Saat Jokowi Kembali Mengancam Pecat Sofyan Djalil

0
240
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil berkali-kali diancam akan dipecat oleh Presiden Jokowi kalau gagal memenuhi target penerbitan sertifikat tanah petani.

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Jokowi kembali mengancam akan memecat Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil kalau tidak mampu menerbitkan 5 juta sertifikat tanah bagi rakyat hingga akhir tahun ini.

Ancaman Presiden ini bukan lah yang pertama terhadap Sofyan Djalil, bahkan Jokowi juga kerap mengancam menteri lain yang dianggap tak mampu mencapai target yang ditetapkan.

Sofyan Djalil sendiri mendapat mandat untuk menerbitkan 5 juta sertifikat tanah untuk petani pada 2018. Target itu ditingkatkan menjadi 7 juta pada 2019 dan menjadi 9 juta pada 2020

Sertifikasi tanah petani merupakan salah satu program dalam kebijakan reformasi agraria yang dikeluarkan Pemerintah Jokowi dengan Key Performace Indicator (KPI) ada Menteri ATR Sofyan Djalil. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan dan mewujudkan pemerataan di Tanah Air.

Menurut Presiden, selama ini pemerintah hanya mampu menerbitkan 400 sertifikat tanah setiap tahun. Jokowi menginginkan, tahun ini sertifikat tanah yang diterbitkan bisa mencapai 5 juta untuk petani dan masyarakat di pedesaan.

“Saya targetkan yang biasanya hanya 400 sertifikat jadi 5 juta tahun ini, tahun depan 7 juta, tahun depannya 9 juta untuk rakyat, untuk petani, untuk tukang becak. Saya kerja selalu pakai target. Kalau target terlalu besar atau terlalu kecil, itu urusannya menteri. Kalau saya selalu besar. Kalau tidak tercapai urusannya akan lain, bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan lainnya,” tegas Jokowi beberapa waktu lalu.

Presiden mengungkapkan saat ini ada 126 juta tanah milik masyarakat yang belum bersertifikat. Jika setiap tahunnya pemerintah hanya mampu menerbitkan 400 sertifikat, maka akan butuh waktu lama agar seluruh tanah masyarakat dapat bersertifikat.

Padahal, sertifikat tanah dibutuhkan masyarakat untuk mengakses permodalan. “Karena kalau tidak diberikan target, 126 juta (tanah), lalu setiap tahun hanya 400 sertifikat, harus berapa puluh tahun. Ini yang menyebabkan rakyat tidak bisa akses permodalan karena tidak ada jaminan. Di negara pun sertifikat adalah hak properti rakyat,” tandasnya.

Menteri ATR Sofyan mengakui target sertifikasi tanah yang menjadi tanggung jawabnya tidak mudah dicapai. Karena itu, Sofyan akan bekerja keras untuk bisa memenuhi target yang diminta Presiden Jokowi. “Itu target yang sudah kami sepakati. Berat, tapi semua harus kerja keras,” kata  Sofyan Djalil.

Saat ini, Kementerian ATR sedang mempercepat proses pemetaan, pengukuran, dan pendaftaran tanah. Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BPN) itu menyatakan sertifikat yang sudah jadi pada tiga bulan pada awal tahun ini mencapai ratusan ribu. “Sebagian sudah diserahkan.”

Saat ini Pemerintah baru menyelsaikan 46 juta dari 126 juta bidang tanah yang bersertifikat. “Kalau tidak diberi target yang konkret, ya sampai berapa puluh tahun pensertifikatan ini akan selesai,” kata Jokowi. Sertifikat tanah diharapkan bisa mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat di desa dan kota.

Sebenarnya secara garis politik, posisi Sofyan Djalil ada di bawah pintu masuk Wakil Presiden Jusuf Kalla. Artinya, Sofyan Djalil tidak bisa semena-mena dipecat begitu saja oleh Presiden. Paling tidak Presiden Jokowi harus bekromunikasi dengan Wapres, walaupun hak prerogratif itu ada pada Presiden.

Ancam menteri lain

Selain Menteri ATR, Presiden Jokowi sebenarnya sudah berulang kali akan mengancam menteri-menteri kabinet lainnya yang gagal mencapai target. Seperti Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang sempat akan dipecat didepan ribuan petani jika gagal mencapai target panen.

Menteri BUMN Rini Soemarmo yang dikenal sebagai orang dekat Jokowi juga sempat diancam akan dipecat Presiden Jokowi jika target penyerapan anggaran tak tercapai. Bahkan Panglima TNI dan Kapolri juga sempat diancam akan dipecat jika tidak mampu mencapai target yang telah dibebankan.

Termasuk Menteri Perhubungan Budi Karya Suadi juga pernah diancam akan dipecat lantaran ditantang untuk memberi layanan terbaik di bidang perhubungan. Tak hanya menteri, dirjen pun masuk dalam radar ancaman Presiden.

Ringannya lidah Jokowi mengancam akan memecat menterinya sendiri dimaknai banyak pihak sebagai sebuah dorongan agar para menteri bekerja dengan serius dan mencapai target yang telah ditetapkan. Sebab ancaman itu bisa juga dimaknai sebagai picu agar menteri berkinerja baik dan maksimal.

Namun ada juga yang memaknai ancaman pemecatan itu sebagai sebuah serangan psikologis kepada para menteri. Dampak buruk yang diakibatkan dari cara kerja di bawah ancaman adalah, para menteri tidak fokus dalam bekerja, bahkan seperti dihantui ketakutan dan keterpaksaan.

Itulah gaya kepemimpinan Jokowi, sering mengancam, sering men-deadline, dan sering menghardik para pembantunya agar bekerja di atas rata-rata. Tujuannya memang baik, tapi caranya yang harus diperbaiki.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here