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Nyatanya pertumbuhan ekonomi malah stagnan. 

Ekonom senior FEUI Faisal Basri berpendapat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5% tidak lah buruk jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya 3%. Artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia 2% di atas rerata pertumbuhan ekonomi dunia.

Hanya saja kalau dilihat dari strukturnya, kan ada 17 sektor dalam pertumbuhan ekonomi, yakni 14 sektor jasa, dan tiga sektor penghasil barang, yakni pertanian, pertambangan dan manufaktur.

Nah, yang tiga sektor yang aktif mengekspor–pertanian, pertambangan dan manufaktur–kalau kita lihat dari transaksi dagang. Sementara transaksi jasa mengalami defisit terus. Pertumbuhan sektor jasa, yang tidak memberikan kontribusi positif kepada ekspor bahkan defisit itu, dengan pertumbuhan hampir dua kali lipat dari barang.

Jadi  barang tumbuh 3%, sementara jasa yang 14 sektor itu tumbuh 6%-an. Artinya, sektor yang tumbuh cepat adalah sektor yang tidak menghasilkan ekspor pada umumnya.

Pada saat yang sama industri manufaktur cenderung merosot dan orang lebih memilih berdagang daripada berproduksi. Hal ini disebabkan oleh struktur insentif yang ada di pasar membuat orang makin enggan menghasilkan barang dan membuat orang lebih suka berdagang.

Contohnya, generasi awal industriawan tekstil di Jawa Barat kan besar-besar. Generasi keduanya tidak membesarkan kapasitas produksi malah menutup pabrik dan pindah ke sektor properti. Akhirnya pindah ke perdagangan.

Harusnya pemerintah memberikan insentif yang tinggi kepada industri yang mengarah pada penghasilan barang dan orientasi ekspor. Karena kalau kita tidak mampu meningkatkan kapasitas menghasilkan devisa lewat ekspor,  ada kewajiban-kewajiban kita yang meningkat untuk membayar utang luar negeri. Dan itu tidak bisa pakai rupiah. Supaya cocok antara sektor riil dengan moneter.

Rupiah yang melemah hingga Rp15.260 per dolar AS–belakangan menguat tapi sifatnya sementara saja—membuat kemampuan kita menghasilkan devisa turun. Belakangan rupiah menguat, bisa saja hal itu terjadi. Rupiah menguat karena fenomena moneter, sedangkan devisa itu fenomena sektor riil.

Rupiah menguat karena belakangan pemerintah banyak berutang. Namun pemerintah tidak tiap bulan pemerintah berutang. Apalagi surat utang yang diterbitkan pemerintah 37,6% dipegang oleh asing, sehingga ketika jadwal waktu jatuh tempo maka pemerintah harus menyiapkan dolarnya, rupiah bisa melemah kembali.

Pertanyannya, mengapa defisit perdagangan pada 2018 merupakan defisit terdalam sepanjang sejarah Indonesia? Salah satu penyebab utamanya adalah impor minyak melonjak karena harga minyak naik sampai US$80 per barel.

Tapi bukan hanya minyak, ada juga nonmigas. Jadi intinya, lonjakan impor migas dan nonmigas berbarengan. Pada Januari-November 2017, neraca nonmigas surplus US$19,6 miliar. Tapi pada 2018 surplus nonmigas terjun bebas ke US$4,6 miliar.

Sementara neraca migas defisitnya membesar dari US$7,5 miliar menjadi US$12 miliar. Kalau minyak saja, defisitnya meningkat dari US$13,5 miliar menjadi US$18 miliar.

Sementara ekspor kita pada 2018 naik dari US$154 miliar menjadi US$165 miliar. Jadi penyebab defisit nonmigas karena impor yang melonjak. Impor yang melonjak ini tumbuh 3 kali lipat pertumbuhan ekspor.

Contohnya permintaan sepatu, beras, tidak ada yang naik signifikan. Namun yang menarik, impor beras melonjak 733,33% dari 300.000 ton menjadi 2,2 juta ton pada 2018. Padahal tidak ada permintaan beras yang meningkat, malah menurut Kepala Bulog mengalami surplus.

Impor ban meningkat 100%. Impor baja, gula juga tajam. Ada apa ini? Tidak bisa dijelaskan secara ekonomi yang kita lihat sehari-hari. Artinya ada faktor lain yang mempengaruhi, antara lain selain pemerintah membangun jalan tol memperlancar jalan, pemerintah juga memuluskan impor.

Tahun lalu produksi garam naik karena kemarau panjang. Produksi garam (tahun 2018) sebanyak 2,7 juta ton. Sehingga, kita hanya butuh impor garam 2 juta ton. Tapi izin impornya 3,7 juta ton.

Begitu pula dengan gula. Produksi landai 2 juta ton.  Sementara kebutuhan 6 jutaan ton, kata pemerintah, sehingga dibutuhkan impor 4 jutaan. Padahal, kebutuhan industri makanan dan minuman tidak melonjak, hanya butuh 3,2 juta ton plus kebutuhan masyarakat 2 juta, jadi total kebutuhan 5,2 juta ton. Namun kenyataannya, impor lebih dari 6 juta ton. Jadi sekarang stok gula dalam negeri sampai 1 juta ton. Ini stok gula terbanyak dalam sejarah Indonesia.

Nah yang agak miris adalah, pemeritah giat membangun infrastruktur dengan baja, semen dan sumber daya manusia (SDM) di level tukang pacul dari impor ikut menjadi penyumbang defisit. Padahal kita punya PT Krakatau Steel Tbk yang mampu memproduksi baja yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur.

Demikian pula BUMN semen seperti PT Semen Indonesia Tbk memproduksi semen begitu melimpah, akibatnya rugi karena semennya tidak terlalu dipakai hingga membantu.

Begitu juga SDM di level kuli yang mestinya bisa memanfaatkan SDM lokal, tapi mengapa cenderung mendatangkan SDM dari China. Di sinilah pokok persoalan mengapa defisit perdagangan membengkak lebih besar dalam 73 tahun terakhir.

Artinya, kebijakan impor pemerintah cenderung tidak rasional dan cenderung dipaksakan karena tak hanya memicu defisit transaksi perdagangan, tapi juga membunuh produk lokal yang tak kalah kualitasnya. Itulah dilema membangun infrastruktur tanpa menggunakan strategi yang matang.

Akibat buruk dari strategi pembangunan infrastruktur telah memukul dua kepentingan nasional, yakni neraca perdagangan dan mubazirnya produk lokal. Sudah saatnya dihentikan cara membangun infrastruktur yang tidak menghargai potensi lokal, sehingga kita diganjar dengan defisit perdagangan yang besar.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here