Saat Perppu Berhasil Menelanjangi Kerahasiaan Bank

0
376
Bank Indonesia berhasil menutup rapat rahasia bank sejak 2000, kini kerahasiaan dana pihak ketiga itu telah terbuka lebar.

Nusantara.news, Jakarta – Industri perbankan, pasar modal dan pasar bursa berjangka mendapat kado istimewa dari Presiden Jokowi. Yakni berupa terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Dengan demikian, aspek kerahasiaan bank sebagaimana tertuang di dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan Pasal 40 ayat (1) kini tak berlaku lagi. Maka selesailah era keangkuhan para bankir yang selama lebih 17 tahun berhasil menyembunyikan kekayaan nasabahnya di bank, baik berupa tabungan, deposito, dan giro.

Bahkan, seloroh mantan Dirut Bapindo Towil Heryoto, kerahasiaan bank kini sudah ditelanjangi oleh Perppu No. 1/2017. Selesailah era kerahasiaan bank yang angkuh itu.

Perjalanan panjang

Sebenarnya era keterbukaan kerahasiaan bank sudah digagas sejak 2000, disaat Hadi Poernomo menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penyidikan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada 5 Januari 2001, Hadi dipanggil oleh Presiden Abdurrahman Wahid ke istana untuk membicarakan cara-cara meningkatkan penerimaan negara.

Saat itu Hadi menyarankan dua hal, pertama, Presiden harus mencabut Keppres No. 68/1983 tentang Deposito Tidak Boleh Diusut Asal Usulnya. Kedua, Presiden harus merevisi UU Perbankan No. 10/1998 tentang Perbankan, khususnya Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan bahwa bank harus menjaga kerahasiaan dana nasabah (tabungan, deposito dan giro).

Kedua peraturan itu benar-benar berhasil melindungi uang halal maupun uang haram yang dimiliki para deposan.

Presiden Gus Dur benar-benar senang dengan usulan Hadi, itu sebabnya pada 5 Februari 2001, Hadi dipercaya sebagai Dirjen Pajak. Langkah Hadi untuk mendobrak kerahasiaan bank benar-benar menemukan momentumnya.

Tapi memang persoalannya tidak seperti membolak-balikan telapak tangan. Begitu jadi Dirjen Pajak, Hadi pun giat melakukan upaya transparansi di sektor bisnis agar celah lolosnya penerimaan pajak dapat ditutup. Tidak tanggung-tanggung, ada 9 program yang digagasnya untuk menutup lubang lolosnya penerimaan pajak.

Mulai dari Bank Indonesia, sedikitnya ada empat lubang: deposan dan debitur bank merupakan rahasia, laporan lalu lintas devisa masih rahasia, tidak dicocokkannya laporan keuangan ke bank dan ke DJP.

Sementara di lembaga keuangan non bank, kartu kredit tidak bisa diakses. Di Bapepam ada aturan pemain di pasar modal dirahasiakan, termasuk rahasia pembeli Obligasi Republik Indonesia (ORI) dan Surat Utang Negara (SUN).

Sedangkan dalam UU Migas No. 22/2001 Pasal 44 ayat (3) huruf g, disebutkan BP Migas (sekarang SKK Migas) berhak menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara. Tapi penunjukkan itu dirahasiakan.

Aturan lainnya, DJP memberlakukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak. Sebelumnya, pelaporan SPT tidak wajib, sejak itu menjadi wajib.

Karuan saja, dari 9 program yang digagas Hadi, 8 diantaranya lolos. Sementara program membuka rahasia nasabah bank terbilang gagal, sampai terbitnya Perppu No. 1/2017. Saat itu Hadi banyak mendapat penolakan dari kalangan industri perbankan, anggota DPR, bahkan dari Kementerian Keuangan. Alasannya peraturan itu tidak bersahabat dengan pasar, sehingga dikhawatirkan akan ada capital flight, bahkan dikhawatirkan akan memicu krisis keuangan lagi.

