Saat Pemerintah Terperangkap Dalam Lingkaran Setan Utang

1
165
Pemerintahan jokowi sejak awal berkomitmen membangun mega infrastruktur dalam lima tahun kepemimpinannya senilai Rp5.500 triliun, oleh karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas, maka mayoritas pembiayaan infrastruktur dibiayai lewat utang

Nusantara.news, Jakarta – Sifat dari utang itu adalah menjebak pelakunya untuk terus menerus berutang, sibuk berjibaku mencari, membayar cicilan pokok dan bunga. Begitu seterusnya, sehingga cara berpikir dan bertindak, program dan kebijakan, tak bisa keluar dari utang. Itulah yang dinamakan lingkaran setan utang.

Apakah Indonesia saat ini sudah masuk dalam lingaran setan utang? Atau kah Indonesia masih di pinggiran lingkaran setan utang? Atau justru sudah ada di pusaran utama lingkaran setan utang itu?

Itulah kisah-kisah yang akan menghiasi media masa ke depan, dimana pemerintah benar-benar mengandalkan sebagian besar pembiayaannya lewat utang.

Tengok saja, pengumuman Kementerian Keuangan hingga akhir Agustus 2017 bahwa posisi utang Indonesia sebesar Rp3.825,79 triliun. Jumlah tersebut meningkat Rp45,81 triliun dari bulan sebelumnya atau selama bulan Agustus pemerintah berutang sekitar Rp1,5 triliun.

Penambahan utang tersebut berasal dari penarikan pinjaman sebesar Rp2,87 triliun (neto) dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp42,94 triliun (neto).

Adapun varian utang tersebut terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp2.563,24 triliun (67%), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp524,71 triliun (13,7%), dan pinjaman sebesar Rp737,85 triliun (19,3%).

Dari sisi denominasi utang dibuat masih didominasi oleh mata uang rupiah (59%). Sementara itu utang dalam mata uang asing, terdiri dari dolar AS (29%), yen Jepang (7%), euro (4%), special drawing right (1%), dan beberapa valuta asing lain (1%).

Sementara berdasarkan krediturnya, utang pemerintah pusat didominasi oleh investor SBN (80%), pinjaman dari Bank Dunia (6%), Jepang (5%), ADB (3%), dan lembaga lainnya (6%).

Indikator risiko utang tersebut sampai bulan Agustus 2017 masih masuk kategori terkendali (well managabel), dengan rasio variable rate berada pada level 10,9% dan refixing rate pada level 19%.

Porsi utang dalam mata uang asing berada pada level 41,2%. Sedangkan average time to maturity (ATM) berada pada level 8,8 tahun. Di lain sisi, indikator jatuh tempo utang dengan tenor hingga 5 tahun naik dari 38,9% menjadi 39,2% dari total outstanding utang.

Dari jumlah utang tersebut di atas, diketahui total cicilan bunga utang tercatat sebesar Rp247 triliun. Lantas berapa sebenarnya cicilan pokok dari utang-utang yang dibuat di atas? Tidak pernah ada keterangn fix dan resmi dari pemerintah.

Perkembangan portfolio utang pemerintah, jatuh tempo, serta perbandingan dengan penerimaan pajak

Hati-hati

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus mengelola utang secara hati-hati. Sebagai contoh, pengelolaan utang di Indonesia dengan Malaysia dan Brasil. Pemerintah berupaya menjaga rasio utang terhadap PDB di level 27% hingga 29%. Sedangkan Brasil dan Malaysia masing-masing 78% dan 56%.

“Pembayaran bunga utang secara nominal kelihatannya besar, tapi kita hanya bayar bunga utang kurang dari 5% dari total outstanding utang kita. Sementara Malaysia 5,6%, dan Brasil bayar bunga utang 18% dari total utangnya,” ujar Menkeu.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Robert Pakpahan mengungkapkan ke depan pemerintah berencana menerbitkan SBN neto sebesar Rp414,7 triliun dan pinjaman neto negatif Rp15,5 triliun pada RAPBN 2018.

“Jadi, sumber pembiayaan kita dominan instrumen SBN. Porsinya 70% surat utang konvensional dan surat utang berbasis syariah 30%. Penerbitan SBN sebagian besar mata uang rupiah porsinya 75% hingga 80%, dan valuta asing dolar AS, Euro, dan Yen Jepang sebesar 20% hingga 25%. Juga penerbitan ORI, dan sukuk ritel,” jelas Robert.

