Saat Kejati Jatim Dipraperadilankan Para Peternak Sapi

0
192
Para peternak sapi di Jatim yang sebenarnya terkait masalah perdata harus masuk dipidanakan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Nusantara.news, Surabaya – Delapan peternak yang tergabung dalam Kelompok Pacitan Agromilk II Jawa Timur mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka kasus korupsi kredit usaha pembibitan sapi (KUPS).

Gugatan praperadilan ditujukan terkait surat perintah penyidikan, dan surat perintah penahanan tergadap mereka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (27/11), dengan nomor pendaftaran No. 52/Pra.per/2017/PN.Sby tanggal 27 November 2017.

Kedelapan peternak itu adalah Sugianto (50), Gatot Sunyoto (59), Endro Sukmono (54), Sartono (49), Supriyadi (50), Suwarno (55), Suramto (59), dan Setyadi (56). Untuk menyempaikan gugatannya, Kelompok Peternak Sapi Pacitan Agromilk II itu memberikan kuasa hukum Bambang Suiyono SH.

Sebagai pihak tergugat, pada Senin (13/11), kepala Kejati Jawa Timur mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka, Surat Perintah Penyidikan, dan Surat Perintah Penahanan terhadap delapan peternak Pacitan Agromilk II, bersama delapan tersangka lain dari Kelompok Agromilk I. Dalam gugatan kali ini, Bambang Suyono hanya mewakili Kelompok Agromilk II.

“Kami mengajukan gugatan praperadilan, tuntutan ganti rugi, dan rehabilitasi nama baik para tersangka,” ujar Bambang Suyono, kuasa hukum delapan peternak Pacitan Agromilk II hari ini.

Dalam kasus ini, para penggugat memiliki hubungan hukum dengan Bank Jatim berdasarkan perjanjian kredit atau utang piutang. Dalam perjanjian itu, para peternaik menyertakan jaminan berupa Serifikat Hak Milik atas tanah dan rumah yang nilainya jauh melebihi pagu kredit yang dicairkan. “Artinya, ini hubungan hukum perdata, bukan pidana,” jelas Bambang.

Para peternak itu mengajukan permohonan kredit setelah Bank Jatim Cabang Pacitan menawarkan Kredit Usaha Pembibitan Sapi dengan bunga rendah sebesar 5%. Para peternak tertarik karena ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendukung program pemerintah dalam pengembangan usaha pembibitan sapi.

“Saat ini, Kelompok Pacitan Agromilk II telah melunasi seluruh utangnya sebesar Rp1,38 miliar. Bank Jatim pun telah mengeluarkan pernyataan pelunasan kredit anat nama nasabah Pacitan Agromilk II pada 22 November 2017,” jelas Bambang.

Alasan penahanan

Sebelumnya Aspidsus Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahd menjelaskan alasan penahanan ke-16 tersangka adalah untuk memperlancar persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. “Semua tersangka dititipkan di Rutan Medaeng,” jelas Didik.

Tidak tanggung-tanggung, total dana bantuan program Kredit Usaha Penggemukan Sapi (KUPS) yang diselewengkan senilai Rp5,3 miliar.

Enam belas orang itu terdiri dari delapan tersangka dari kelompok ternak Pacitan Agromilk dan delapan tersangka dari Pacitan Agromilk II.

Kasus ini bermula pada tahun 2010 ketika pemerintah meluncurkan program usaha pembibitan melalui KUPS yang disalurkan melalui Bank Jatim.  Para tersangka kemudian membentuk kelompok ternak baru. Mereka membentuk Pacitan Agromilk dengan Ketua Efendi, Sekretaris Ary Wibowo, Bendahara Moch. Asmuni dan anghota Kardoyo, Sutrisno, Ali Arifin, Susilo Sukarfi dan Wily Taufan.

Sedangkan kelompok ternak kedua membentuk Pacitan Agromilk II dengan Ketua Suramto, Sekretaris Suoriyadi, bendahara Eko Budi Satriyo dan anggota masing-masing Gatot Sunyoto, Basuki Rakhmat, Endro Susmono, Sugiyanto, Setiadi, Suwarno dan Sartono.

Karena mereka adalah kelompok ternak baru, maka kedua kelompok ternak itu tidak terdaftar di Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan. Namun mereka tetap mengajukan kredit dan masing-masing Agromilk mendapat Rp3,99 miliar. Sedangkan Agromilk II mendapat Rp1,38 miliar.

Kucuran uang itu harusnya untuk pembelian sapi, biaya kandang, pakan, obat-obatan, inseminasi dan pemasangan chip. Khusus untuk pembelian sapi dana dibayarkan langsung oleh pihak Bank Jatim kepada perusahaan penyedia sapi yang telah ditunjuk kelompok.

Setelah mendapat kredit dan mendapatkan sapi, ternyata para tersangka tidak berpengalaman memelihara sapi. Akibatnya sapi tidak dipelihara dengan baik. Dengan alasan ada yang sakit dan beberapa yang mati, akhirnya para peternak menjual semua sapi tersebut tanpa mengganti sesuai yang persyaratan dalam kredit.

Hanya dua peternak bernama Eko Budi Satrio dan Basuki Rakhmat yang membayar kembali senilai sapi yang dia jual. Sehingga kedua peternak itu untuk sementara tidak dijadikan tersangka oleh penyidik.

Minta dibebaskan

Bambang Suyono berharap, Ketua PN Surabaya bisa menerima seluruh permohonan penggugat dan menetapkan Surat Perintah Penahanan dari Tergugat selaku Penyidik untuk tidak diperpanjang. “Kami memohon kepada PN Surabaya agar memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan para penggugat dari Rumah Tahanan Negara Madaeng Surabaya secepatnya.”

Dalam pokok perkara, Bambang memohon hakim praperadilan menetapkan dan menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat Kejati tentang penetapan para penggugat sebagai tersangka, surat perintah penyidikan, dan surat perintah penahanan terhadap delapan peternak tersebut.

Para peternak itu juga memohon hakim untuk menetapkan dan menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. “Kami juga memohon hakim peradilan agar menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat uang sebesar Rp4 miliar secara kontan dan tunai.”

Dalam gugatan tersebut, kuasa hukum peternak Pacitan Agromilk II memohon hakim agar memerintahkan kepada tergugat untuk meminta maaf dan memulihkan nama baik. Rehabilitasi para penggugat itu dilakukan melalui media masa baik cetak maupun elektronik, baik media lokal maupun media nasional.

Bambang pun menguraikan berbagai 13 alasan gugatan, mulai dari kronologi permohonan kredit, jaminan yang diberikan, pengikatan kredit, adanya asuransi jaminan utama, proses pemilihan dan pembayaran kredit, proses angsuran kredit, proses pemerliharaan sapi, hingga peraturan Menteri Keuangan yang mengatur KUPS.

Pada dasarnya persoalan utang piutang, termasuk kredit bank, adalah masuk wilayah perdata. Apalagi para debitor yang juga para peternak sapi mengagunkan tanahnya dengan nilai di atas pagu kredit yang diberikan. Kasus ini agak unik karena seolah dipaksakan Kejati Jaktim dan diseret-seret ke wilayah pidana, sehingga patut mendapat perhatian para penegak hukum yang lebih tinggi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here