Saat Setrum PLN Makin Menyengat Rakyat

1
139
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tengah menyiapkan upaya penyederhanaan tarif, tapi esensinya adalah kenaikan tarif, karena pada akhirnya rakyat harus membayar tarif listrik lebih mahal.

Nusantara.news, Jakarta – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali berulah. Kali ini tidak tanggung-tanggung, PLN akan melakukan penyedehanaan tarif. Tapi esensinya adalah menaikkan tarif besar-besaran lewat mekanisme seperti penghilangan premium oleh PT Pertamina.

Tampaknya pemerintah gengsi menggunakan terminologi menaikkan bahan bakar minyak (BBM), nyatanya premium ditarik pelan-pelan dari pasaran dan diganti perannya oleh pertalite. Namun ragam lisan yang disampaikan ke publik, permintaan pertalite semakin meningkat sedangkan permintaan premium menurun tajam.

Kali ini PLN mencoba menggunakan metode yang sama dengan Pertamina tapi dengan cara yang lebih ekstrem. Yakni golongan pelanggan dengan daya 900 VA tanpa subsidi, 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA akan dinaikkan tarifnya dan ditambah dayanya menjadi 4.400 VA. Sementara golongan pelanggan 4.400 VA hingga 12.600 VA ke atas dayanya akan dibuat bebas (loss stroom).

Secara faktual, baik Pertamina maupun PLN menaikkan harga atau tarif walaupun dengan cara yang berbeda. Artinya, output dari kebijakan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan ini akan kembali menekan daya beli masyarakat.

Seperti diketahui, masyarakat belakangan mengalami penurunan daya beli, sebagai efek langsung pencabutan tarif 900 VA bersubsidi dan kenaikan tarif lainnya. Ditambah industri ritel sedang terpuruk, manufaktur banyak melakukan PHK, industri perbankan berbondong-bondong menawarkan pensiun dini, aneka pajak baru dimunculkan dan tekanan nilai tukar makin terasa. Pemerintah justru ‘kenaikan tarif’ PLN ini pun coba ditempuh.

Lantas apa latar belakang semua ini dilakukan?

Beban utang

Masih segar dalam ingatan ketika Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kegelisahannya soal kinerja keuangan PLN yang terus menurun menyusul semakin besarnya kewajiban untuk membayar pokok dan bunga pinjaman. Sementara pertumbuhan kas bersih operasi tak mendukung penurunan kinerja keuangan itu.

Di sisi lain terjadi beberapa kesimpangsiuran yang terkait dengan utang PLN dan kinerja PLN secara keseluruhan, berbalut dengan kesimpangsiuran kebijakan seputar PLN yang bukan memperkuat, malah memperlemah kinerja PLN. Kesimpangsiuran itu adalah:

Pertama, terkait jumlah utang PLN. Dalam riwayat utang PLN, saat Sofyan masuk menjadi Dirut PLN, ia mewarisi utang sebesar Rp470 triliun. Sampai 2016 ia berhasil melakukan restrukturisasi sehingga utang PLN turun menjadi Rp393,8 triliun.

Sofyan mengaku sampai Juni 2017 utang PLN tinggal Rp296 triliun. Utang tersebut dalam tiga tahun terakhir hanya bertambah Rp58 triliun. Dia juga menyatakan bahwa omzet PLN saat ini sekitar Rp300 triliun dengan aset mencapai Rp1.300 triliun, serta ekuitas Rp890 triliun.

Namun faktanya dari data laporan keuangan PLN, utang perseroan tembus hingga ke level Rp420,5 triliun. Rinciannya, terdiri dari utang jangka panjang Rp299,4 triliun dan utang jangka pendek Rp121,2 triliun.

Artinya, ada selisih utang Rp124,5 triliun dari keterangan yang disampaikan Sofyan. Selisih yang sangat besar. Total utang PLN pada periode tersebut melonjak drastis dibandingkan posisi per 31 Desember 2016 yang sebesar Rp393,8 triliun.

