Saat PDIP ‘Menggebug’ Rini Soemarno

0
307
Menteri BUMN Rini Mariani Soemarmo dan Dirut PT PLN Sofyan Basir dituntut untuk membuka secara transparan keutuhan pembicaraan diantara mereka berdua.

Nusantara.news, Jakarta – Potongan rekaman percakapan Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno dengan Dirut PT PLN Sofyan Basir berbuntut panjang. Ada dugaan percakapan terkait prosentase bagi hasil, tapi ada juga disebut nama dua kakak Rini Soemarno.

Adakah dalam percakapan itu membicarakan kepentingan kemajuan BUMN? Atau terselip di dalamnya proyek keluarga Soemarno? Itu sebabnya politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) memanfaatkan situasi ini untuk mempersoalkan Rini yang dianggap mengkhianati Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sejak Rini menjadi Menteri BUMN, hubungannya dengan Megawati Soekarnoputri sama sekali tidak harmonis. Itu sebabnya kader PDIP berulang kali meminta Presiden Jokowi untuk mencopot posisi Rini, namun Jokowi tampaknya serba salah karena Rini adalah tangan kanannya.

Dalam potongan percakapan itu seolah-olah Rini dan Sofyan sedang membahas proyek terkait pembagian saham. Namun memang tidak jelas apakah pembagian saham itu untuk PLN atau untuk Arie Soemarno (kakak Rini). Bahkan Rini menyebut kakaknya yang satu lagi, Ongky Soemarno.

Ada dugaan ini adalah proyek segitiga PT Pertamina (Persero), PLN dan pihak ketiga yang disinyalir adalah mewakili Arie Soemarno dan Ongky Soemarno. Hanya saja memang tidak terlalu jelas detilnya.

Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro menyatakan tak ada pelanggaran dalam percakapan antara Rini dan Sofyan itu.

“Kami tegaskan kembali bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG),” kata Imam dalam keterangan tertulis.

Lapor ke polisi

Sementara Rini sendiri tersinggung dengan pelaku pembuat dan penyebar potongan percakapannya dengan Sofyan. Rini dan Sofyan tak menampik adanya percakapan itu, namun karena dipotong-potong jadi terkesan direkayasa. Ia mengaku akan melaporkan hal itu ke polisi.

“Sebentar lagi saya akan masukkan tuntutan, bukan atas nama BUMN tapi juga pribadi,” kata Rini di Karanganyar, Jawa Tengah, kemarin.

Menurut Rini, percakapan itu sengaja dipotong sehingga seolah-olah percakapan itu terkait bagi-bagi fee. Padahal, menurut Rini, tak ada kepentingan apapun selain untuk BUMN baginya. “Emang ada percakapan yang dipotong sedemikian rupa seperinya ada proyek minta fee,” kata Rini.

“Padahal sebagai direksi BUMN kita harus perjuangkan kepentingan BUMN bukan pribadi atau grup,” tambah Rini.

Menteri BUMN pun menyebut oknum yang menyebarkan obrolan itu adalah mereka yang tidak senang dengan Kementerian BUMN. Karena itu ia segera melaporkannya ke polisi. “Ini dipotong-potong, saya lihat orang ada yang kurang happy dengan kita,” kata Rini.

Sofyan Basir juga mengaku siap membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Menurutnya, percakapan tersebut dilakukan pada akhir 2016. Dia pun mengaku sadar jika percakapan itu direkam.

“Kayaknya gitu, kami akan masuk ke ranah hukum. Kalau itu lempeng-lempeng aja (tidak dipotong) bagus,” kata Sofyan di sela-sela rakor BUMN di de Tjolomadoe, Karanganyar, akhir pekan lalu.

Sofyan mengaku pertama kali komunikasi sekitar akhir 2016. Dia mengetahui percakapan itu direkam, tapi ia tidak siapa pelakunya, bahkan ia tidak tahu siapa yang memotong-motong rekaman itu.