Maka dengan diberlakukannya Perppu tersebut, dengan sendirinya kerahasiaan bank yang sudah dijaga rapat-rapat selama 17 tahun telanjang juga. Artinya dimata Dirjen Pajak dan aparatnya, dana pihak ketiga menjadi terang benderang. Dengan sendirinya penerimaan pajak atas bunga tabungan, deposito dan giro akan terkuak.

Konsekuensi Perppu

Jika melihat isi Perppu No. 1/2017, paling tidak ada beberapa konsekuensi yang akan dihadapi para pemilik dana pihak ketiga. Pertama, Dirjen Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga keuangan. Artinya Dirjen Pajak tak perlu lagi izin Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Menteri Keuangan untuk mengakses dana pihak ketiga (Pasal 2).

Kedua, laporan informasi keuangan paling sedikit memuat: identitas pemegang rekening, nomor rekening, identitas lembaga keuangan, saldo rekening, penghasilan yang terkait dengan rekening.

Ketiga, selain mendapat laporan dari lembaga keuangan, Dirjen Pajak juga berwenang meminta informasi atau bukti tambahan dari lembaga tersebut (Pasal 4).

Keempat, pihak yang melaksanakan akses dan pertukaran data finansial untuk kepentingan perpajakan tidak dapat dituntut pidana dan perdata (Pasal 6).

Kelima, pimpinan lembaga keuangan yang menolak memberikan laporan atau tidak mau memverifikasi data bisa dipidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 7).

Sudah dikonsultasikan

Kementerian Keuangan memastikan telah melakukan konsultasi mengenai beleid implementasi Automatic Exchange of Informatio (AEoI) atau keterbukaan informasi bagi data perbankan untuk pajak ke organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan (OECD).

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan Indonesia sepakat dengan beberapa negara di dunia untuk menerapkan keterbukaan informasi data perbankan untuk pajak. Namun, sebelum implementasi di masing-masing negara harus memiliki aturan perundang-undangan yang mengakomodasi program tersebut.

Dalam konsultasinya, kata Hadiyanto, harus dipastikan beleid yang ditawarkan pemerintah Indonesia memiliki ketentuan primer dan sekunder terkait dengan AEoI. Maksudnya primer, lanjut Hadiyanto, level aturan tersebut berbentuk UU yang ditargetkan OECD harus sudah ada pada Juni 2017.

Oleh karena itu, pemerintah memilih untuk menerbitkan Perppu sebagai regulasi sementara dalam implementasi keterbukaan informasi.

Pengamat perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center, Darussalam mengatakan pembukaan akses rekening bank merupakan era berakhirnya kerahasiaan bank. Hal ini telah menjadi tuntutan zaman, karena kendati Indonesia tetap menutup pasal kerahasiaan bank, pada 2018 negara-negara G-20 dan OECD sudah komitmen untuk saling bertukar informasi untuk kepentingan perpajakan, termasuk informasi kerahasiaan bank.

“Artinya ke depan, informasi bank itu akan dibuka secara otomatis. Pada 2018 akan berakhir era kerahasiaan bank untuk kepentingan pajak,” katanya.

Darussalam menuturkan, ketika nanti pemerintah Indonesia ingin mencari tahu berapa penghasilan orang Indonesia yang ada di bank Singapura, maka perbankan Singapura pun mensyaratkan hal yang sama, yakni keterbukaan informasi.

Yang menjadi masalah, kata dia, saat ini perbankan di Indonesia tidak bisa membuka informasi rekening nasabah kecuali untuk pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan pajak. Padahal, berdasarkan sebuah laporan suvei, saat ini sudah ada 13 dari 37 negara yang memberikan informasi secara otomatis kepada otoritas pajak tanpa diminta.

