Saat Susi Terombang-ambing Kapal Disclaimer…

0
121
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sepanjang 2016 telah menenggelamkan 236 kapal pencuri ikan

Nusantara.news, Jakarta – Siapa mengira Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat opini audit paling buruk, yakni disclaimer. Tapi itulah fakta, kementerian yang dinakhodai Susi Pudjiastuti itu untuk tahun buku 2016 mendapat audit paling buruk.

Padahal ia dikenal sebagai menteri yang smart, berani, terbuka dan bertabur penghargaan. Perihal apakah gerangan yang menjeratnya?

Adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan 87 kementerian dan lembaga menyatakan, ada beberapa kendala pertanggungjawaban yang tak dipenuhi di KKP. Salah satunya masalah pengadaan ratusan kapal untuk para nelayan.

“Berita acara serah-terima belum semuanya dilengkapi, padahal anggaran Rp209 miliar telah cair,” demikian bunyi Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK 2016 seperti terungkap dalam paparan Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Bogor, hari ini.

Dalam laporan Kementerian, kata Moermahadi, anggaran tersebut untuk pengadaan sekitar 750 kapal nelayan yang prosesnya ditargetkan selesai pada 31 Desember 2016. Namun pengadaan tak rampung dan hanya 48 kapal yang terealisasi lengkap dengan berita acara serah-terima hingga akhir tahun lalu.

Akan Diperbaiki

Susi tidak menampik atas opini disclaimer  BPK tersebut, terkait dengan ketidakmampuan kementeriannya memenuhi pengadaan yang masanya sempat diperpanjang hingga Maret 2017. Ia belum bisa merinci berapa persisnya yang sudah dipertanggungjawabkan dan yang belum.

“Mungkin, mungkin saja opini terkait dengan itu. Yang jelas, saya akan pastikan dulu dengan tim internal,” ujarnya saat menghadiri acara TNI AL di Dermaga Komando Lintas Laut Militer, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Sebenarnya kementerian yang dipimpin Susi tidak sendiri menerima opini audit disclaimer dari BPK, lima kementerian dan lembaga lain yang memperoleh opini yang sama, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Badan Ekonomi Kreatif.

BPK memeriksa 87 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) 2016, yang dilakukan dalam kurun waktu dua bulan (April-Meil 2017) untuk tahun buku 2016. Sebanyak 74 LKKL dan LKBUN memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Sementara 8 LKKL mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 6 LKKL disclaimer (tidak menyatakan pendapat).

Delapan LKKL yang memperoleh WDP dari BPK yakni, Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, dan KPU. Kemudian Badan Informasi Geopasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Lembaga Penyiaran Publik RRI.

Sedangkan enam LKKL yang disematkan disclaimer oleh BPK yaitu, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas HAM, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Bakamla, dan Badan Ekonomi Kreatif.

Bentuk Gugus Tugas

Presiden Joko Widodo saat mengetahui masih ada 6 kementerian dan lembaga mendapat opini audit disclaimer dan 8 lainnya mendapat opini audit WDP, agak emosional. Dia meminta tahun berikutnya baik yang mendapat opini disclaimer maupun WDP harus sudah berubah menjadi WTP.

“Tadi juga sudah disampaikan, 84% dari kementrian dan lembaga mendapatkan WTP. Sisanya ada yang WDP, ada yang disclaimer. Yang sisanya ini saya titip kementerian dan lembaga segera dibentuk task force (gugus tugas) agar ke depan ini menjadi kewajiban sebetulnya ini jadi hal yang biasa dapat WTP. Karena itu kewajiban kita dalam penggunaan uang rakyat, uang negara itu dikelola dengan baik,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, hari ini.

Pemerintah yang tengah gencar mempercepat pembangunan berbagai macam infrastruktur juga tidak seharusnya melupakan laporan keuangan yang sehat. “Kita sekarang harus urus hal-hal seperti ini. Biar semuanya ngerti mana yang WTP, mana yang WDP, mana yang di-disclaimer,” ungkapnya.

Presiden menjelaskan, sebelumnya sebuah kementerian atau lembaga, provinsi, kabupaten dan kota mendapat opini WDP sudah dianggap baik. Namun seiring berjalannya waktu sudah tak bisa ditolerir.

“Kalau dulu dapat WDP dianggap sudah baik, sekarang enggak. Semuanya WTP, tahun depan, target tahun depan semuanya WTP. Jangan ada yang disclaimer, WDP aja enggak boleh, ini sudah kewajiban kita untuk mengelola keuangan Kementerian, keuangan lembaga, dan keuangan rakyat. Saya kira itu,” tukasnya.