Menurutnya, percakapan itu membahas investasi PLN dan Pertamina dengan perusahaan swasta di bidang penyediaan energi. Sofyan menilai potongan rekaman itu seakan-akan yang meminta saham adalah dia pribadi.

Proyek batal

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman berpendapat opini yang terbentuk saat ini adalah Ari Soemarno, kakak kandung Rini berusaha meminta jatah proyek dari PLN melalui Sofyan.

“Padahal yang terjadi sebenarnya, tawar-menawar itu adalah resmi. Itu bukan fee tetapi soal pembagian porsi saham antara konsorsium LNG Receiving Terminal di Bojonegara, Banten, Pertamina, dan PLN. Jadi bukan tentang minta fee proyek. Cuma di rekaman itu seolah-olah ada pembagian jatah,” ungkap Yusri.

Diketahui, proyek LNG Banten digarap oleh Tokyo Gas, Mitsui, dan PT Bumi Sarana Migas (BSM). Di proyek itu, Ari Soemarno dipercaya sebagai koordinator utama dalam upaya menjalin kerja sama bisnis dengan pihak luar. Adapun calon pembelinya (off-taker) terbesar seandainya proyek itu beroperasi adalah PLN dan Pertamina. Sebagai pembeli terbesar, PLN dan Pertamina pun berusaha melobi BSM agar juga disertakan sebagai pemegang saham.

“Maka wajar apabila PLN dan Pertamina meminta porsi saham juga di sana sebagai pembeli terbesar. Di rekaman itu, Ari Soemarno menawarkan 7,5% saham tetapi diminta naik oleh Sofyan menjadi 15%. Itu bukan untuk kepentingan Sofyan pribadi tetapi untuk PLN. Dalam bisnis itu biasa terjadi,” kata Yusri.

Sayangnya, menurut Yusri, rekaman yang beredar telah dipenggal dan diedit sehingga membentuk opini bahwa Sofyan dan Ari Soemarno sedang negosiasi terkait fee proyek. “Ini merupakan pembunuhan karakter kepada Rini Soemarno. Sayangnya, Kementerian BUMN sedikit terlambat merespon isu ini sehingga menjadi liar,” tuntas Yusri.

Ganggu citra Jokowi

Tentu saja kasus potongan percakapan Rini-Sofya ini dimanfaatkan oleh politisi PDIP yang memang sejak awal meminta Rini mundur dari kursi Menteri BUMN. Ada persoalan masa lalu yang belum tuntas dan kini dimanfaatkan untuk ‘menggebuk’ Rini.

Anggota Komisi VII dari F-PDIP, Daryatmo Mardiyanto, berpendapat Rini dan Sofyan tidak elok berbicara proyek lewat telepon, karena membahas keputusan penting itu lewat telepon. Padahal bisa saja Dirut PLN dipanggil ke kantor untuk membahasnya.

“Rasanya tidak tepat atau tidak pantas, tidak elok. Apa semendesak seperti itu dialog itu dengan menelepon. Ini sebuah diskusi atau dialog yang setara dalam pembicaraan itu. Itu apakah sifatnya instruksi atau penegasan,” kritik Daryatmo.

Saat percakapan Rini-Sofyan muncul di publik, Daryatmo khawatir nantinya bisa merugikan pemerintah secara keseluruhan. Sebab Rini merupakan bagian dari Kabinet Kerja Presiden Jokowi.

PDIP sudah beberapa kali kesempatan meminta agar Rini dicopot dari posisinya. Masalah ini pun menurut Daryatmo seharusnya dijadikan evaluasi.

“Itu kan kewenangan prerogatif presiden, tapi kita harap kondisi terbaru jadi pertimbangan. Jangan sampai di tahun politik Jadi tidak produktif. Itu harus jadi perhatian, kecerobohan seperti itu ada risiko terhadap citra pemerintahan dalam hal ini presiden,” paparnya.

Sementara polisiti PDIP lainnya, Hendrawan Supratikno, meminta Rini untuk mengklarifikasi apa yang sesungguhnya terjadi.

