Saat Utang Mulai Mengejar Aset Pemerintah

1
128
Polemik utang yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi viral dari berbagai sudut pandang.

Nusantara.news, Jakarta – Pandangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang negatif terhadap para pengkritik kebijakan utang pemerintah, terus menjadi sorotan. Kali ini seputar kenaikan aset pemerintah yang dikaitkan dengan utang. Seberapa amankah kenaikan aset pemerintah tersebut?

Pada dasarnya, semua pihak yang punya perhatian terhadap utang adalah baik, terutama tentang bagaimana utang itu digunakan dan dampaknya terhadap perekonomian. Masalah mendasar utang kita adalah, pertumbuhan utang rerata 14% per tahun, sementara pertumbuhan ekonomi stagnasi di level 5%.

Artinya percepatan pertumbuhan utang pemerintah hampir tiga kali dari pertumbuhan aktivitas ekonomi nasional. Jika kondisi cetiris paribus, asumsinya tak ada yang berubah, maka utang itu akan mengejar kepemilikan aset negara.

Menkeu Sri Mulyani sempat membanggakan kenaikan nilai aset pemerintah sebesar 239% yang dihasilkan dari revaluasi aset. Artinya bukan sekadar terjadi karena penambahan utang, ini perlu disampaikan agar masyarakat tidak terkecoh seolah-olah penambahan utang ratusan persen dapat menghasilkan kenaikan aset yang fantastis.

Jika Menkeu membandingkan aset dengan utang, maka harus memperhatikan jenis asetnya. Dari total aset pemerintah Rp5.456 triliun, aset lancarnya sangat sedikit. Yakni hanya Rp304 triliun, kalah dengan kewajiban jangka pendek sebesar Rp387 triliun.

Sedangkan aset jangka panjang pemerintah sebesar Rp3.230 triliun, lebih kecil dibandingkan kewajiban jangka panjang Rp3.502 triliun.  Sisanya baru berupa aset tetap Rp1.921 triliun.

Padahal utang tidak dibayar dengan fixed asset, melainkan dibayar dengan APBN, dari pajak dan hasil ekspor. Sehingga indikator yang lebih relevan adalah melihat debt service to revenue ratio atau debt service to export ratio (DSER). Justru disini terlihat utang Indonesia sudah tidak sehat. Trend-nya memburuk sehingga membebani ruang fiskal dan menghambat pertumbuhan.

DSER Indonesia per Desember 2017 tercatat 39,6%. Bandingkan DSER China yang hanya 4,9%, India 11,2%, Pakistan 12,9%, dan Bangladesh 4,7%. Maka DSER Indonesia sudah masuk lampu kuning, demikian kritikan seorang netizen Akhyar ST.

Yang seringkali didengang-dengungkan Menkeu terkait utang untuk pembangunan infrastruktur juga cukup menggelitik. Terutama soal berapa anggaran infrastruktur yang sebenarnya disediakan, dan berapa yang benar-benar jadi infrastruktur, tidak pernah ada penjelasan. Terkadang pemerintah berbicara rencana dan cita-cita pembangunan infrastruktur di-blended dengan raihan prestasi infrastruktur.

Indikator yang sering dijadikan argumentasi Menkeu terkait utang adalah kaitannya dengan GDP. Memang masih di kisaran 29,2%. Masih jauh dari ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17/2003, level tersebut masih berada pada kondisi aman, yakni maksimum 60% dari PDB.

Dari sini memang kelihatan kecil, apalagi jika dibandingkan dengan rasio utang terhadap GDP AS 100% dan Jepang 200%. Bahkan rasio utang Indonesia terhadap PDB masih lebih bagus dibandingkan Malaysia 40% dan Thailand 50%.

Masalahnya, GDP memang bisa dilihat sebagai potensi kemampuan untuk membayar, namun kita perlu ingat bahwa tax ratio kita rendah, yakni hanya 8,8%. Yang jelas, utang tidak dibayar dengan GDP. Kendali pemerintah untuk membayar hanya di APBN dari hasil ekspor dan penerimaan pajak.

Sehingga rasio utang terhadap GDP juga gagal menjelaskan risiko utang jika kita melihat negara-negara maju yang memiliki rasio utang terhadap GDP sangat besar seperti Jepang dan Amerika, namun aman. Jepang memiliki net external asset yang sangat besar mencapai US$2,8 triliun, sementara Indonesia net external asset Indonesia negatif US$400 miliar, menurut mantan Menkeu Fuad Bawazier.

Artinya, Menkeu jangan terpaku dengan stock based indicator. Perhatikan lebih utama pada flow based indicator seperti DSER. Stock based indicator lebih untuk leverage, meyakinkan kreditor. Tapi untuk kita sendiri utamakan liquidity dan growthability yang belum nendang.