Hanya saja mantan Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menilai menilai pemerintah kurang jujur dalam mempublikasikan soal utang. Harusnya juga dipublikasikan berapa cicilan pokok utang tiap tahun, sehingga rakyat bisa menilai apakah utang kita sudah kebesaran atau belum.

“Jangan berbohong. Kalau zaman Soeharto utang itu disebut bantuan luar negeri untuk ngibulin rakyat. Hari ini berbohong dengan  hanya mengumumkan bunganya Rp247 triliun, tapi tidak mengumumkan cicilan pokoknya,” ujar Rizal saat memberikan kuliah umum di Universitas Bung Karno (UBK), Sabtu (9/9).

Menurut Rizal, dari hitungannya jika pinjaman pokok ditambah dengan bunga, pemerintah saat ini dibebankan untuk membayar utang sebesar Rp630 triliun per tahun. “Nah, untuk tahun depan kita harus bayar Rp640 triliun,” sambung Ketua Dewan Kurator UBK ini.

Rizal juga mendesak pemerintah untuk jujur. Soalnya, prioritas anggaran ekonomi bangsa ternyata bukan untuk infrastruktur seperti yang didongengkan selama ini.

“Jadi jelas prioritas kita nomor satu adalah membayar utang. Yang kedua pendidikan, 20% dari anggaran negara, yang ketiga baru infrastruktur,” jelas.

Rizal mengatkan, ada banyak cara untuk mengelola atau melunasi utang. Tapi, kejujuran pemerintah juga penting. Kalau tidak diberikan fakta yang benar, tambahnya, masyarakat juga tidak tahu resiko yang akan ditanggung.

Ledakan utang China

Sekadar perbandingan, ketergantungan ekonomi China pada utang yang terlalu besar serta ledakan hebat risiko kredit mengantarkan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut menuju krisis finansial baru.

Pada Juli 2017, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) China akan tumbuh 6,7% tahun ini dan 6,4% pada tahun 2018.

Angka itu direvisi naik dari proyeksi IMF sebelumnya sebesar 6,6% dan 6,2% untuk masing-masing periode. Pertumbuhan global yang lebih kuat disebutkan memberi dorongan terhadap China.

Namun IMF mengingatkan tumbuhnya risiko-risiko dalam beberapa tahun mendatang seiring menggelembungnya utang China. Pertumbuhan di China memang telah disangga lonjakan utang yang tumbuh cepat dalam beberapa tahun terakhir.

Pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir terlalu bergantung pada banyaknya pinjaman. Utang pun tumbuh lebih cepat daripada keseluruhan ekonomi selama lima tahun terakhir.

“Kredit nominal ke sektor nonfinansial meningkat lebih dua kali lipat dalam lima tahun terakhir, dan total rasio kredit terhadap PDB nonfinansial domestik meningkat 60 poin persentase menjadi sekitar 230% pada 2016,” jelas IMF dalam laporannya, dikutip dari laman The Telegraph, Rabu (16/8/2017).

Utang tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi hampir 300% dari PDB pada 2022.

“Pertumbuhan berkelanjutan, yang dapat dicapai tanpa ekspansi kredit yang berlebihan, kemungkinan jauh lebih rendah daripada pertumbuhan aktual selama lima tahun terakhir,” papar sejumlah analis IMF.

Menurut perkiraan IMF, apabila kredit tumbuh pada tingkat yang berkelanjutan, PDB akan dapat meningkat rata-rata 5,3% per tahun dari tahun 2012 sampai 2016, alih-alih mencapai 7,3%.

“Pengalaman internasional menunjukkan bahwa lintasan kredit China saat ini terlihat berbahaya dengan meningkatnya risiko penyesuaian yang mengganggu dan/atau perlambatan pertumbuhan,” tulis laporan tersebut.

Apa yang terjadi di China sebenarnya sudah didahului oleh Portugis, Irlandia, Greece (Yunani) dan Spanyol atau biasa dikenal sebagai negara PIGS. Akan kah Indonesia mengarah ke sana?

Dari jejak rekam utang yang dibuat, alasan-alasan yang dibangun, serta keperluan berutang, nampaknya Indonesia memang masih jauh. Hanya saja, perlahan tapi pasti, sudah mengarah ke sana.

Tinggal ke depan diperlukan sebuah pemimpin yang mampu melakukan dirigent mengatasi utang dan bukan asik ma’syuk memperbanyak utang.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here