Terjadi kenaikan utang Rp26,7 triliun dalam kurun enam bulan. Padahal, Sofyan sempat mengklaim bahwa dalam tiga tahun terakhir utang PLN hanya bertambah Rp58 triliun.

Kenaikan utang tersebut, masih dilansir dari data laporan keuangan PLN, disumbang dari utang jangka panjang yang semula Rp272,16 triliun naik menjadi Rp299,36 triliun. Sementara utang jangka pendek perseroan mengalami penurunan dari semula Rp121,62 triliun menjadi Rp121,15 triliun.

Boleh jadi total utang yang dimaksud Sofyan adalah utang yang murni di-create PLN sebagai persero untuk kepentingan bisnis PLN. Sementara selisihnya merupakan utang akibat PLN menjalankan tugas pemerintah seperti memberi subsidi tarif. Mungkin juga sebagian utang karena mis-management dimasa lalu. Sehingga Sofyan selalu mendalilkan total utang PLN hanya Rp296 triliun, yang jumlah itu sebenarnya juga besar.

Kedua, terkait cashflow. Sofyan menegaskan saat ini PLN punya cashflow sebesar Rp63 triliun, belum lagi standby loan di bank (pinjaman siaga) sebesar Rp38 triliun. Sehingga total likuiditas yang siap digunakan mencapai Rp101 triliun.

Ketiga, PLN dengan total aset sebesar Rp1.302,1 triliun hinga Juni 2017, dengan aset lancar sebesar Rp107,4 triliun, hanya mampu membukukan laba usaha Rp17,6 triliun. Jadi rasio laba usaha terhadap aset hanya 1,35%, sangat tidak efisien.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengatakan, besarnya aset PLN tersebut ternyata tidak dibarengi dengan perolehan laba yang mumpuni.

“Bayangkan, aset sebesar Rp1.302,1 triliun tapi hanya bisa meraup laba usaha, itu pun setelah subsidi, yang hanya Rp17,6 triliun. Itu berarti return on asset (ROA)-nya hanya 1,35%. Kalau di perusahaan swasta, sudah ditutup dan dipecat semua direksi serta karyawannya,” kata dia.

Keempat, PLN punya kegemaran menyimpan dana di bank asing di bandingkan di bank-bank BUMN atau bank nasional. Berdasarkan data keuangan PLN 31 Maret 2017, PLN diketahui menempatkan dana cadangan pada Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura sebesar 73,3 miliar yen (ekuivalen Rp8,7 triliun) dan US$44,4 juta (ekuivalen Rp592 miliar).

Secara keseluruhan, total dana cadangan yang ditempat perseroan pada periode tersebut mencapai ekuivalen Rp9,3 triliun. Sebelumnya pada 31 Desember tahun lalu, perseroan juga telah menempattkan dana serupa sebesar 58,9 miliar yen dan USD44,9 juta untuk memenuhi persyaratan Financial Lease Agreement (FLA), tutur Yusri.

Kelima, selain sebagai BUMN yang berorientasi laba sebagaimana korporasi lainnya, PLN ternyata masih digelayuti penugasan yang membuat kinerja PLN tidak pernah optimal. Sepertinya halnya Pertamina yang kini harus menanggung kerugian sebesar Rp12 triliun.

Akumulasi berbagai persoalan di atas selama ini masih coba ditangung oleh PLN, karena PLN ditopang dari APBN. Namun sepertinya keuangan PLN saat ini semakin berat, termasuk APBN semakin mepet, sehingga saatnya membagi beban kesalahan kelola PLN ini kepada publik. Kepada rakyat Indonesia.

