Saat Perang Dagang Ancam Industri Keuangan

0
45
Gubernur BI Perry Warijoyo mewanti-wanti bahwa dampak perang dagang mulai menjalar ke sektor keuangan.

Nusantara.news, Jakarta – Dampak perang dagang AS-Indonesia ternyata tak hanya menghantam industri sektor riil, namun sudah mulai melanda sektor keuangan. Itu sebabnya Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mulai mewanti-wanti akan bahaya perang dagang terhadap industri keuangan.

Pada awalnya Presiden Amerika Donald Trump mengancam perang dagang terhadap China. Kebijakan ini memang cukup beralasan, mengingat defisit dagang Amerika terhadap China lumayan besar, yakni mencapai US$275,2 miliar pada 2017.

Dimana ekspor AS ke China tercatat sebesar US$130,4 miliar, sementara impor Amerika dari China mencapai US$505,6 miliar. Karena itu Trump begitu bersemangat menurunkan defisit perdagangan AS terhadap China, terutama berusaha menerapkan bea masuk yang tinggi atas produk-porudk China.

Namun belakangan Trump juga melirik perang dagang terhadap Indonesia dengan cara me-review fasilitas khusus pembebasan bea masuk (Generalized System of Preference—GSP) atas 124 produk ekspor Indonesia. Artinya, kalau Indonesia ingin tetap mengekspor 124 produk ke AS, maka akan dikenakan bea masuk, sebelumnya bebas bea.

Itu dampak nyata di sektor riil, yakni sektor yang melibatkan banyak tenaga kerja tersedot di dalamnya. Tapi dampak perang dagang Indonesia-AS rupanya mulai mengancam sektor keuangan.

Adalah Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang mewanti-wanti, bila perang dagang terjadi antara Indonesia dengan Amerika lambat laun bisa merembet pada sektor keuangan dalam negeri. Sebab, adanya perang dagang juga bisa menimbulkan perubahan kebijakan ekonomi Amerika yang akan berdampak pada kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS (Fed Fund Rate–FFR).

Dengan kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan oleh The Fed, investor dalam negeri bisa menarik kembali modalnya. Oleh karena itu, jika tidak segera diantisipasi bisa berakibat pada menurunnya investasi dalam negeri Indonesia.

Salah satu strateginya adalah dengan menaikkan suku bunga acuan. Seperti diketahui, BI sudah menaikkan suku bunga acuannya sebanyak tiga kali menjadi 5,25%.

“Nah respon terhadap meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global mengharuskan sejumlah negara memastikan pasar keuangan berdaya saing, termasuk yang kita lakukan menaikkan suku bunga, kebijakan yang kita lakukan di BI,” demikian analisa Gubernur BI.

Tak hanya kenaikan suku bunga, Perry juga menyiapkan strategi lainnya untuk memperkuat pasar keuangan Indonesia. Tujuannya untuk menjaga permintaan domestik, mengendalikan defisit transaksi berjalan, dan mendorong arus masuk modal asing.

Di samping itu juga mencari terobosan-terobosan baru untuk mendorong ekonomi kita baik dari luar dan dalam negeri, baik misalnya mendorong pariwisata, kedua mendorong lagi ekspor barang-barang berdaya saing. Mendorong juga untuk substitusi impor.

Khusus di sektor properti, Perry juga telah menyempurnakan aturan loan to value (LTV) untuk kredit pemilikan rumah (KPR) rumah pertama. Aturan ini memberikan keringanan agar masyarakat tidak harus membayarkan Down Payment (DP) saat akan mengajukan kredit rumah.

“BI merelaksasi kebijakan LTV itu antara lain untuk menyikapi dampak tadi, sehingga kita ingin mendorong permintaan dari sektor perumahan, dan ini juga bisa mendorong permintaan dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri,” jelasnya. 

Arus modal keluar

Terkait larinya investor karena kenaikan return atas Treasury Bill AS, Perry menyatakan bank sentral sedang berjaga-jaga kemungkinan dampak ekonomi di Indonesia karena perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina memanas.