“Kami menilai kultur BUMN belum berubah. Masih saja jadi ajang kongkalikong, pat gulipat, persekongkolan dan konspirasi kepentingan sempit. Menjadikan BUMN sebagai instrumen negara yang efektif sungguh merupakan pekerjaan berat,” ungkap Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno.

Hendrawan berpendapat berdasarkan kasus percakapan Rini-Sofyan, Presiden Jokowi bisa mengevaluasi mengenai kinerja menterinya. Dia berharap substansi pembicaraan diklarifikasi dulu. Dari klarifikasi tersebut akan terukur seberapa berat atau parah siasat negatif yang sedang disiapkan dilakukan.

Atas dasar itu, menurut dia, Presiden juga punya ukuran yang objektif untuk menilai apa yang sedang terjadi.

Menteri Rini juga diminta untuk memberi penjelasan langsung kepada Presiden Jokowi terkait isu ini. Sebab bila tidak dijelaskan, itu bisa berdampak negatif pada Kabinet Kerja Presiden Jokowi.

Sedangkan politisi PDIP lainnya, Masinton Pasaribu dengan tegas meminta Polri untuk menyelidiki keseluruhan isi percakapan antara Rini dan Sofyan. Pengungkapan percakapan ini akan membuka apa yang terjadi sesunggunya.

“Konteksnya seperti apa? Karena ini menyangkut tentang proyek di PLN kan. Apakah itu ada memenuhi unsur mempengaruhi dalam bentuk iming-iming, atau janji atau hadiah,” kata Masinton.

Sementara Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai penegak hukum bisa menindaklanjuti informasi dari rekaman percakapan Rini-Sofyan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurutnya, bisa bergerak mencari ada atau tidaknya indikasi korupsi dari pembicaraan antara Rini-Sofyan yang membahas soal fee saham.

Abdul berpendapat bocornya rekaman percakapan antara Rini-Sofyan mempunyai dua aspek hukum. Pertama, terjadinya penyadapan yang kemudian disebar luaskan ke masyarakat. Kedua, munculnya atau terkuaknya informasi indikasi korupsi dalam pengelolaan BUMN. Pasal 40 UU Telekomunikasi dan Pasal 31 ayat (1) UU ITE melarang penyadapan informasi melalui jaringan telkomunikasi. Ancaman pidananya lebih dari 10 tahun.

Namun, menurut Abdul, pasal-pasal tersebut bisa dikesampingkan bila informasi yang disampaikan ternyata informasi yang penting untuk pengungkapan tindak pidana korupsi.

Tentu saja bocornya potongan percakapan antara Rini-Sofyan ini akan membuat keduanya serba salah. Karena dalam percakapan itu muncul nama Arie Soemarno dan Ongky Soemarno. Masalahnya adalah, dalam kapasitas apa keduanya di proyek tersebut?

Katakanlah keduanya sebagai rekanan atau pihak ketiga yang ikut serta dalam proyek dimaksud, maka ada unsur benturan kepentingan di sana. Potongan percakapan ini semacam puncak gunung es dari dugaan orang selama ini bahwa keluarga Soemarno selama ini yang mengatur urusan Pertamina dan PLN.

Andaikata Menteri BUMN-nya bukan Rini, sang adik Arie Soemarno, maka tidak ada masalah. Tapi kalau adiknya seorang menteri, kakaknya menggarap bisnis di ranah tanggung jawab adiknya, maka sulit dielakkan bahwa itu mengandung unsur benturan kepentingan.

Kendati kabarnya proyek itu batal dilaksanakan, namun nasi sudah terlanjur jadi bubur. Suasana kebatinan bisnis BUMN sudah tercoreng oleh semangat conflict of interest, sesuatu yang harusnya dihindari bagi mereka yang sangat memahami good corporate governance (GCG).

Agar lebih fair, ada baiknya percakapan utuh antara Rini dan Sofyan diungkapkan secara transparan, sehingga semua pihak bisa menilai apa yang terjadi sesungguhnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here