Share the burden

Apa yang dimaksud penyederhanaan tarif oleh Menteri Jonan? menurut PLN Penyederhanaan hanya berlaku bagi pelanggan dengan golongan 900 VA tanpa subsidi, 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA. Semua golongan tersebut akan dinaikkan dan ditambah dayanya menjadi 4.400 VA. Sementara golongan 4.400 VA hingga 12.600 VA dinaikkan dan ditambahkan dayanya menjadi 13.000 VA, dan golongan 13.000 VA ke atas dayanya akan dilepas (loss stroom)

Sebelumnya pemerintah membagi golongan tarif pelanggan PLN glongan 900 VA menjadi dua yakni glongan tarif 900 VA yang bersubsidi dan glongan tarif 900 VA yang tidak bersubsidi. Inilah yang menyebabkan banyak masyarakat yang menggunakan 900 VA kaget dengan tarif baru yang naik berlipat ganda.

Penyederhaan tarif, menurut analis ekonomi Salamudin Daeng, merupakan bagian dari strategi penyesuaian tarif. Secara agresif, penyesuaian tarif PLN telah dilakukan sejak pemerintahan Jokowi berkuasa. Penyesuaian tarif dilakukan pada kelompok non subsidi yakni 900 VA ke atas.

Penyesuaian tarif adalah kenaikan tarif secara terus menerus berdasarkan tiga indikator yakni fluktuasi nilai tukar, harga minyak dan tingkat inflasi. Dengan demikian maka tarif listrik non subsidi terus mengalami kenaikan berkejar-kejaran dengan kenaikan indikator di atas.

Di sinilah letak kerancuannya, karena penyebab inflasi adalah kenaikan tarif PLN, sementara tarif PLN menyebabkan inflasi membengkak. Sehingga seperti lingkaran setan antara tarif dan inflasi, dan situasi itu diadopsi PLN.

Selanjutnya semakin tinggi level klasifikasi konsumen listrik maka semakin tinggi pengenaan tarifnya. Sehingga untuk mengejar penerimaan hasil penjualan listrik yang besar, pemerintah berusaha menghapus pelanggan 900 VA ke bawah. Sebagai langkah awal pemerintah menghapus sebagian pelanggan 900 VA untuk diubah menjadi lebih dari 1300 VA.

Penyesuaian tarif merupakan cara untuk melancarkan agenda pencabutan subsidi listrik hingga tidak ada lagi subsidi. Sebagaimana diketahui bahwa pencabutan subsidi listrik secara agresif telah dilakukan pemerintahan Jokowi sejak tahun 2014. Nilai subsidi listrik tahun 2014 sebesar US$7,94 miliar, turun 51% menjadi hanya sekitar US$3,88 miliar.

Dari total listrik yang dijual kepada masyarakat saat ini, hanya tinggal 22% saja masyarakat yang mendapat subsidi. Sisanya 78% masyarakat membayar listrik pada tingkat harga komersial lebih tinggi dibandingkan tarif listrik yang dijual di China, India dan Amerika Serikat.

Selain itu juga penyesuaian tarif merupakan strategi untuk menambah keuntungan PLN yang saat ini terjerat utang yang besar. PLN tersandera dengan bunga utang antara 4% hingga 8% yang harus dibayarkan setiap tahun. PLN mengambil utang dalam rangka mengejar ambisi pemerintah merealisasikan mega proyek listrik 35 ribu megawatt. Kabarnya mega proyek ini pun salah kelola.

Utang PLN saat ini berfluktuasi antara Rp420triliun hingga Rp450 triliun, tergantung pergerakan kusr rupiah terhadap dolar AS. Utang yang setara dengan aset PLN sebelum melakukan revaluasi aset. Utang yang tidak akan pernah terbayarkan.

Pendek kata, PLN dan Pemerintah Jokowi sudah lempar handuk, tak lagi sanggup menanggung utang sendiri. Maka saatnya membagi beban utang itu kepada rakyat lewat penyederhanaan tarif, tapi esensinya kenaikan tarif.

We share the burden….sudah saatnya kita berbagi beban. Artinya setrum PLN makin menyengat rakyat. Mungkin begitu cara berpikir pemerintah.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here