Saya belum mengatakan kita krisis utang. Tapi dari indikator2 makro ekonomi yang ada, trendnya tidak menggembirakan. Jika kita bandingkan kondisi saat ini, perlu kita akui lebih buruk dari masa pemerintahan sebelumnya. Pertumbuhan utang lebih tinggi, namun pertumbuhan ekonomi lebih rendah. Artinya kemanfaatan utang saat ini kurang produktif dari masa sebelumnya.

Krisis utang

Pertanyaannya, dengan kondisi utang dibandingkan dengan aset dan dilihat dari indikator DSER, apakah Indonesia sudah masuk zona krisis utang?

Dari uraian Sri Mulyani tentang defisit, justru menunjukkan Indonesia sedang mengalami growth trap, jebakan pertumbuhan stagnasi. Angka defisitnya memang belum besar, tapi karena debt service kita semakin membesar, maka pemerintah harus menambah utang untuk membayar pokok utang  dan bunga jatuh tempo.

Namun karena defisit dibatasi, pemerintah terpaksa memangkas belanja. Akibatnya pertumbuhan turun.

Target menurunkan defisit keseimbangan primer (primary balance deficit) itu bai-baik saja, tapi seharusnya kita juga mengejar fiscal balance. Jika kita bisa mengelola spending dengan lebih produktif, maka kita bisa berada pada posisi surplus fiscal balance.

Eksistensi defisit keseimbangan primer saja sudah mnegatakan banyak hal, bahwa kita sedang krisis utang. Bagaimana tidak, kita harus berutang untuk menutup utang lama yang jatuh tempo. Jadi utang untuk membayar utang, inikan intensi yang kuat bahwa terjadi krisis utang.

Kontroversi lain adalah seputar narasi Presiden Jokowi yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi rerata 7% per tahun. Dalam mencapai target tersebut akan ditempuh Menkeu dengan sangat hati-hati dan konservatif.

Masalahnya, yang dilakukan Menkeu sebenarnya kontradiktif dengan  narasi  yang  sering  dimunculkan  pemerintah.  Presiden menjanjikan  ekonomi meroket,  tumbuh 7% untuk pembenaran memunculkan  mega proyek infrastruktur yang fantastis dengan bujet Rp5.500 triliun.

Kenyataannya bisa  kita  lihat sendiri.  Pertumbuhan  stagnasi di kisaran plus minus 5%,  anggaran defisit, pertumbuhan  utang  meningkat pesat. Mega proyek pembangkit 35.000 MW pun gagal. Kereta  cepat tidak jelas  kabarnya.

Penurunan  imbal hasil obligasi (yield bond) oleh Kemenkeu itu  bagus,  tapi  jika dibandingkan  Indonesia dengan yang  memiliki credit  rating negara setingkat,  Indonesia masih terbilang  lebih  tinggi.  Bandingkan imbal hasil obligasi  Indonesia 6.63 %,  sedangkan  imbal hasil negara lain  yang  memiliki credit  rating setingkat seperti Bulgaria hanya 1.3%, Portugal 1.72%, Hungaria 2.59%, dan Rumania 4.54%.

Sebenarnya strategi fiskal Menkeu bisa dibilang sangat hati-hati, bahkan level kehati-hatian yang tinggi. Yang tidak kompatibel adalah terjadi kesalahan strategi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, sehingga utang dan pengelolaan belanja negara masih kurang produktif.

Ini yang menjelaskan mengapa pertumbuhan utang negara begitu cepat 14%, sementara pertumbuhan ekonomi cenderung mandeg di kisaran 5%.

Terakhir, Sri Mulyani sering memaparkan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah bukan berarti kemewahan, yang ada adalah soft infrastructure senilai Rp5.500 triliun. Pertanyaannya adalah, berapa sebenarnya anggaran hard infrastructure sehingga kita bisa membandingkan dengan jelas dengan anggaran soft infrastructure.

Mumpung belum terlambat, masih ada waktu dua tahun sebelum 2019, tidak ada salahnya pemerintah, khususnya Menkeu, mendengar saran ekonom Faisal Basri. Bahwa pemerintah harus berani moratorium proyek infrastruktur sampai Pilpres 2019.

Sebab kalau dipaksakan untuk diteruskan, justru akan menambah besar beban utang, pada saat yang sama menambah rumit proyek infrastruktur, pada akhirnya justru tidak baik buat presiden incumbent.

Tapi semua sebenarnya berpulang pada sang pengendali negeri saat ini. Apakah masih harus melampiaskan nafsu pembangunan infrastrukturnya di tengah keterbatasan anggaran, atau justru sadar diri dengan menengok segala kelemahan yang ada dalam APBN 2018.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here