Minggu lalu melihat dua kekuatan ekonomi global menampar tarif lebih tinggi pada produk yang dikirim di antara mereka.

AS menerapkan tarif baru untuk produk impor dari China dengan perkiraan nilai US$23 miliar. China membalas dengan memberlakukan tarif pada 545 produk impor dari AS senilai U$34 miliar.

Perry mengatakan bahwa salah satu hasil dari perang dagang adalah peningkatan FFR bank sentral AS, yang akan menyebabkan arus modal masuk ke AS dan arus keluar modal dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

BI sebenarnya telah secara intensif memantau dampak perang dagang terhadap ekonomi domestik untuk memastikan bahwa bank sentral, bekerja sama dengan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyusun kebijakan untuk mengantisipasi dampaknya.

Langkah yang dilakukan BI adalah, meningkatkan tingkat referensi BI tiga kali dalam beberapa pekan terakhir dengan total 100 basis poin adalah bagian dari upaya untuk bereaksi terhadap ketidakpastian ekonomi eksternal, katanya, menambahkan bahwa cara lain untuk melawan dampak negatif perang dagang adalah untuk mengurangi defisit akun saat ini.

“Kita harus menemukan terobosan untuk mendorong pariwisata dan memperkuat daya saing produk ekspor Indonesia,” tambah Perry.

Perry mengatakan penguatan pasar domestik juga penting, terutama mengingat kebijakan proteksionis yang diterapkan di negara-negara tujuan tradisional untuk produk ekspor Indonesia.

Di sisi lain, sebenarnya para eksportir yang mengekspor 124 produk unggulan ke AS juga terancam kegiatannya, paling tidak mereka harus menyiapkan bea masuk hingga US$1,8 miliar agar tetap bisa mengekspor. Sebelumnya, atas fasilitas GSP mereka gratis mengekspor barang ke AS.

Tentu saja pendapatan eksportir itu akan menurun, apalagi jika mereka nasabah bank, maka akan berdampak pada kemampuan untuk mencicil kredit ekspor yang mereka nikmati. Jika dalam proporsi tertentu ternyata mereka sanggup mencicilnya, itu adalah kabar baik.

Tapi jika akibat pengkajian ulang fasilitas GSP ini berdampak pada gangguan likuiditas, maka akan terjadi pula pada kemampuan mereka mencicil kredit ekspor. Disitulah dampak lanjutannya akan menghantam sektor perbankan.

Di pasar modal, dampak psikologis perang dagang ini juga menyebabkan para investor melepas sahamnya dan memborong dolar hanya sekadar motif profit. Ini yang menjelaskan mengapa belakangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot tajam dari kisaran 6.700 ke kisaran 5.600-an.

Pada saat yang sama rupiah melemah dari kisaran Rp13.500 terjun bebas hingga sempat menyentuh level Rp14.600. Padahal BI sudah tiga kali melakukan intervensi sehingga cadangan devisa BI tergerus US$12 miliar dengan sisa cadangan devisa US$119 miliar.

Kegalauan Gubernur BI sebenarnya juga kegalauan para bankir Indonesia, karena berbisnis dengan bunga acuan yang tinggi merangsang perbankan menaikkan bunga. Jika bunga kredit ikut naik, maka yang susah adalah debitor, karena kredit mereka akan masuk dalam perhatian khusus hingga macet total.

Ini juga yang menjelaskan mengapa kredit bermasalah (non performing loan—NPL) perbankan belakangan terus meningkat. Itu sebabnya Gubernur BI harus memimpin upaya memperkuat rupiah, menjaga inflasi dan memastikan sistem pembayaran berjalan lancar.

Tak bisa dipungkiri kegalauan Gubernur BI adalah kegalauan kita semua, kegalauan Indonesia. Kegalauan paling besar adalah arus dana keluar (capital outflow) yang terus membesar, sampai Juni 2018 total arus dana investor ke luar sudah mencapai US$50 miliar.

Sepertinya BI, OJK, dan Kementerian Keuangan harus duduk bersama untuk memformulasikan dampak lanjutan kebijakan yang cespleng guna menghentikan perburukan yang terjadi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here