Saat Pengemplang BLBI Samadikun Hartono dicokok di Shanghai

0
192
Kepala BIN Sutiyoso (kiri), Jaksa Agung HM Prasetyo (kanan) dan Deputi I BIN Sumiharjo Pakpahan (kedua kanan) mengawal terpidana penggelapan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Samadikun Hartono (kedua kiri) sesaatnya tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (21/4) malam. Samadikun merupakan buron yang dikejar sejak 2003 sebagai penikmat kucuran dana bantuan Bank Indonesia pada saat krisis moneter 1998 dan telah merugikan negara Rp169 miliar. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/foc/16.

Nusantara.news, Jakarta – Penangkapan pengemplang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono seperti angin segar buat pengungkapan BLBI. Medio April 2016, tepat 13 tahun masa pelarian pemilik PT Bank Modern Tbk itu akhirnya dicokok.

Apakah ini akan menjadi pertanda baik bagi pengungkapan kotak pandora kasus BLBI secara keseluruhan?

Ihwal penangkapan Samadikun oleh polisi Shanghai, China, memang mengejutkan lantaran hampir semua pengemplang  BLBI berketurunan China dan oleh karenanya mereka sejak 1998 merasa aman hidup dalam pelarian di negeri Tirai Bambu tersebut.

Kepala Badan Intelijen Indonesia (BIN) Sutiyoso (ketika itu, red) mengaku mendapat info penangkapan Samadikun dari aparat kepolisian China. Ia pun bersama tim menjemput sang penggondol dana BLBI sebesar Rp2,66 triliun itu. Proses perjalanan membawa bandit itu ke Indonesia hingga penyerahan ke Kejaksaan Agung berjalan mulus.

Seolah-olah buruan aparat Indonesia sejak 13 tahu silam itu hanya dalam sekejap bisa diatasi oleh Sutiyoso. Bahkan Presiden Soeharto pernah menyewa Kroll Detective cukup mahal dari Amerika, hingga kini tidak ada kabarnya.

Pesan yang muncul ke permukaan tentu Sutiyoso super hebat. Kalau memang begitu argumentasinya, tentu mantan Kepala BIN itu akan juga dengan mudah menangkap 54 bandit BLBI lainnya.

Dalam buku BLBI Extraordinary Crime (Djony Edward, 2010), penulis mencatat sebenarnya ada 100 pejabat Bank Indonesia dan 203 pengurus bank yang harus diperiksa terkait BLBI. Karena mereka semua terbukti telah terlibat dalam penyalahgunaan penyaluran, penggunaan bahkan penyelesaian (settlement) kasus BLBI. Namun dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tersisa hanya 54 pengurus bank saja yang bermasalah pada persoalan settlement BLBI.

Daftar pelunasan aset para penerima BLBI papan atas

Multi tafsir

Lepas dari perdebatan jumlah penjahat BLBI, BIN sudah mengawali dengan cantik penangkapan Samadikun. Ada banyak tafsir dibalik penangkapan ini.

Pertama, BIN memang bersungguh-sungguh ingin mengungkap secara struktural persoalan BLBI. Terlihat dari penangkapan Samadikun Hartono saat Sutiyoso melakukan lawatan ke Jerman, dia harus beralih ke China. Itu sebabnya, jika tafsir ini mengemuka maka akan ada penangkapan-penangkapan lanjutan terhadap bandit-bandit BLBI lainnya.

Kedua, penangkapan Samadikun sebagai hadiah China atas penyelesaian damai insiden penembakan kapal coastguard China terhadap kapal patroli Indonesia di perairan Natuna. Dalam kasus ini Indonesia mengajukan nota protes dan bisa membawa perkaranya ke pengadilan arbitrase internasional. Tafsir ini terbukti jika memang pengungkapan kasus BLBI berhenti hanya sampai pada Samadikun dan hanya satu dua orang lainnya.

Ketiga, penangkapan ini diseleksi sedemikian rupa untuk memberi kesan Pemerintahan Jokowi terlepas dari bayang-bayang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang ditengarai ada ‘main mata’ dengan Surat Keterangan Lunas (SKL) Sjamsul Nursalim. Karena itu tafsir ini akan terbukti kalau penangkapan itu sengaja menghindari penangkapan Sjamsul Nursalim.

Keempat, penangkapan bandit BLBI untuk pengalihan isyu besar anjloknya berbagai kinerja ekonomi di bawah Pemerintahan Jokowi-JK, maka dibuatlah prestasi besar lewat pengungkapan kasus BLBI dengan harapan perhatian publik beralih pada persoalan BLBI.

Kelima, penangkapan Samadikun sebagai simbolisasi diresmikannya tax amnesty yang di dalamnya sulit dibedakan mana uang halal dan mana uang haram, semua akan diampuni pajaknya. Pemerintah sama sekali sulit mendeteksi nantinya apakah uang yang diampuni itu dari hasil kejahatan BLBI atau bukan.