Darussalam berharap Indonesia segera menyusul mengambil kebijakan agar keterbukaan akses informasi perbankan untuk kepentingan pajak agar lebih mudah diakses. Sebab, langkah ini menjadi salah satu cara untuk menekan kebocoran, yang berupa pengalihan dari aset yang disembunyikan di luar negeri.

“Dari satu penelitian yang dilakuan Global Integrity Financial (GIF) ada dana hampir Rp2.000 triliun yang ditempatkan di negara-negara di luar Indonesia, di negara-negara tax haven area,” pungkas Darussalam.

Respon pasar

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara berpendapat penerbitan Perppu itu hanyalah upaya pemerintah untuk memenuhi syarsat untuk AEoI tentang pajak. Jika pemerintah ingin dapat informasi tentang kekayaan orang Indonesia di luar negeri maka pemerintah Indonesia harus memberikan keterangan tentang kekayaan negara asing di Indonesia.

“Jadi di sini berlaku prinsip resiprokal, timbal balik. Kalaupun Indonesia tidak menerbitkan Perppu, maka pada 2018 sudah otomatis saling buka,” jelasnya.

Towil Heryoto, pengamat perbankan senior, menambahkan dengan terbitnya Perppu No. 1/2017, maka ada dua UU yang harus diamendemen untuk diselaraskan dengan bunyi Perppu tersebut. Yakni UU No. 10/1998 tentang Perbankan khususnya soal kerahasiaan bank, dan UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).

“Sebab kalau kedua UU itu tidak diamendemen, kata dia, maka akan mengganggu sinkronisasi kebijakan,” jelasnya.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mulya E Siregar menjelaskan, Perppu ini nantinya akan menggantikan beberapa pasal terkait dengan rahasia bank seperti UU perbankan, UU perbankan syariah, UU pasar modal, dan UU KUP.

“Itu semua jadi satu Perppu, semoga selesai Maret atau April,” kata Mulya kepada pers beberapa waktu lalu.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, era keterbukaan data perbankan untuk kepentingan perpajakan akan segera dimulai menyusul penerbitan Perppu tersebut.

“Untuk bisa mencapai persyaratan AEOI, maka Indonesia harus memiliki peraturan perundang-undangan di tingkat primer, yaitu peraturan perundang-undangan dari sisi akses informasi bagi institusi pajak terhadap data-data wajib pajak,” kata Sri Mulyani.

Presiden Joko Widodo saat menjadi pembicara utama pada sesi kedua KTT G20 di Hangzhou International Expo Center, Tiongkok, pada akhir tahun lalu, menyatakan Indonesia mendorong dan mendukung diterapkannya kebijakan pertukaran informasi keuangan antarnegara untuk kepentingan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang.

Presiden Jokowi mengatakan Indonesia mendorong dibentuknya sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan. Kepada sejumlah negara anggota G20, Indonesia juga mengimbau setiap negara untuk tidak membuat kebijakan yang merugikan negara lain.

“Mengingat perlambatan ekonomi global, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan pajak kita dalam menjaga iklim bisnis dan investasi. Hal ini membutuhkan sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan,” kata Presiden.

Tampaknya, walaupun berlangsung lambat, namun kini sudah ada kepastian dimana kerahasiaan bank bukan lagi menjadi barang tabu untuk dibuka dan ditelanjangi. Itu sebabnya tidak ada lagi tempat bersembunyi bagi para penumpuk harta, apalagi para pencuci uang dan pelaku kejahatan trans-nasional lainnya.

Era dimana Indonesia menjadi surga penyembunyian aset sudah selesai. Ke depan, semua pihak dipaksa untuk bersikap jujur, transparan, dan obyektif. Urusan penerimaan pajak dari harta karun yang tersembunyi tidak lagi menjadi mimpi, masalahnya, apakah para pejabat dan aparatur pajak sudah siap dengan mental sebagaimana diamanatkan Perppu No. 1/2017?

Waktu lah yang akan menjawabnya…! []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here