Bertabur Penghargaan

Opini disclaimer untuk KKP sungguh sangat mengejutkan, karena publik memahami Susi sebagai sosok yang smart, berani, transparan dan apa adanya. Salah satu keberaniannya adalah menenggelamkan kapal-kapal nelayan asing maupun lokal yang mencuri ikan di Indonesia (illegal fishing).

Pada September 2016, organisasi pelestarian lingkungan World Wide Fund for Nature (WWF) Internasional menganugerahkan ‘Leaders for a Living Planet Awards’ kepada Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden WWF Internasional, Yolanda Kakabadse kepada Susi di WWF Building, Washington DC, Amerika Serikat, Jum’at (16/9) waktu setempat. Penyerahan penghargaan tersebut bersamaan dengan berlangsungnya Our Ocean Conference yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat.

Ia juga menerima penghargaan di tingkat internasional pada Februari 2017 lalu, yakni 2017 Excellence in National Stewardship dari Peter Benchley Ocean Awards. Dia diganjar penghargaan tersebut karena dinilai mampu mengurus kelautan Indonesia dengan baik.

Penghargaan itu diberikan karena Menteri Susi dinilai agresif dalam melindungi kepentingan ekonomi dan lingkungan kelautan bangsa Indonesia, memberantas operasi armada kapal asing yang melakukan pencurian besar-besaran di laut Indonesia.

Langkah susi mengeluarkan kebijakan pelarangan dan penangkapan terhadap kapal-kapal ilegal ini terbukti mampu mencegah upaya kejahatan terorganisir lainnya. Selain itu, dia juga berperan aktif dalam pembebasan awak kapal perikanan yang diperbudak di banyak kapal-kapal asing, serta memimpin pembebasan hiu dan paus yang dijebak secara ilegal.

Terobosan yang dilakukan Susi berperan penting dalam melindungi ekosistem laut Indonesia yang unik dan terkenal di dunia. “Di sisi lain bisa memberi manfaat ekonomi dengan mempertahankan mata pencaharian puluhan ribu nelayan Indonesia,” katanya

Fenomena kementerian yang dipimpin Susi ini memang menarik, di dalam korporat ini bisa dijelaskan sebagai kinerja operasional dan kinerja finansial. Publik memahami Susi dalam konteks kinerja operasional, dimana pribadi Susi begitu menonjol dan dikagumi publik.

Keberaniannya menenggelamkan 236 kapal ilegal sepanjang 2016, baik itu kapal dari China, Vietnam, Thailand, Filipina maupun Malaysia. Namun dari jumlah tersebut, 96 kapal diantaranya merupakan kapal Vietnam.

Tentu saja dalam menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan tersebut, Susi di-back up penuh oleh TNI Angkatan Laut. Sehingga ia dalam melaksanakan tugas lebih leluasa, terutama dalam menghadapi kapal-kapal asing.

“Yang sudah ditenggelamkan adalah kapal Vietnam 96 kapal, Filipina 58 kapal, Thailand 21 kapal, Malaysia 38 kapal, Indonesia 15 kapal, Papua Nugini 2 kapal, China 1 kapal, Belize 1 kapal dan tanpa bendera 4 kapal,” sebut Susi.

Bahkan salah satu kapal dari Indonesia milik konglomerat terpandang tak peduli termasuk yang ditenggelamkan. Sampai-sampai konglomerat itu sempat sesumbar, “Kalau jabatan Susi mau dijual, saya berani beli Rp4 triliun,” demikian konglomerat itu menyindir.

Namun secanggih-canggih kinerja operasional, Susi rupanya lupa menjaga kinerja finansialnya. Sehingga berdasarkan audit BPK, KKP akhirnya harus mendapat opini audit terburuk. Audit disclaimer tidak melulus didefinisikan sebagai bentuk korupsi, tetapi lebih kepada cara penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai standar BPK.

Ke depan, Susi mau tidak mau harus memiliki ahli keuangan yang bisa menjaga kinerja keuangan kementerian yang dipimpinnya. Tujuannya, agar kinerja operasionalnya yang cemerlang, harus juga ditopang oleh kinerja keuangan yang akuntabel.

Inilah pelajaran berharga dari kementerian baru yang dinahkodai seorang wanita eksentrik…!!! []

 

 

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here