BLBI Samadikun

Samadikun divonis bersalah dalam kasus penyalahgunaan dana talangan dari Bank Indonesia atau BLBI senilai sekitar Rp2,66 triliun yang digelontorkan ke Bank Modern menyusul krisis moneter 1998. Kerugian negara yang terjadi dalam kasus ini mencapai Rp169 miliar.

Pengembalian aset BLBI Samadikun Hartono

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) tertanggal 28 Mei 2003, mantan Presiden Komisaris Bank PT Bank Modern Tbk itu dihukum empat tahun penjara.

Bank Modern, milik Samadikun, merupakan salah satu bank yang didirikan pasca-Pakto 1988. Bank ini bahkan masuk pasar modal pada 1994 dan mencatat laba bersih Rp29 miliar pada 1996.

Tetapi krisis moneter 1997 secara drastis mengancam kelangsungan bank itu. Keluarga Samadikun Hartono yang menguasai mayoritas saham bank tersebut sebenarnya cukup sigap dengan menyetujui pelepasan 20% sahamnya kepada The East Asia Bank (East Bank) Hong Kong. Sayangnya pada akhir 1997, East Bank membatalkan niatnya.

Sehingga pada 4 April 1998, Bank Modern ditetapkan sebagai Bank Take Over (BTO), pada saat jumlah BLBI yang masuk ke bank itu baru mencapai Rp2,13 triliun atau lebih dari 500% modal dibayar penuh Rp140 miliar.

Sebuah laporan Agreed Upon Due Diligence (ADDP) setelah status BTO itu, dilakukan oleh auditor asing KPMG. Laporan itu mengindikasikan dua pertiga dari kredit yang disalurkan masuk ke kelompok terkait, baik secara langsung maupun tidak. Dari sisi sektor, 35% kredit masuk ke sektor multifinance dan 34% ke sektor properti.

Pada 4 Juni 1998, kantor pengacara Lubis, Ganie, dan Surowidjojo menyampaikan laporan legal due diligence kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Laporan itu mengindikasikan sejumlah pelanggaran terhadap UU No. 7/1992 dan UU Pasar Modal No.8/1995. Secara rinci, pelanggaran tersebut adalah:

Pertama, pelanggaran BMPK dalam hal transaksi kredit afiliasi ke PT Modernrealty Tbk., PT Bumi Perkasa Propertindo, PT Modern Photo Industri, PT Modern Photo Film, dan PT Era Bangun Semesta.

Kedua, pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan, karena sebagian besar kolateral kredit ke debitur utama hanya ditutup oleh jaminan pribadi dan perusahaan, seperti tertuang dalam perjanjian kredit PT Bumi Damai Asri, PT BII Finance Center, PT Modern Photo Film, dan PT Tirtamas Majutama.

Ketiga, pelanggaran pasal 8 UU Perbankan menyangkut jaminan bank atas kemampuan debitur dalam melunasi kewajiban.

Pelanggaran keempat adalah pass-through loans melalui surat-surat berharga dan penempatan di bank lain. Juga reciprocal loans dengan Grup Danamon dan Bank Umum Nasional.

Walaupun telah diupayakan pertolongan, kondisi bank itu toh terus memburuk, sehingga pada 21 Agustus 1998, pemerintah memutuskan untuk menutup operasi bank itu sehingga berstatus Bank Beku Operasi (BBO).

Samadikun dan BPPN kemudian menandatangani Master of Refinancing Note Issuance Agreement (MRNIA) pada 18 Desember 1998 dengan jumlah kewajiban Rp2,31 triliun. Struktur hukumnya sama dengan yang berlaku terhadap Usman Admadjaja dan Kaharuddin Ongko (Bisnis Indonesia, 13 & 15 Mei).

Namun menyusul laporan terakhir dari Prasetyo Utomo & Co., jumlah kewajiban membengkak menjadi Rp2,66 triliun. Data inilah yang kemudian disetujui di Amandemen MRNIA Samadikun pada 9 Juli 1999. Closing perjanjian pun dicapai pada 21 Agustus 1999, namun dengan syarat, karena ada beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi saat itu.

Untuk melunasi kewajibannya, Samadikun memutuskan untuk menyerahkan saham di sejumlah perusahaan, namun tidak dicapai kesepakatan menyangkut nilai berbagai aset tersebut. Lebih repot lagi, sebagian besar aset tersebut juga masuk ke Asset Management Company (AMC-BPPN) karena tersangkut kredit macet. Sementara aset saham masuk ke Aset Manajemen Investasi (AMI-BPPN) sebagai jaminan untuk melunasi kewajiban sesuai MRNIA Samadikun Hartono.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here